• News

  • Editor's Note

Papua, Oh Papua! Nila Setitik Rusak Susu Sebelanga

Presiden Jokowi menggendong anak-anak Papua
Foto: Instagram/@jokowi
Presiden Jokowi menggendong anak-anak Papua

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Bukan ini kali saja bangsa Indonesia digoyang kerusuhan yang disebut-sebut masyarakat Papua karena isu praktik rasisme. Deretan panjang konflik berbau rasisme khususnya dan SARA (suku, agama, ras, antargolongan) pada umumnya, pernah terjadi sebelumnya.

Artinya, semestinya kita belajar dari sejarah konflik semacam itu. Kerusuhan selalu disebabkan oleh suatu kekecewaan sosial yang sebelumnya dipendam bak bensin membasahi rumput kering. Ketika ada pemantik, segera menyambar daerah sekitar.

Pemantiknya terkadang hanya persoalan sepele. Ambilah satu misalnya yakni dalam peristiwa kerusuhan Sambas 1999. Pemantik kerusuhan terjadi pada 17 Januari 1999 pukul 01.30 WIB dimana ada seorang pencuri ayam (warga suku Madura) ditangkap dan dianiaya oleh warga suku Melayu.
   
Disusul dua hari kemudian, sekitar 200 orang suku madura menyerang warga suku Melayu di desa lain. Hari berikutnya terjadi perkelahian antara warga suku Madura dan warga suku Melayu karena tidak membayar ongkos angkot.

Kejadian ini terus berkembang. Warga suku Melayu dan suku Dayak penyerangan, pembakaran, pengrusakan, penganiayaan dan pembunuhan terhadap warga suku Madura dan selanjutnya saling membalas. Kerusuhan sempat berlarut dan pecah di daerah lain.

Kerusuhan yang mengerikan terjadi karena sebelumnya, antara suku Madura, Melayu, dan Dayak di Sambas memendam masalah yang tak terselesaikan dengan baik. Semua menumpuk dan menjadi semacam kemarahan kelompok yang siap dilampiaskan.

Kira-kira demikian sama halnya dengan kerusuhan yang terjadi di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat. Warga Papua sebagai satu kesatuan ras, telah terbangun kesadaran komunal bahwa mereka pernah mengalami perlakuan sewenang-wenang baik oleh negara maupun oleh oknum tertentu.

Rangkaian praktik pelanggaran HAM yang terjadi selama Papua menjadi DOM diperkirakan menyebabkan 300 ribu hingga 400 ribu warga Papua terbunuh. Itu belum termasuk dampak psikologis dari tindak kekerasan, penyiksaan, hingga kata-kata pelecehan yang pernah terjadi.

Bahkan, tidak perlu jauh-jauh melihat dari era Orde Baru. Di bulan Juli 2018 lalu pun, kalangan mahasiswa Papua di Surabaya pernah menyuarakan kekecewaannya terhadap pembubaran acara diskusi mahasiswa Papua tentang film dokumenter “Biak Berdarah”.

Pembubaran diskusi tersebut mengalami tindak represi oleh rombongan camat Tambaksari, TNI/Polri, dan Satpol PP dengan alasan operasi yustisi. Alasan tersebut dipandang sangat berlebihan dan diskriminatif.

Singkatnya, menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasaan (Kontras) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya yang berusaha mengadvokasi mahasiswa Papua menyimpulkan bahwa pembubaran diskusi berkedok operasi yustisi.

Pembubaran dilakukan dengan mengerahkan 100 anggota TNI/Polri. Sementara peserta diskusi sekitar 30-an mahasiswa. Beberapa anggota polisi mengenakan baju hitam lengkap dengan senjata laras panjang.

Dalam peristiwa itu, konon ada tindak pelecehan seksual (aparat memegang buah dada) salah satu mahasiswi peserta diskusi.

Pembubaran serupa sebelumnya juga terjadi yakni pada 27 Maret 2018. Kala itu, mahasiswa di asrama mahasiswa Papua Surabaya sedang mengadakan diskusi film “The Firts Grader”. Aparat membubarkan diskusi karena memandang ada indikasi penyebaran “idiologi” separatis.

Singkat cerita, perasaan diperlakukan berbeda (rasis) walau sebagai bagian dari bangsa Indonesia tak bisa dipungkiri telah menguat dan meluas dalam kesadaran masyarakat Papua. Martabat mereka sejak era kolonial, kemerdekaan RI, hingga detik terakhir sebagai bagian dari Indonesia ternodai.

Terakhir, jangan dilupakan bahwa kerusuhan di sejumlah kota di Papua Barat dan Papua dipicu oleh pengepungan asrama mahasiswa Papua di Semarang, Malang, dan Surabaya. Artinya, generasi Papua yang terdidik merasa diperlakukan tidak sopan apapun bentuk dan alasannya.

Mereka adalah kalangan “terpelajar”. Selamanya, kebangkitan suatu bangsa, peran kaum terpelajar sangat menentukan. Sama halnya dengan awal kebangkitan nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20, juga dimulai dari kaum terpelajar.

Akan fatal bila masalah ini tidak disadari bersama. Generasi-generasi muda dan terdidik dari Papua akan terus tumbuh. Mereka memiliki relasi dengan banyak pihak baik tokoh Indonesia maupun luar Indonesia.

Dengan cakrawala dan pengetahuan yang bertambah, bukan tidak mungkin mereka berbalik tidak simpatik dengan Indonesia. Apalagi ketika mereka merasakan perlakuan tidak mengenakkan dari masyarakat lain yang beretnis non-Papua.

Maka, strategi menggandeng dan membuat masyarakat Papua agar bersimpati pada Indonesia dan sembuh dari luka-luka lama mutlak harus dirumuskan.

Pendekatan represif melalui pembubaran diskusi, mengolok, menganggap berbeda, apalagi menyebut kata tak sopan (anjing, monyet, babi) sama saja menyemai kebencian dan rasa antipati terhadap Indonesia.

Presiden Jokowi yang berusaha mengejar ketertinggalan dan membangun insfrastruktur di Papua akan berakhir mengecewakan bila apa yang baik tersebut tidak diikuti dengan gerakan memperlakukan dan membuat warga Papua bersimpati dan diakui sebagai sesama satu bangsa.

Dalam konteks upaya Jokowi membangun citra Indonesia di mata masyarakat Papua, apa yang dilakukan oleh sejumlah orang dan organisasi yang mengepung asrama mahasiswa Papua laksana menjadi nila setitik, maka rusak susu sebelanga.

Editor : Taat Ujianto