• News

  • Editor's Note

Menyembuhkan Luka Saudara Kita di Papua

Aksi damai yang berakhir ricuh di Papua Barat, Senin (19/8/2019)
foto: jawapos.com
Aksi damai yang berakhir ricuh di Papua Barat, Senin (19/8/2019)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Berita demostrasi dan rusuh di beberapa kota di wilayah Papua cukup mengejutkan. Kerusuhan ditengarai akibat kemarahan masyarakat Papua sebagai buntut dari insiden yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang beberapa hari lalu.

Massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum turun ke jalan di kota Manokwari, Sorong, dan Jayapura. Mereka melakukan pemblokiran jalan hingga melakukan pembakaran Gedung DPRD Papua Barat dan perusakan sejumlah fasilitas umum.

Untungnya, aparat dan kepala daerah bertindak gesit untuk meredakan persoalan tersebut. Seruan agar kembali tenang juga tercermin dari seruan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo.

Kepada masyarakat, Dedi mengklarifikasi kesimpangsiuran berita bahwa awalnya terjadi peristiwa karena adanya laporan dari sekelompok organisasi masyarakat (ormas) yang menuduh mahasiswa Papua telah merusak tiang bendera dan membuang bendera Merah Putih ke selokan.

Laporan tersbut membuat masyarakat setempat terprovokasi dan hendak mengepung asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Namun, kata dia, kemudian aparat mencegah upaya pengepungan warga dan berupaya mengevakuasi para mahasiswa Papua di asrama tersebut untuk mencegah terjadinya bentrokan dengan warga setempat.

"Kami tidak ada tindakan rasis. Justru kami mengevakuasi agar tidak terjadi bentrokan dan korban," katanya. Menurut Dedi, para mahasiswa Papua tersebut kini sudah dikembalikan ke asrama.

Kesalahpahaman berhasil diredam

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul memberikan apresiasi kepada aparatur negara yang bertindak cepat dalam meredam kesalahpahaman.

"Kita bersyukur karena pejabat daerah dan tokoh masyarakat cepat bertindak dan mengambil langkah konstruktif dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya di Surabaya, Selasa (20/8/2019).

Tidak lama setelah terjadi peristiwa kerusuhan di Manokwari, sejumlah kepala daerah langsung secara tulus meminta maaf, antara lain Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini hingga Wali Kota Malang Sutiaji.

Selain permintaan maaf para kepala daerah, imbauan dari Gubernur Papua agar masyarakat tetap tenang telah mempercepat meredakan gejolak yang timbul akibat insiden antara warga dan Mahasiswa Papua di Surabaya serta Malang tersebut.

Aparat keamanan juga dinilai cukup cepat dalam melokalisir kericuhan sehingga aksi massa tidak sampai menimbulkan kerusakan lebih jauh lagi.

Gus Ipul mengatakan, insiden Papua merupakan bentuk kesalahpahaman antaranak bangsa yang tidak perlu diperpanjang lagi, tapi justru harus segera disudahi sehingga persatuan bangsa tetap terjaga.

Tidak boleh ada praktik rasialisme

Menilik secara lebih dalam, apa yang telah terjadi beberapa hari lalu, penting dicatat untuk bangsa Indonesia. Saudara kita di bagian Timur, khususnya Papua dan Papua Barat, adalah saudara yang memang pantas diperjuangkan dan tidak boleh diperlakukan secara rasialis.

Sebagai sesama bangsa, banyak hal ketertinggalan pembangunan sehingga selama bertahun-tahun mereka belum bisa menikmati arti merdeka dan menjadi bagian NKRI. Justru  dalam rangka pemerataan itulah, Presiden Jokowi  membangun insfratruktur, terutama jalan.

Dengan menghubungkan antar daerah, keterasingan bukan lagi menjadi masalah sehingga masyarakat Papua tidak melulu menjadi saudara yang terus tertinggal.

Dan patut dicatat, masyarakat Papua pernah memiliki luka mendalam saat praktik-praktik operasi militer (Daerah Operasi Militer atau DOM) dahulu diberlakukan (era Orde Baru). Praktik operasi militer tersebut menimbulkan korban pelanggaran HAM yang tak sedikit.

Luka itu tidak boleh terkuak. Jangan pernah ada praktik rasialisme terhadap sesama anak bangsa. Warga Papua adalah Indonesia.

Seruan Sosiolog

Mengenai rasialisme Sosiolog dari Universitas Nasional Sigit Rochadi mengatakan elit pemerintahan dan elit masyarakat harus mengajak masyarakat seluruh Indonesia antaretnik untuk menjaga kebersamaan guna meredakan ketegangan antaretnik yang terjadi di Papua dan Jawa Timur.

Sigit mengatakan di Jakarta, Selasa (20/8/2019), pemimpin daerah di Papua maupun Jawa Timur harus memberikan pernyataan yang tidak mendikotomikan antara etnis Papua dan nonPapua, serta harus bersikap simpatik juga tidak memperuncing persoalan.

"Pada elit masyarakat setempat harus mengumpulkan, menyosialisasikan tentang pentingnya menjaga kebersamaan dan itu harus kita akui," kata Sigit kepada Antara.

Dia mengatakan persoalan terkait ketegangan antaretnik di daerah harus bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah, bukan diselesaikan oleh pemerintah pusat.

Sigit juga menganjurkan pada warga Papua dan etnik lainnya yang berada di luar daerahnya untuk bisa membaur dengan masyarakat kultur lain.

"Orang Papua, kalau di luar Papua jangan hanya berkumpul di kalangan Papua sendiri, harus bergaul dengan kelompok etnik lain Indonesia secara luas. Yang saya sayangkan, teman teman Papua kuliah di Yogya ya asramanya Papua, kuliah di Jakarta khusus Papua, ini tidak memberi pelajaran penting bagi mereka ketika nanti pulang," kata Sigit.

Hal tersebut juga berlaku bagi kelompok etnik lain di Indonesia untuk berbaur dengan masyarakat multikultur ketika merantau di luar daerahnya.

Gagasan dari Sigit tersebut yang rencananya akan dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang bakal mendirikan wisma nusantara yaitu tempat berkumpul para mahasiswa dari berbagai suku di Indonesia yang mengenyam pendidikan di wilayahnya.

Editor : Taat Ujianto