• News

  • Editor's Note

Putusan Gugatan Hasil Pilpres 2019 ‘Dipercepat’, Ini yang Wajib Diwaspadai

Aksi massa di sekitar Patung Kuda saat sidang sengketa Pilpres di MK
Foto: Dok.Netralnews
Aksi massa di sekitar Patung Kuda saat sidang sengketa Pilpres di MK

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Jadwal sidang putusan gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) akan 'dipercepat'. Dalam UU Pemilu, sidang putusan dijadwalkan hari Jumat 28 Juni 2019.

Mengingat majelis hakim konstitusi menyatakan sudah siap dengan putusan atas gugatan, maka sidang putusan maju satu hari lebih awal yakni pada Kamis 27 Juni 2019.

Hal ini tidak menyalahi ketentuan karena memang MK mempunyai tenggat waktu menyelesaikan sengketa, termasuk sidang putusan adalah pada Jumat, 28 Juni 2019.

Keputusan tersebut sudah diberitahukan kepada pihak pemohon, termohon, dan semua pihak terkait Pemilu 2019. Dengan demikian, hari Kamis mendatang merupakan hari bersejarah dalam konteks Pemilu 2019.

Sebelum tiba hari Kamis, hakim konstitusi akan menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) yakni pembahasan dan pengambilan keputusan berdasarkan fakta yang terungkap dalam seluruh proses persidangan.

Dalam proses persidangan, Capres-Cawapres 02 Prabowo-Sandi merupakan pihak pemohon dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon. Sementara itu, Capres-Cawapres 01 Jokowi-Ma'ruf merupakan pihak terkait dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pemberi keterangan.

Dalam sidang perdana pada Jumat 14 Juni 2019, pihak pemohon menyampaikan dalil-dalil adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilpres 2019.

Selain itu, pihak pemohon juga menilai persyaratan pencalonan cawapres 01 Ma'ruf Amin cacat formil karena masih berstatus pejabat di dua bank BUMN.

Dalam proses persidangan selanjutnya, pihak termohon yakni KPU, telah menyampaikan bantahannya terhadap seluruh dalil yang diajukan pemohon. Menurut KPU, Pilpres berlangsung dengan jujur dan adil.

Pihak terkait, dalam hal ini kuasa hukum Capres-Cawapres Jokowi-Ma'ruf, juga menyampaikan bantahannya terhadap seluruh dalil pemohon. Pihak paslon 01 juga menegaskan tidak pernah menjadi aktor kecurangan TSM sebagaimana dituduhkan.

Apabila gugatan pemohon dikabulkan MK, seperti termuat dalam petitum gugatan, maka Capres-Cawapres Prabowo-Sandi akan dinyatakan sebagai pemenang Pilpres. Dikabulkan tidaknya gugatan, semuanya  menjadi kewenangan MK.

Seperti diungkapkan juru bicara MK Fajar Laksono, putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding). Semua pihak harus menerima, menaati, dan melaksanakan putusan MK, apa pun amar putusannya.

Dalam proses persidangan MK sebelumnya yang disiarkan secara terbuka, publik sebenarnya bisa mencermati dan mempelajari seluruh proses persidangan. Bagi sebagian masyarakat, mungkin sudah bisa memperkirakan hasil keputusan MK.

Namun tak sedikit pula masyarakat yang tetap menungu-nunggu hasil final yang dimaksud. Sementara memberi kesempatan kepada majelis hakim konstitusi dalam memperiapkan putusan sidang, publik sebenarnya tinggal bersabar.

Ada sebagian masyarakat yang ternyata tidak mau hanya sekadar menunggu putusan sidang. Salah satunya adalah kelompok  GNPF dan Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Dalam pernyataan persnya, Alumni 212 menyatakan akan menggelar aksi bertajuk Halalbihalal Akbar 212 di sekitar ruas jalan Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, mulai 24-28 Juni 2019. 

Juru bicara PA 212 Habib Novel Chaidir Bamukmin mengatakan bahwa aksi akan diikuti oleh massa dari berbagai daerah mulai dari daerah Jabodetabek, Jabar, Banten, serta perwakilan dari berbagai daerah.

Tujuan aksi adalah untuk meminta MK mendiskualifikasi capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menanggapi rencana aksi tersebut, juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyatakan tak mempersoalkan rencana demo mengawal sidang putusan gugatan Pilpres. Tapi MK meminta agar demonstrasi digelar tertib.

"Itu (demonstrasi) salah satu saluran di dalam demokrasi. Tetapi intinya jangan sampai kemudian itu mengganggu ketertiban bahkan mengganggu kelancaran persidangan Mahkamah Konstitusi," ujar Fajar mengingatkan.

Editor : Taat Ujianto