• News

  • Editor's Note

Resah dan Gelisah Gara-Gara Ibu Kota Akan Pindah

lustrasi pemindahan ibu kota negara
foto: indopos.co
lustrasi pemindahan ibu kota negara

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Pengumuman pemindahan ibu kota pemerintahan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menimbulkan banyak komentar. Ada yang pro dan tak sedikit pula yang kontra. Sebagian menyambut gembira, lainnya dibuat resah dan gelisah.

Berdasar penelusuran Netralnews.com, sejumlah warga di daerah Bogor mengaku khawatir bahwa jika ibu kota pindah direalisasikan, usahanya akan semakin sepi. Sementara saat ini saja, ia baru merintis usaha.

“Baru buka usaha, warung makan sea food. Lumayan ramai, tapi nggak tahu juga ntar kalau ibu kota pindah, apakah terdampak atau tidak,” kata Mamad (52) yang membuka usahanya di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor.

“Sebenarnya saat ini banyak warga yang sedang hidup susah. Heran juga mengapa pemerintah malah mau pindahkan ibu kota. Bukannya lebih baik biayanya untuk melunasi hutang lebih dulu?” imbuh Mamad. Ia merasa resah dan tak yakin ide pemindahan ibu kota membawa kemaslahatan.

Walaupun gagasan pemindahan ibu kota sudah berhembus lama sebelumnya, rupanya gagasan itu belum diketahui dan diterima sebagai salah satu langkah membangun Indonesia untuk jangka panjang ke depan. Ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi harus melakukan sosialisasi lebih keras.

Menurut hasil survei Lembaga Survei KedaiKOPI, mayoritas penduduk Indonesia konon memang menyetujui, namun angka responden yang tidak setuju relatif masih tinggi. Mereka yang tidak setuju, rentan melakukan penolakan dengan berbagai cara.

Dalam catatan Survei KedaiKOPI yang dilansir Selasa (27/8/2019), ditemukan sebanyak 39,8 persen responden tidak setuju terhadap perpindahan ibu kota. Sedangkan yang setuju sebesar 35,6 persen dan 24,6 persen memilih untuk tidak beropini.

Dalam survei yang dilakukan pada 14-21 Agustus 2019 itu, juga menemukan ditemukan sebanyak 95,7 persen responden yang berasal dari DKI Jakarta mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kepindahan ibu kota.

Sementara 48,1 persen responden dari Pulau Kalimantan menyatakan setuju terhadap rencana perpindahan ibu kota. Responden dari Pulau Sulawesi memiliki persentase terbesar untuk persetujuan terhadap rencana pindahnya ibu kota dengan 68,1 persen sepakat ibu kota pindah.

Masih lama

Dari data tersebut, sementara ibu kota belum pindah, dipastikan warga Jakarta yang tidak setuju layak diperhatikan. Bagi mereka, pemindahan ibu kota jelas menimbulkan keresahan karena pasti berpikir akan menerima dampak negatif.

Hanya saja, pemindahan ibu kota sebenarnya masih harus menempuh proses dan tahapan yang tidak sedikit dan memerlukan waktu yang tak singkat. Hal ini tercermin dari pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ia mengatakan bahwa rencana itu masih membutuhkan persetujuan dari para anggota dewan. Bahkan, pembahasannya baru dapat terlaksana oleh para anggota DPR periode 2019-2024.

"Jadi masih panjang, masih ada beberapa langkah yang harus ditempuh sampai dengan DPR, maka baru kita bahas lagi tentang RUU tata ruangnya, dibuat perencanaan yang fixed," kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Setelah pemilihan lokasi oleh Presiden, langkah selanjutnya adalah mengkaji lebih rinci mengenai bentuk ibu kota baru oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

"Soal kajiannya, perlu pendalaman dari semua sektor, (seperti) sektor pemerintahan tentu, faktor ekonomi, dan sebagainya; yang kemudian menjadi di tingkat kajian akademis. Dari situ baru RUU (rancangan undang-undang), nanti dibahas di DPR," jelasnya.

Selanjutnya, dengan berbekal dokumen kajian perencanaan pembangunan ibu kota baru, Pemerintah kemudian mengusulkan Kaltim sebagai calon ibu kota pemerintahan baru ke DPR RI.

Wapres pun memperkirakan pembahasan RUU ibu kota dan RUU terkait lainnya baru akan dikerjakan oleh anggota DPR di periode 2019-2024, karena masa jabatan yang sekarang hampir selesai di Oktober nanti.

"Kalau DPR sekarang kan tinggal sisa sebulan lebih tugasnya, jadi mungkin dibahas nanti lebih dalam oleh DPR berikutnya. DPR juga itu belum terbentuk, mengatur komisinya, itu makan tempo juga itu, deal deal-nya," ujarnya.

Akan dikritisi

Pihak yang mewanti-wanti jika rencana pemindahan ibu kota justru berdampak buruk, tercermin dari pernyataan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.

Menurut Mardani, pemindahan ibu kota bukan hanya domain eksekutif, melainkan wajib melibatkan legislatif. Karenanya, harus ditetapkan melalui undang-undang dan bukan hanya ucapan Presiden.

"Sebagai seorang Kepala Negara, tentu Pak Jokowi mengetahui perlunya menempuh prosedur yang benar. Pemindahan Ibu kota bukan hanya domain eksekutif, melainkan wajib melibatkan legislatif. Karena harus ditetapkan melalui UU, bukan hanya ucapan Presiden," kata Mardani.

"Setidaknya silahkan mengirimkan naskah akademis sampai landasan yuridis dan ekonomi lainnya untuk sama-sama kita bahas. Semua bisa kita diskusikan dengan berbasis argumentasi ilmiah dan pertimbangan kepentingan nasional di dalamnya," ujarnya.

Mardani menyebut, ide pemindahan ibu kota ini berdampak pada kedaulatan, karenanya harus dibahas serius dengan rakyat dan DPR sebagai wakil rakyat.

"Ibu kota negara itu milik negara, dan kedaulatan negara berada di tangan rakyat (UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2), bukan hanya di Presiden. Ide pemindahan ibukota ini berdampak pada kedaulatan, karena itu harus dibahas serius dengan rakyat dan DPR sebagai wakil rakyat," tegasnya.

"Konstitusi kita juga mengamanatkan agar pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UUD 1945 Pasal 23 Ayat 1)," paparnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini juga mengkritisi besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota baru yakni sebesar Rp466 triliun.

"Pemindahan Ibukota ini melibatkan anggaran yg besar (Rp. 466 Trilyun). Harus dipastikan apakah dana sebesar itu berdampak pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau tidak di tengah situasi ekonomi bangsa yang sedang sulit," imbuhnya.

Oleh karena itu, Mardani berharap Presiden Jokowi mau membahas rencana pemerintah memindahkan ibu kota ini secara terbuka, serius dan komprehensif bersama DPR.

"Jika pembahasan memutuskan dapat membawa manfaat besar bagi kemakmuran rakyat, kita siap menerima. Tapi jika hasil penilaian membawa banyak dampak mudharat, tentu kita akan tolak," katanya.

"Maka dari itu, daripada kita sama-sama berandai, ayo Pak Jokowi kita sama-sama membahas usulan tersebut di DPR dengan serius dan sesuai prosedur," pungkas Mardani.

Editor : Taat Ujianto