• News

  • Editor's Note

Sejatinya Pendukung Khilafah Bukan Hanya Menyusup ke Parpol, Ini Malah Lebih Ngeri

Banser NU demo tolak radikalisme, terorisme, dan Khilafah
foto: kbr.id
Banser NU demo tolak radikalisme, terorisme, dan Khilafah

Berita Terkait

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Pernyataan berbau “peringatan untuk waspada” dari rongrongan terhadap Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika kembali berbunyi. Lagi-lagi, ancaman itu berasal dari kelompok yang menginginkan Indonesia menjadi negara Khilafah.

Kali ini, pesan disuarakan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Kepada awak media ia mengatakan bahwa jaringan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) diam-diam berencana membangun negara khilafah di Indonesia.

Menurut Dedi Prasetyo, selain memiliki dana yang kuat untuk membangun khilafah, kelompok ini juga memiliki jaringan yang kuat dengan partai politik tertentu di Indonesia.

"Jamaah Islamiyah memiliki koneksi ke Partai Politik agar langkah kelompok teroris JI dalam membangun negara khilafah semakin mulus," kata Dedi di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Sayangnya, Dedi masih merahasiakan nama partai politik yang diduga kuat terafiliasi dengan kelompok teroris JI tersebut.

"Ini memang strategi baru mereka ya. Melakukan pendekatan tidak hanya ke tokoh agama, tokoh masyarakat, tetapi juga pendekatan ke partai politik tertentu," tuturnya.

Lebih lanjut Dedi menjelaskan bahwa kelompok teroris JI ini juga memiliki media massa khusus yang biasanya digunakan untuk membentuk opini publik terkait negara khilafah.

Selain itu, strategi lain yang telah digunakan JI adalah membentuk polarisasi umat Islam di Indonesia.

"Tidak hanya itu, mereka juga sudah punya manajemen chaos," katanya.

Tak hanya lewat parpol

Bila merunut ke belakang, strategi mereka sebenarnya tidak hanya melalui partai politik. Bidang pendidikan formal hingga kini pun diduga belum bersih dan menjadi lahan empuk untuk penyebaran paham seputar idiologi Khilafah.

Mereka mengincar generasi muda agar terpapar dan menjadi bibit-bibit baru pendukung paham Khilafah untuk masa mendatang. Maka, dalam hal ini, baik Mabes Polri maupun segenap aparatur negara baik militer maupun sipil seyogyanya tidak boleh sedikitpun lengah.

Dalam pendidikan formal, saat pemilu 2019 berlangsung, ada indikasi kampanye hoaks yang menyuarakan bahwa pemerintah akan menghapus pelajaran Pendidikan Agama, patut diduga adalah bagian untuk membangun sentimen agama.

Isu itu bisa memicu munculnya psikologi sosial agar membenci pemerintah yang seolah memerangi agama tertentu. Padahal, sudah berulangkali, kampanye seperti itu hanyalah berita bohong atau hoaks.

Memang ada anggapan dari sebagian pengamat pendidikan yang menyatakan bahwa Pelajaran Agama justru dianggap menjadi jalur untuk menyebarkan radikalisme, intoleransi, dan perpecahan masyarakat yang bhineka.

Oleh sebab itu, mereka lebih merekomendasikan agar sekolah memprioritaskan Pelajaran Budi Pekerti ketimbang Pelajaran Agama.  Mengapa? Sebab dalam materi pelajaran budi pekerti cenderung menekankan nilai kemanusiaan yang universal dan menghargai kebhinekaan.

Mereka yang menentang anggapan itu memandang bahwa bagaimanapun juga agama mengajarkan nilai-nilai berdasarkan wahyu (kitab suci) yang memiliki kebenaran yang absolut. Oleh sebab itu, semestinya, Pendidikan Agama tetap diprioritaskan.

Mereka juga meyakini bahwa sebenarnya dalam ajaran semua agama dipastikan bertujuan baik dan bermuara pada sikap menyayangi antar sesama manusia, kerjasama, cinta damai, dan sebagainya. Dalam hal ini, mereka kadang menafikkan adanya ruang yang terbuka bernama “tafsir”.

Kitab suci agama apapun, di tangan orang yang satu akan berbeda dengan orang lainnya karena adanya perbedaan penafsiran. Tak ada yang bisa membatasi seseorang memberikan tafsir terhadap ayat suci baik sadar maupun tak sadar.

Solusinya cukup jelas

Ada pemikiran lain yang berpendapat bahwa yang salah bukan Pelajaran Agama tetapi adalah oknum yang menjalankan atau memperlakukan ajaran agama. Pendapat ini sebenarnya sama saja yakni menyalahkan manusia yang menafsirkan agama.

