• News

  • Editor's Note

Yakin Ibu Kota Dipindah? Perongrong Kewibawaan Pemerintah Harus Ditindak

Presiden Soekarno pernah mencanangkan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya
foto: geotime.com
Presiden Soekarno pernah mencanangkan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya

JAKARTA, NETRALNEWS.COMJakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, dianggap banyak pemerhati lingkungan sudah terlalu berat menahan beban. Selain karena menumpuknya penduduk, memiliki potensi alami gempa,  juga karena polusi udara yang semakin parah.

Sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan bisnis, serta menjadi citra menyeluruh dari Indonesia diwacanakan perlu ditata ulang. Salah satu yang direncanakan dan diwacanakan Presiden Jokowi adalah memisah ibu kota sebagai pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi.

Selama ini, di antara jumlah uang yang beredar di Indonesia, hampir 70% di antaranya hanya berkutat di Jakarta. Hal ini menimbulkan kesenjangan dan ketidakmerataan ekonomi di Indonesia. Urbanisasi yang sulit dibendung semakin membuat beban tetapi juga semakin membuat peredaran uang tetap berputar-putar di Jakarta.

Bahkan, selain mengakibatkan degradasi lingkungan, kemacetan, tingginya potensi tindak kriminal, tingginya praktik korupsi juga lebih banyak terjadi di Jakarta.

Singkat cerita, pemindahan ibu kota yang ditawarkan Presiden Jokowi, dianggap sebagai salah satu solusi dari permasalahan kusutnya Jakarta. Pemindahan ibu kota adalah wacana strategis demi pembangunan yang baik di masa mendatang.

Perencanaan pembangunan yang tidak mengindahkan faktor strategis memang sangat rentan semakin memperparah tingkat kemiskinan. Di wilayah Jawa, pola kemiskinan sebenarnya disebabkan karena tinggi dan padatnya jumlah penduduk, melebihi potensi kekayaan alam yang dikandungnya.

Keterbatasan tersebut diperparah dengan keterbatasan lapangan kerja. Dalam hal kota Jakarta,  salah satu penyebab lain kemiskinan adalah karena over-urbanisasi. Sementara di luar Jawa, kemiskinan disebabkan kurangnya insfrastruktur, sementara sumber daya alam masih melimpah.

Melihat beberapa hal di atas, pemindahan ibu kota merupakan gagasan yang baik dan merupakan salah satu langkah sangat strategis. Dengan pemindahan ibu kota, disparitas pembangunan Indonesia yang selama ini terjadi diharapkan bisa diatasi.

Tentu, dampak dan konsekuensinya pun harus diperhitungkan secara matang. Bila disosialisasikan dan direalisasikan secara matang, terencana, bertahap, diharapkan gagasan tersebut tidak menimbulkan guncangan sosial, ekonomi, dan politik.

Bila pemindahan ibu kota dilakukan, maka akan diikuti munculnya perubahan pergerakan urbanisasi, modal, sumber daya manusia, dan sebagainya. Pergerakan urbanisasi dan mobilitas menuju ibu kota baru bila tidak dibarengi pembangunan insftrastruktur memadahi akan menimbulkan masalah lain yang tak kalah rumit.

Permasalahan berikutnya adalah penentuan lokasi ibu kota juga membutuhkan kajian yang komprehensif. Akhir-akhir ini diwacanakan daerah yang dipilih adalah di Kalimantan.

Bila dilihat dari kajian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memang disebutkan bahwa Pulau Kalimantan memiliki sesar berpotensi timbulkan gempa namun relatif lebih aman bila dibandingkan pulau lain di Indonesia.

Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua memiliki catatan sejarah gempa merusak dan menimbulkan korban jiwa sangat besar. Ini merupakan catatan berharga yang patut diperhatikan.

Persoalan lain adalah bagaimana pemindahan seluruh unsur dalam pemerintahan pusat dari Jakarta ke wilayah baru yang ditentukan. Ada sekitar 400.000 pegawai pemerintahan di Jakarta.

Apakah mereka serta merta pindah bersama keluarga mereka atau dilakukan bertahap? Jika ikut dilakukan pemindahan, maka infrastruktur pendukung di lokasi ibu kota baru niscaya harus terbangun dan harus memadahi.

Faktor berikutnya adalah soal anggaran. Pemindahan ibu kota membutuhkan biaya yang sangat bahkan super besar. Ada banyak masukan yang menyebutkan bahwa sebaiknya anggaran tidak berasal dari pinjaman. Artinya, perlu solusi jelas dari mana itu diperoleh.

Terakhir, wacana pemindahan ibu kota mutlak membutuhkan dukungan politik oleh segenap rakyat Indonesia. Artinya, jangan sampai wacana yang memang berpotensi baik demi pembangunan Indonesia di masa mendatang, justru dijadikan alasan politik untuk saling menjatuhkan.

Bila pemindahan ibu kota sudah diputuskan secara legal oleh pemerintah, maka semuanya konsentrasi untuk memasuki seluruh tahap pemindahan. Seringkali terjadi, salah satu pemicu lambatnya pembangunan strategis adalah karena faktor pertarungan politik.

Segelintir politikus membombardir isu negatif hanya ingin mencari-cari kesalahan pemerintah adalah salah satu hal yang perlu diwaspadai.

Bila keputusan pemindahan ibu kota sudah dinyatakan bulat dan disepakati, ada baiknya diberlakukan pula penindakan tegas bagi pihak-pihak yang merongrong kewibawaan pemerintah.
 
Tanpa tindakan tegas, “hajad” besar dengan biaya yang tak sedikit dalam proses pemindahan ibu kota, niscaya akan menghadapi banyak gangguan yang tak penting. Dalam hal ini, semangat persatuan dan spirit nasionalisme menjadi bangsa modern dan bermartabat, benar-benar diuji.

Editor : Taat Ujianto