• News

  • Editor's Note

Mengintip Rebutan Posisi Ketua MPR

Siapakah yang akan menggantikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Zulkifli Hasan?
foto: bnpt.go
Siapakah yang akan menggantikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Zulkifli Hasan?

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Usai Pemilu 2019, kini giliran rebutan posisi ketua MPR menjadi polemik menarik di antara partai-partai peserta pemilu terutama dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK) selaku pengusung Jokowi yang telah memenangi pemilu. 

Berdasar UU MD3 Pasal 427C, disebutkan bahwa pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.

Sementara dalam Tata Tertib MPR RI Pasal 21 (3), disebutkan bahwa paket calon pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil ketua yang terdiri atas unsur fraksi dan kelompok DPD.

Artinya, dari kelima partai KIK, hanya empat parpol yang bisa mengusulkan nama ke dalam paket pimpinan MPR tersebut.Lalu bagaimana pendapat partai anggota KIK melihat peluang-peluang tersebut?

Mengenai posisi Ketua MPR, petinggi Golkar sempat menyebut-nyebut bahwa sejak awal KIK dibentuk, kesepakatan sudah ada. Hal ini dinyatakan oleh Wasekjen Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno atau Dave Laksono, Kamis (1/8/2019).

"Dari awal kan deal-nya begitu. Ya sepatutnya Golkar lah," kata Dave kepada awak media. 

Konon, perjanjian informal atau gentlemen's agreement terkait kursi Ketua MPR pernah dibuat para pendukung Jokowi. Oleh sebab itu, ia berharap koalisi menghormati kesepakatan itu.

Uniknya, pendapat Dave ternyata tidak sejalan dengan Wasekjen PKB Daniel Johan. Menurut Johan, ia tak tahu menahi soal isi perjanjian informal yang disebut0sebut Dave. Ia juga menyebut bahwa soal posisi Ketua MPR, masih harus menunggu hasil musyawarah ketua umum partai KIK.

Pernyataan Daniel juga diperkuat Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding. Menurut Karding, paket pimpinan MPR tergantung arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau perspektifnya pemenang kedua setelah PDIP, memang Golkar yang pantas. Tapi kan kita tidak tahu apakah nanti paket kesepakatannya koalisi seperti apa. Karena saya memastikan pilihan MPR itu paket. Paket itu artinya apa? Harus kesepakatan dari seluruh partai-partai yang ada di koalisi," ujarnya.

Berbeda lagi dengan pernyataan Sekjen NasDem Johnny G Plate. Ia mengatakan bahwa KIK sudah menyepakati adanya paket pimpinan MPR tetapi ia belum mau menyebut kader partai mana yang akan dijadikan calon Ketua MPR.

"Kami sudah sepakat membentuk paket, sepakat membentuk paket dari KIK, (ditambah) dari DPD. KIK di MPR itu kursinya 349, untuk bisa mayoritas di MPR itu 356, kurangnya 7," kata Johnny.

Sementara itu, PDIP sebagai peraih suara terbanyak dalam di KIK ustru tak banyak berkomentar. Konon, PDIP lebih mementingkan kepemimpinan dibanding deal-deal tertentu.

"Harus ditanyakan kepada ketum-ketum partai, seperti kepada Cak Imin. Bukankah Cak Imin yang memulai pacuan 'perebutan' Ketua MPR?" kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno.

Lalu bagaimana dari kubu seberang? Rupanya, Gerindra dan Demokrat yang berbeda koalisi dengan KIK juga tak mau berdiam diri menanggapi persoalan siapa yang akan mendapat posisi Ketua MPR. Mereka menyebut bahwa situasi masih sangat cair.

"Di sisi lain, koalisi terkait pilpres juga sudah mencair, banyak sekali kemungkinan bisa terjadi. Bisa jadi ada partai yang dulunya satu koalisi sekarang beda. Karena itu pasti balik lagi musyawarah. Ya, semua masih mungkin terjadi," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Habiburokhman.

Lain lagi dengan pendapat PAN.  Menurut Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay, pimpinan MPR sebaiknya diputuskan melalui musyawarah mufakat dan perlu dilakukan oleh lintas partai dan lintas koalisi.

"Pimpinan MPR sebaiknya ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat lintas partai dan lintas koalisi. Semua elemen hendaknya terwakili di sana. Selain perwakilan fraksi-fraksi, DPD tentu harus termasuk di dalamnya," kata Saleh.

Menurut Saleh, PAN akan sangat senang jika dilibatkan dalam musyawarah tersebut.

"Kalau soal siapa ketuanya, silakan dimusyawarahkan. Apalagi, katanya, sudah ada pembicaraan sebelumnya. Semestinya tentu akan lebih mudah untuk menetapkannya. PAN akan senang untuk menjadi bagian dalam musyawarah tersebut," katanya.

"PAN tidak merasa pernah mengincar-incar kursi. Tetapi PAN selalu siap untuk bermusyawarah dengan semua pihak," imbuh Saleh.

Melihat tarik menarik dan beragamnya pendapat tokoh-tokoh parti, tampaknya, kesepakatan siapa yang akan mendapat posisi sebagai Ketua MPR masih cukup jauh. Artinya, lobi-lobi mereka belum mengerucut. Meminjam istilah Habiburokhman, situasi masih sangat cair.

Editor : Taat Ujianto