• News

  • Editor's Note

Gempa dan Tsunami di Indonesia adalah Keniscayaan, Ini Masalahnya

Zona gempa megathrust.
foto: BMKG
Zona gempa megathrust.

Berita Terkait

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Beberapa hari lalu, masyarakat dihebohkan dengan pernyataan pakar tentang potensi gempa megathrust di sepanjang Selatan Jawa. Pemberitaan terkadang kabur dan menganggap hal itu sebagai prediksi atau ramalan sehingga justru mengundang kepanikan.

Menanggapi hal ini Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono telah berusaha mengklarifikasi. Ia menggarisbawahi bahwa gempa megathrust dan tsunami di sepanjang Selatan Jawa adalah bersifat potensi mengingat letak geografi wilayah Indonesia.

Sepanjang pantai Cilacap, Yogyakarta, sampai Jawa Timur memang berpotensi disapu tsunami setinggi 20 meter jika gempa 8,8 SR benar terjadi. Tsunami akan menyapi sejauh 4 km dari bibir pantai.

Hal itu diungkapkan berdasarkan permodelan pakar tsunami dari Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko. Menurut Widjo Kongko, hal itu terjadi karena ada segmen-segmen megathrust di sepanjang Selatan Jawa.

Segmen-segmen megathrust itu membentang di sepanjang selatan Jawa hingga ke Sumba di sisi timur dan di selatan Selat Sunda. Bila gempa besar terjadi, maka gelombang tsunami diperkirakan akan tiba dalam waktu sekitar 30 menit usai terjadi gempa.

Riwayat peristiwa gempa dan tsunami juga tercatat dalam sejarah antara lain pada 1994 yang melanda Banyuwangi dengan magnitudo 7 dan pada 2006 yang menyebabkan tsunami di Pangandaran akibat gempa 6,8 SR.

Bahkan bila merujuk catatan sejarah di era sebelumnya, gempa besar dengan kekuatan di atas M=7,0 antara lain pernah terjadi pada tahun 1863,1867, 1871, 1896, 1903, 1923, 1937, 1945,1958, 1962, 1967, 1979, 1980, dan 1981.

Dengan penjelasan tersebut, apa yang disampaikan para pakar adalah persoalan “potensi” dan bukan persoalan “prediksi”, sementara kapan pastinya akan terjadi gempa tidak ada satupun orang yang bisa mengetahui.

Dalam konteks ini, yang terpenting disadari dan dilakukan oleh masyarakat adalah persolan upaya mitigasi struktural dan non struktural. Upaya itu harus dilakukan secara nyata sedemikain sehingga menjadi budaya yang mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Upaya mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari cara membangun bangunan aman gempa, melakukan penataan tata ruang pantai yang aman dari tsunami, serta membangun kapasitas masyarakat terkait cara selamat saat terjadi gempa dan tsunami.

Upaya mitigasi  menyeluruh merupakan konsekuensi dari kenyataan bahwa Indonesia berada di wilayah pertemuan batas lempeng. Mau tidak mau, suka tidak suka, itulah risiko yang harus dihadapi bangsa Indonesia.

Lalu apa masalahnya? Masalahnya, persoalan upaya mitigasi, saat ini baru digalakkan dan belum terbangun secara sistematis dan struktural. Ambil salah satu contohnya misalnya mengenai jenis, model, dan cara membuat bangunan tahan gempa yang seharusnya disadari dan diterapkan masyarakat.

Bertahun-tahun mengenai kesadaran membangun rumah tahan gempa dilalaikan baik oleh masyarakat akar rumput maupun oleh pihak pemerintah. Padahal, bila merunut nilai kearifan loka, ternyata nenek moyang dan leluhur masyarakat Indonesia sebenarnya sudah mengenal hal itu.

Hal ini terbukti dalam model rumah adat atau rumah tradisional. Saat gempa terjadi beberapa tahun terakhir, rumah tradisional ternyata relatif lebih tahan gempa dibanding rumah permanen pada umumnya.

Mengenai hal ini, pernah diungkapkan oleh arsitek Yori Antar kepada Kompas.com setahun silam. Kala itu, ia menjelaskan tentang proyek rehabilitasi dan renovasi rumah adat di Desa Wae Rebo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

“Rumah tradisional kita jelas tahan gempa. Pembangunan di Wae Rebo itu kelihatan, rumah mereka di atas gunung, ada angin, hujan, gempa dan sebagainya, tapi mereka survive,” kata Yori.

Menurutnya, berbagai bencana alam di Tanah Air belakangan ini yang menimbulkan kerusakan bangunan dan korban jiwa diakibatkan antara lain karena mengabaikan pembangunan rumah adat setempat.

“Saat ini banyak korban akibat gempa karena kita melupakan rumah yang tahan gempa, yaitu rumah tradisional,” ucapnya.

Dia menjelaskan, kekuatan rumah tradisional itu teruji menghadapi gempa karena struktur fondasinya tidak masuk ke tanah, tetapi di atas batu. Jika terjadi guncangan gempa, rumah itu hanya goyang, tetapi konstruksi bangunannya tidak runtuh.

Hal itu terjadi karena struktur bangunannya bersifat bisa dibongkar pasang, misalnya dengan diikat, bukan dicor atau dilas seperti pada bangunan modern.

Selain itu, material bangunannya pun lentur dan relatif tidak begitu keras, seperti bambu dan kayu. Berbeda dari bangunan modern yang menggunakan semen, batu bata, dan beton.

“Struktur fondasi rumah adat itu tidak melukai bumi, hanya menumpang di atas batu. Sifatnya knock down atau diikat, enggak dicor atau dilas. Kalau gempa, dia hanya goyang konstruksi bangunannya,” jelas Yori.

Penjelasan Yori bisa menjadi modal bagi pemerintah Joko Widodo untuk secara masif melakukan penyadaran secara cepat, sistematis, dan terstruktur agar masyarakat yang akan membangun rumah tidak lagi mengabaikan kearifan lokal.

Termasuk pula para agen properti. Perumahan-perumahan yang dipangun oleh sektor swasta secepatnya harus memperhatikan persoalan ini sehingga persoalan upaya mitigasi benar-benar menjadi kesadaran budaya yang kuat, khususnya mengenai pembangunan rumah tahan gempa.

Editor : Taat Ujianto