• News

  • Editor's Note

Solusi Haluan Negara yang Visioner: Amandemen Terbatas UUD 1945

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan dan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
Netralnews/Istimewa
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan dan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Wacana tentang amandemen terbatas terhadap Undang-undang Dasar (UUD) 1945, semakin mendekati implementasi. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada anggota MPR periode 2019-2024.

MPR sebelumnya telah menyepakati perlunya haluan negara semacam GBHN yang dimasukkan dalam konstitusi lewat amendemen terbatas UUD 1945. Namun, rekomendasi tersebut terkendala implementasinya oleh kesibukan penyelenggaraan Pemilu 2019.

Setelah pemilu usai, Zulkifli berharap rekomendasi tersebut bisa terwujud di era kepemimpinannya. Dengan memasukkan haluan negara ke UUD 1945, pembangunan Indonesia diharapkan bergerak lebih terarah, dari dari tingkat daerah hingga pusat.

"Saudara-saudara masih ingat dulu perlunya amandemen terbatas UUD 1945, bahkan kami sudah membentuk PAH (panitia adhoc) 1 dan PAH 2," kata kata Zulkifli beberapa waktu lalu.

Terhadap wacana tersebut, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa PDIP mendukung amandemen terbatas.

Hal itu bukan berarti rakyat Indonesia diajak kembali ke masa lalu tetapi sebaliknya yakni untuk menatap masa depan, dalam hal ini penting bagi legacy kepemimpinan Presiden Jokowi yang visioner.

"Jadi amandemen tidak kembali ke masa lalu. Amandemen terbatas menatap masa depan, agar Indonesia bisa bergerak maju, terencana, dan bisa menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (14/8/2019)

Dia menjelaskan Jokowi itu kader PDI Perjuangan. Apa yang telah dilakukan Jokowi justru akan menjadi dasar bagi rancangan haluan negara tersebut. Dengan demikian akan ada keberlangsungan terhadap konsepsi kepemimpinannya, terhadap posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Kesemuanya diletakkan dalam cita-cita 50 hingga 100 tahun ke depan. Jadi akan ada direction terhadap penguasaan teknologi, pengembangan ilmu pengetahuan dasar, dan pengembangan SDM yang hebat dan mumpuni," tegasnya seperti dilansir Detik.com.

Ia pun mengingatkan haluan negara memuat kebijakan pokok pembangunan dan jalan tranformasinya, agar Indonesia secepatnya maju dan kembali disegani karena kekuatan domestiknya yang berkontribusi dalam peradaban dunia.

"Haluan negara akan merubah cara pandang bangsa, menjadi outward looking, dan hal tersebut akan mengikat seluruh lembaga tinggi negara, seluruh pemerintahan dari pusat hingga daerah, untuk bergerak dalam satu irama yang sama, kemajuan Indonesia Raya.

Lebih lanjut ia mengingatkan salah satu persoalan pokok pasca reformasi terletak pada cara pandang bangsa yang bersifat ke dalam (inward looking), sementara cara berpikir pendiri bangsa ketika berjuang memeroleh kemerdekaan adalah outward looking.

"Indonesia Raya itu dibangun dengan visioner. Kemerdekaan untuk menghapuskan berbagai belenggu penjajahan di seluruh bidang kehidupan, dan untuk membangun persaudaraan dunia ke dalam suatu tatanan dunia baru yang bebas dari penindasan," katanya.

"Sehingga tidak heran tahun 1955 Indonesia membuat geger dunia dengan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika sebagai cikal bakal Gerakan Non Blok yang menjadi kekuatan poros ketiga, poros cinta damai dan cinta kemerdekaan, dan di situlah kepemimpinan Indonesia yang visioner diwujudkan," imbuhnya.

Hasto menilai dalam konsepsi haluan negara pun, lebih dari 600 doktor di segala disiplin ilmu, pada tahun 1960, sudah merancang Pola Pembangunan Semesta Berencana.

"Namanya saja semesta, overall planning dalam seluruh bidang kehidupan. Apa yang diusulkan oleh PDI Perjuangan berkaitan dengan amandemen terbatas adalah tanggung jawab masa depan, agar Indonesia memiliki direction yang memberikan arah dan kepastian bagi seluruh gerak pembangunan nasional," pungkasnya.

Editor : Taat Ujianto