• News

  • Editor's Note

Negara Ini Bukan Milik Ijtimak Ulama IV, Gitu Saja kok Repot

Penanggung jawab Ijtimak Ulama IV Yusuf Muhammad Martak dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko
Netralnews/Istimewa
Penanggung jawab Ijtimak Ulama IV Yusuf Muhammad Martak dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Wacana politik terhangat adalah membahas isu NKRI bersyariah yang merupakan salah satu rekomendasi Ijtimak Ulama IV.

"Mewujudkan NKRI syariah yang berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan, dan batang tubuh UU 1945 dengan prinsip ayat suci, di atas ayat konstitusi, agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama berbangsa dan bernegara," demikian bunyi rekomendasi nomor 3.6.

Penanggung jawab Ijtimak Ulama IV Yusuf Muhammad Martak kepada awak media menyebutkan bahwa konon semua ulama telah sepakat untuk menerapkan syariat Islam. Tak hanya itu, Ijtimak Ulama IV juga menyinggung soal penegakan sistem khilafah.

"Ijtimak Ulama bahwa sesungguhnya semua ulama ahlussunah waljamaah telah sepakat penerapan syariah, dan penegakan khilafah serta amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban agama Islam," ujar Yusuf Muhammad Martak di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Senin (5/8/2019).
Yusuf juga menyatakan bahwa Ijtimak Ulama IV sepakat konstitusi harus dimanfaatkan untuk keadilan bagi masyarakat. Ijtimak Ulama juga sepakat melawan pemerintahan yang zalim secara konstitusional.

"Memperhatikan tambahan, saran, masukan peserta Ijtimak Ulama IV bahwa melawan kezaliman dan kecurangan di Indonesia harus tetap melalui konstitusi," katanya.

Kembali diklarifikasi

Rekomendasi Ijtimak Ulama IV ternyata mengundang banyak penolakan dari berbagai kalangan. Mereka yang menyatakan menolak antaralain Sekjen PPP Arsul Sani. Ia mengatakan bahwa ideologi dan bentuk negara tidak boleh diubah karena telah menjadi konsensus bangsa.

"Tidak boleh diutak-atik. Jadi tidak boleh kemudian ada orang Islam di negara ini yang karena pemahaman keagamaannya lalu ingin mengubah ideologi atau dasar negara kita atau bentuk negara kita. Dari negara kesatuan menjadi misal negara dengan sistem khilafah," ujarnya beberapa waktu lau.

Karena mendapat penolakan, Ketua Bidang Keumatan Persaudaraan Alumni (PA) 212 Haikal Hassan rupanya mencoba memberikan klarifikasi bahwa NKRI bersyariah hanyalah sebuah istilah. Haikal juga menambahkan bahwa NKRI bersyariah tetap taat kepada Pancasila dan UUD 1945.

"NKRI bersyariah, iya dong, masak nggak bersyariah. Apa kamu nggak merasakan, hari ini kita sudah bersyariah. Ada bank syariah, ada pembiayaan syariah, pernikahan juga cara syariah. Itu cuma istilah," kata Haikal di Grand Sahid Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

"Jangan jadi mentang-mentang NKRI bersyariah terus Pancasila hilang gitu, ya nggak. UUD '45 ilang? Ya nggaklah. Itu istilah mbok ya kita itu taat pada Allah SWT. Tetep jadi bangsa Indonesia, tapi taat pada syariah Allah SWT, betul?" imbuhnya.

Rekomendasi itu tidak perlu

Jika NKRI Bersyariah hanya sekadar istilah, maka benar pendapat tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Sholahudin Wahid. Ia mengatakan bahwa istilah NKRI bersyariah tidak perlu lagi karena syariat Islam tetap jalan di Indonesia tanpa adanya rumusan hasil Ijtimak Ulama IV.

"Syariat Islam jalan kok di Indonesia tanpa rumusan NKRI bersyariah. Tanpa istilah syariah, syariat Islam jalan jadi tidak perlu ada istilah itu," kata KH Sholahudin usai acara silaturahim dan dialog tokoh bangsa di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, yang akrab disapa Gus Solah itu menjelaskan dulu Undang-undang Dasar (UUD) 1945 mengandung kata syariah yakni "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Tapi, lanjut dia, tujuh kata itu dicoret menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga sekarang tidak ada lagi istilah NKRI bersyariah.

"Tidak ada istilah NKRI bersyariah bukan berarti kita anti syariah Islam, tidak. Di tataran undang-undang dasar tidak ada bersyariah, tapi di tataran undang-undang boleh monggo, tidak ada masalah," tuturnya.

Menurut Gus Solah, apa yang disampaikan olah Ustadz Yusuf Martak dalam wawancaranya di televisi ternyata sama dengan pengertian yang dipahami saat ini.

"Ternyata wawancara Ustadz Yusuf Martak di televisi ya sama dengan pengertian kita gitu loh. Jadi tambahan kata bersyariah itu tidak mengandung makna apa-apa," ujarnya.

Gus Solah menambahkan, tidak ada bedanya antara pemahaman masyarakat sekarang terhadap NKRI dengan pemahaman Ijtima Ulama IV tersebut. Sehingga tidak perlu ada rumusan NKRI bersyariah, karena NKRI sudah mengandung syariah Islam.

"Kita bukan negara agama, kita bukan negara Islam, tapi kita memberikan kesempatan yang luas untuk menjalankan syariat Islam," ucap Gus Solah.

Pemerintah menolak

Terlepas dari prokontra terkait rekomendasi Ijtimak Ulama IV, pemerintah telah bulat-bulat menyatakan bahwa rekomendasi Ijtimak Ulama IV tidak terlalu dianggap.

Beberapa waktu lalu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan yang berlawanan dengan Pancasila harus dilawan.

"Begini, negara kita ini kan bukan negara Islam. Negara kita ini negara..., sudah jelas ideologinya, ideologi lain nggak bisa dikembangkan di sini. Sepanjang itu berlawanan dengan ideologi Pancasila, ya harus dilawan," kata Moeldoko saat dimintai tanggapan di Istana Negara, Selasa (6/8/2019).

Moeldoko juga menekankan Indonesia bukan negara berdasarkan Ijtimak Ulama. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum.

"Saya sudah mengatakan, negara ini bukan negara Ijtimak, gitu loh. Aturannya sudah jelas, negara ini adalah negara hukum, ada konstitusi, UUD 45, ada UU, ada perpres, ya sudah ikuti, apalagi," tegasnya.

Menyitir pernyataan Moeldoko, sepertinya memang perlu ditegaskan bahwa negara Ini bukanlah hanya milik Ijtimak Ulama IV, gitu saja kok dan tidak perlu dibuat repot, apalagi semakin gaduh.

Editor : Taat Ujianto