• News

  • Editor's Note

Profesi Baru Beromzet Menggiurkan di Indonesia Itu Bernama Pemulung Data e-KTP

Penjualan data e-KTP dan KK harus diusut tuntas oleh aparat kepolisian
foto: cermati.com
Penjualan data e-KTP dan KK harus diusut tuntas oleh aparat kepolisian

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Rakyat Indonesia baru-baru ini digegerkan dengan pemberitaan tentang sejumlah oknum yang telah memperjualbelikan data e-KTP dan KK untuk hal-hal yang diduga erat kaitannya dengan kejahatan.

Data itu dicurigai untuk digunakan sebagai syarat registrasi nomor HP, daftar paylater, kredit online, dan sebagainya. Seolah recehan, karena konon hanya dijual Rp5.000 per nama. Namun bayangkan jika satu oknum saja berhasil menjual hingga jutaan data e-KTP dan KK. Omzetnya, tinggal dikalikan.

Dapat dipastikan, data-data e-KTP itu ilegal dan besar kemungkinan didapat dari jalur gelap. Tentu saja sangat mengkhawatirkan sebab pemilik data sesungguhnya bisa saja secara tiba-tiba terjerat kasus yang sebenarnya tidak pernah ia lakukan.

Tarhadap masalah ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) secara resmi telah melaporkan kasus jual-beli data penduduk (e-KTP dan KK) ke Bareskrim Polri hari ini.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa hari ini Kemendagri melaporkan kasus kasus jual-beli data penduduk (e-KTP dan KK) ke Bareskrim Polri

"Hari ini secara resmi Dirjen Dukcapil melaporkan ke Bareskrim," kata Tjahjo saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).

Tjahjo mengatakan, kendati data di Dukcapil aman, termasuk dengan MoU (memorandum of understanding) dengan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan, kasus ini ia nilai patut untuk dilaporkan dan diusut.
 
"Walaupun data di Dukcapil itu aman, termasuk MoU kami dengan lembaga-lembaga perbankan dan keuangan," ujarnya.

Lebih lanjut Tjahjo menyebutkan bahwa masalah pencurian data penduduk bisa dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan media sosial.

"Tapi ini ada oknum masyarakat yang menggunakan media lain, mengakses (data penduduk) dan itu adalah tindakan kejahatan, yang hari ini dilaporkan tim Dirjen Dukcapil ke Bareskrim, untuk diusut," kata dia menambahkan.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh. Ia menyatakan sudah melaporkan hal itu ke Bareskrim Selasa pagi (30/7/2019).

"Iya, sudah dilaporkan tadi pagi. Kita tidak melaporkan orang, melaporkan peristiwa di media sosial itu. Kita koordinasi dengan Bareskrim agar proses-proses penyalahgunaan data, baik melalui media sosial maupun melalui media yang lain bisa segera dilacak. Semangatnya seperti itu. Karena negara harus memberikan rasa tenang, rasa tenteram kepada masyarakatnya," ujar Zudan.

Zudan menegaskan data dari Dukcapil tidak ada yang bocor. Ia menyebut ada oknum 'pemulung data' yang memperjualbelikan data kependudukan di media sosial.

"Kami memastikan bahwa dari Dukcapil tidak ada kebocoran data. Kami pastikan. Kami udah cek semuanya, tidak ada dari internal. Dan yang mungkin itu adalah dari berbagai media sosial, karena di sana banyak sekali KK dan KTP-elektronik di medsos. Kalau kita klik, kita ketik itu akan keluar datanya. Bisa jadi ada pemulung data di sana. Nah, pemulung data ini berbahaya," jelasnya.

Zudan mengatakan bahwa sesuai UU Administrasi Kependudukan (Adminduk), pihak yang memperjualbelikan data secara tidak bertanggung jawab dapat dikenai hukuman dua tahun penjara dan denda hingga Rp 10 miliar. Ia pun berharap pihak kepolisian bisa segera mengungkap pelakunya.

"Yang itu yang kita lihat yang ada di medsos itu ada akun yang menjualbelikan NIK dan nomor KTP. (Harapannya) segera aparat kepolisian bisa melakukan penyelidikan untuk mengungkap dan membuat tenang masyarakat," tandas Zudan.

Editor : Taat Ujianto