• News

  • Editor's Note

Di Antara Misteri Tebar Kepedulian, Bukalapak, Donasi ACT, dan ISIS

Ilustrasi ISIS di Suriah
foto: reuters
Ilustrasi ISIS di Suriah

Berita Terkait

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Baru-baru ini jagad medsos kembali heboh dengan simpang siurnya berita tentang isu Bukalapak yang konon menggalang donasi melalui ACT untuk diberikan kepada ISIS di Suriah. Publik langsung tersedot perhatiannya terhadap hal itu.

Mulanya, tulisan diposting oleh Dahono Prasetyo, pada Selasa (23/7/2019). Di tulisan yang mendadak viral tersebut, Dahono menduka bahwa Bukalapak mendanai ISIS lewat lembaga pengumpul dana bantuan sosial, ACT (Aksi Cepat Tanggap).

Petikan tulisan Dahono yang berjudul  "Bukalapak, Bukalah Topengmu", adalah sebagai berikut:

"Silahkan buka situs bukalapak, kemudian 'pura-pura' lakukan pembelian maka munculah format pembayaran yang harus dilakukan. Pada salah satu pilihan tertera 'Donasi Rp 500 melalui Lembaga ACT'. Jika kita menyetujui, maka total angka yang harus dibayarkan bertambah Rp 500.

Apakah ACT itu? ACT (Aksi Cepat Tanggap) adalah sebuah lembaga pengumpul Donasi kemanusiaan. Untuk lebih jauh menelusuri ACT Silahkan Googling dengan kata kunci : 'ACT dan ISIS' maka akan muncul beberapa link berita yang mengupas keterkaitan lembaga donasi itu dengan ISIS dan Suriah."

Akibat viralnya tulisan Dahono, pihak Bukalapak pun tak mau tinggal diam. Dalam pernyataan resminya, Bukalapak menyatakan sangat menyesalkan atas tuduhan Dahono. Tuduhan itu dianggap tidak berdasar dan tidak benar.

"Kami menyesalkan adanya informasi tidak akurat di media sosial yang mengatakan bahwa Bukalapak bekerja sama dengan lembaga penyalur donasi yang terafiliasi dengan gerakan radikal dan ilegal. Informasi itu tidak benar dan dapat menyesatkan masyarakat," tulis Bukalapak di laman webnya.

Bukalapak juga mempertegas bahwa dirinya melakukan erjasama dengan berbagai lembaga kemanusiaan yang tersertifikasi pemerintah, seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT), BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Rumah Yatim, dan Kitabisa untuk menyalurkan donasi dari pengguna aplikasi.

"Bukalapak mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai dan turut menyebarkan hoax yang beredar di berbagai jejaring media sosial dan WhatsApp group ini," ungkap Bukalapak.

Senada dengan Bukalapak, Pihak ACT juga menepis tuduhan tersebut.  Menurut Vice President ACT Ibnu Khajar, pihaknya akan terus berkarya dan mengajak semua masyarakat untuk menebar kepedulian.

"Kami menyesalkan adanya informasi tidak akurat beredar di publik yang memfitnah lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) terafiliasi dengan gerakan radikal dan ilegal di Indonesia. Informasi itu tidak benar dan dapat menyesatkan masyarakat. Prinsip dasarnya adalah kita berbuat kebaikan dengan apa yang ada. ACT mengajak masyarakat untuk peduli, tetap memberikan bantuan kepada yang membutuhkan sampai fitnah itu tidak terbukti," ucap Ibnu dalam keterangan tertulis pada Selasa (23/7/2019).

Ibnu mengklarifikasi bahwa isu yang beredar tentang lembaganya berafiliasi dengan gerakan radikal adalah tidak akurat. ACT juga mengajak para mitra ACT untuk tetap menebar kepedulian kepada masyarakat walau ada pihak yang tidak suka dengan niat baik yang dilakukan oleh ACT.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai dan turut menyebarkan berita hoax yang disebarkan melalui jejaring media sosial dan WhatsApp group ini. Kita paham bahwa setiap kebaikan selalu ada pihak yang tidak menyukai karena beberapa alasan. Cara yang mereka yang lakukan adalah menebarkan fitnah. Cara memenangkannya adalah berkarya. Kami berharap kepada semua mitra untuk terus mengajak semua masyarakat untuk menebar kepedulian," tambah Ibnu.

Menilik dari pergunjingan tentang donasi ACT, ada baiknya memang ACT rutin melakukan transparansi atas donasi yang dikumpulkan. Dalam banyak hal, donasi memang berpeluang disalahgunakan dan berubah menjadi misteri yang tak pernah terungkapkan. 

Salah satu upaya dalam memperbaiki gerakan penggalangan dana pernah dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 2015. Kala itu YLKI meneliti lembaga-lembaga penggalang dana untuk membantu korban banjir di Jakarta.

Dari 11 lembaga yang dikaji YLKI, semuanya mempunyai website, namun hanya ada dua lembaga (MNC TV Peduli dan PKPU) yang mencantumkan laporan keuangan dalam website, sehingga dapat diakses oleh publik. Satu lembaga, ketika di-akses (10/7/13) website dalam kondisi under maintenance (ACT).

Transparansi keuangan sangat penting bagi para donatur. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, para penyumbang pun memiliki hak untuk mengetahui angka rasio biaya overhead lembaga dibanding biaya program.

Apakah dana publik yang terhimpun ini sebagian besar memang jatuh ke korban, atau habis untuk biaya operasional untuk menggaji pengurusnya?

Hak-hak donatur ini layak diperhatikan setiap lembaga yang melakukan aktivitas penggalangan dana publik.  Dengan kata lain, di balik sebuah lembaga melakukan aktifitas penggalangan dana publik, melekat kewajiban untuk memperhatikan hak-hak donatur.

Dalam hal ini, pembenahan aspek regulasi bagi lembaga penggalang donasi wajib terus dikritisi. Undang-undang penanggulangn bencana sudah menyinggung soal arti pentingnya penggalangan dana publik. Namun pengaturan masih sangat umum dan kurang spesifik dan detail.

Pemerintah juga dapat memberikan penilaian dan mengumumkannya, lembaga mana yang ratingnya tinggi (baik dan dapat dipercaya) sehingga bisa menjadi referensi bagi masyarakat yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya kepada orang lain.

Jangan biarkan lembaga-lembaga penggalangan dana bergentayangan secara misterius.

Editor : Taat Ujianto