Mereka tidak setuju bahwa mengatasi penyebaran radikalisme harus dengan menghapus Pelajaran Agama. Sama halnya dengan logika, mengapus korupsi tidak harus menghapus undang-undang tentang korupsi karena dipandang tidak efektif.

Penulis berpendapat bahwa salah satu faktor penentu terhadap dugaan penyebaran radikalisme (termasuk paham Khilafah) secara sengaja, rahasia (diam-diam), terencana, sistematis, adalah terletak pada sosok “guru”.

Memang beberapa kejadian, penyusupan terjadi melalui buku ajar atau materi ajar, namun hal ini tidak lebih mengerikan dampaknya dibanding praktik penyusupan yang dilakukan oleh guru. Oknum yang mudah ditengarai adalah sosok guru.

Bila ini disadari dan serius akan dibendung, penanganannya pun lebih mudah. Identifikasi guru mana yang sudah terpapar ajaran radikal dan mengajarkan radikalisme secara sengaja sebenarnya mudah dilakukan. Persoalannya tinggal mau, serius, dan dieksekusi atau tidak.

Dinas pendidikan memiliki jenjang dari pusat, kota/kabupaten, hingga rayon lengkap dengan tenaga pengawas. Untuk apa keberadaan mereka bila tidak mampu menjaring Aparatur Sipil Negara (ASN). Faktanya, mereka yang terpapar seringkali adalah guru PNS bahkan menjabat sebagai guru agama.

Contoh sudah banyak

Salah satu contohnya adalah guru PNS berinisial AS (54). Ia adalah seorang guru Pendidikan Agama di SMA Negeri Cibatu, yang berasal dari Kampung Jatijajar, Desa Sindangsuka, Kecamatan Cibatu, Garut, Jawa Barat.

Saat Pemilu 2019 berlangsung beberapa waktu lalu, ia diciduk oleh aparat kepolisian karena terbukti terlibat dalam penyebaran ujaran kebencian dan berita hoaks.

AS menyebarkan pesan hoaks bersifat provokatif pada tanggal 16 Mei 2019. Isi pesan diantaranya adalah untuk mengundang orang melakukan pengeboman massal di Jakarta pada 21-22 Mei 2019.

AS mengibaratkan aksi pengeboman laksana perang badar yang dilakukan pada bulan Ramadan. Pesan lain yang ia sebarkan adalah tentang adannya logistik peledakan yang bisa diambil di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Empat hari kemudian ia diciduk aparat. Kepada penyidik, AS  mengaku menerima postingan pesan dari grup bernama “Prabowo-Sandi” kemudian ia menyebarkan kembali ke grup-grup WhatsApp lainnya.

Akibat perbuatannya, AS dijerat pasal 6 UU RI Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dan pasal 15 UU RI Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

Kasus AS menambah deretan oknum guru yang sebelumnya pernah dijerat karena kasus serupa. Guru berinisial MIK (38) adalah salah satu di antaranya, ia adalah guru di SMP Yayasan Pendidikan Warga Krakatau Steel (YPWKS), Kota Cilegon.

MIK ditangkap dan dijerat kasus penyebaran berita hoaks tentang 7 kontainer surat suara tercoblos di Tanjung Priok pada awal Januari 2019. Pesan hoaks tersebut disebarkan melalui akun Twitter.

Sebelumnya lagi pada Mei 2018, seorang pengajar di Sumatera Utara yakni Himma Dewiyana Lubis juga ditangkap. Ia dijerat dengan pasal yang sama atas penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian yang berisi bahwa bom Surabaya sebagai pengalihan isu terkait pilpres.

Perilaku Himma Dewiyana Lubis sangat memprihatinkan, pasalnya ia seorang guru. Bukannya menyuarakan simpati dan empati terhadap 25 orang korban bom, tetapi malah menuding bahwa bom itu bagian dari setting pengalihan isu politik.

Ketika diciduk, barulah ia merasa bersalah. Kepada aparat, ia mengaku sangat menyesal. “Saya hanya mengkopi status orang lain dan menyebarkan kembali. Saya salah dan sangat menyesal," ujar Himma sambil menangis saat ditangkap aparat dari Polda Sumatera Utara.

Apa yang dilakukannya benar-benar tidak mencerminkan seorang pendidik bagi generasi muda masa depan Indonesia.

Pertanyaannya, seriuskan Pemerintah Jokowi, beserta aparaturnya melakukan penyaringan, indentifikasi dan pembersihan guru yang terpapar radikalisme mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi?

Masalahnya bukan menghapus pelajaran Pendidikan Agama, tetapi “babat habis” oknum guru penghancur NKRI.

Editor : Taat Ujianto