• News

  • Editor's Note

Neo-Orde Baru Pemerintah Jokowi Akibat ‘Gerak Jarum Timbangan ke Kanan Bertambah’

Presiden Joko Widodo dan Presiden Soeharto
Netralnews/Dok.Istimewa
Presiden Joko Widodo dan Presiden Soeharto

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggapan dan penilaian pemerintahan Joko Widodo beraroma Orde Baru sesungguhnya sudah mencuat jauh-jauh hari saat ia menjadi presiden hasil Pemilu 2014. Anggapan itu pernah disuarakan dengan lantang oleh para pegiat Hak Asasi Manusia (HAM).

Di masa kampanye, Jokowi pernah menyatakan akan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Namun dalam praktiknya, nyaris tak ada pergerakan lebih terkait penuntasan sejumlah tragedi  yang diduga sarat dengan pelanggaran HAM berat misalnya seputar tragedi tahun 1965.

Di sisi lain, para pejabat dan pelaku yang diduga terlibat kasus pelanggaran HAM masa lalu justru banyak direkrut untuk memperkuat pemerintahannya. Mereka mendapat posisi strategis di dalam pemerintahan.

Baru-baru ini, Tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno kembali menyinggung soal gaya otoriter orde baru Joko Widodo dalam dalil permohonan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Salah satunya diungkapkan oleh Teuku Nasrullah yang menyatakan bahwa kecurangan pemilu akan lebih kuat dilakukan Jokowi selaku capres petahana apabila karakteristik pemerintahannya cenderung otoriter. 

"Melihat cara memerintah Presiden Joko Widodo, telah muncul pendapat bahwa pemerintahannya adalah Neo-Orde Baru, dengan korupsi yang masif dan pemerintahan represif kepada masyarakat sipil sebagai cirinya," ujarnya seperti dikutip sejumlah media hari Jumat (14/6/2019). 

Pernyataan itu disampaikan merujuk pada pendapat Tim Lindsey, Guru Besar Hukum dan Indonesianis dari Melbourne University Law School.  Artikel Lindsey berjudul, "Jokowi in Indonesia's 'Neo-New Order'.

Teuku juga mengungkapkan bahwa Jokowi akan mengambil langkah keras kepada kelompok Islam serta pilihan kebijakan yang akan membatasi kebebasan berpendapat untuk menyenangkan kelompok pemodal (oligarki). 

Mengenai anggapan bahwa kebijakan Jokowi cenderung keras terhadap kelompok Islam sebenarnya kurang tepat. Bila mengamati kecenderungan pemerintahan Jokowi, memang benar sangat keras tetapi lebih spesifik kepada kelompok pendukung radikalisme agama atau kelompok ekstrim “kanan”.

Kecenderungan itu sebenarnya sangat jelas. Sejak awal, Jokowi terlihat sangat menghkhawatirkan Indonesia terancam dari berkembangnya paham radikalisme termasuk maraknya penyebaran paham Khilafah yang dikhawatirkan akan merongrong Pancasila.

Dalam konteks ini, pemerintahan Jokowi memang bertindak sangat keras. Dalam pemilu 2019, sepertinya kebijakannya juga diperkuat dan dipertajam. Hal ini bisa dilihat dengan pilihannya merangkul KH Mar’ruf Amin yang berlatar belakang dari Nahdlatul Ulama (NU).

Sepanjang sejarah, kalangan NU adalah pihak yang selalu setia mendukung berdirinya negara Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Bhineka Tunggal Ika.

Bolehlah ini menjadi sala satu indikasi pemerintahan Jokowi, dalam istilah Teuku Nasrullah,  beraroma neo-Orde Baru.

Bisa jadi, dalam kacamatanya, Jokowi melihat “jarum jam timbangan” kekuatan rakyat ke arah “kanan” makin bertambah yang dalam arti tertentu, bisa merongrong Pancasila dan UUD 1945.

Kebetulan, dalam Pemilu 2019, banyak pengamat politik menduga bahwa Capres-Cawapres 02 Prabowo-Sandi, didukung oleh orang-orang yang sebelumnya menginginkan gagasan Khilafah bisa tumbuh subur di Indonesia.

Editor : Taat Ujianto