• News

  • Editor's Note

Isu Rasialisme Jelas Berbeda Persoalan dengan Referendum Papua

Ratusan mahasiswa Papua menuntut diselenggarakan referendum bagi Papua
foto: nusantaratv.com
Ratusan mahasiswa Papua menuntut diselenggarakan referendum bagi Papua

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ratusan Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme menyerukan agar seluruh mahasiswa Papua yang ada di luar Papua, untuk segera pulang ke Bumi Cendrawasih.

Seruan tersebut disampaikan saat mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan Mabes TNI dan Istana Negara, Jakarta Pusat, beberapa hari lalu. Mereka juga menyerukan agar Gubernur Papua Lukas Enembe dan Papua Barat Dominggus Mandacan untuk memfasilitasinya.

Sangat disayangkan, isu rasialisme yang disuarakan mahasiswa tersebut kemudian mulai bergeser ke isu lain yang jelas berbeda pemahaman, dampak, dan penanganannya. Mahasiswa Papua tersebut juga menyatakan menolak otonomi khusus, meminta referendum, dan memisahkan diri dari NKRI.

Aksi unjuk rasa di Jakarta, disusul pula aksi unjuk rasa berbau anarkis di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat. Selain kerugian material akibat sejumlah gedung dibakar, unjuk rasa yang berujung rusuh tersebut juga telah mengakibatkan jatuh korban jiwa, baik di pihak aparat maupun warga sipil.

Tuntutan referendum Papua menguat. Rupanya, momen ini digunakan pula oleh sejumlah warga Papua yang selama ini mendukung agenda Papua Merdeka.Tidak berlebihan pula bahwa kelompok ini patut diduga juga mendukung kaum separatis bersenjata.

Beberapa waktu lau, kelompok separatis the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengklaim telah menyerahkan petisi yang ditandatangani 1,8 juta orang Papua. Isi petisi itu adalah berupa tuntutan diselenggarakan referendum kemerdekaan Papua Barat.

Pergeseran isu dari seputar rasialisme menjadi isu referendum, menjadi persoalan aneh dan tidak tepat dalam konteks kedaulatan Indonesia dan NKRI. Ini pasti erat pula dengan psikologis kemarahan yang diperparah oleh beredarnya provokasi dan berita hoaks.

Masalah rasialisme, jelas lebih mudah diselesaikan baik secara hukum maupun kekeluargaan. Akan tetapi, isu referendum bukan pada tempatnya. Kecewa dan marah atas perlakuan rasis yang terjadi di asrama mahasiswa Papua, adalah hal wajar. Tetapi soal referendum bukan masalah wajar.

Terhadap tuntutan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto telah menegaskan bahwa referendum terhadap Papua merupakan hal yang tidak tepat. Menurutnya, Papua jelas merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Papua dan Papua Barat sah merupakan bagian dari NKRI berdasarkan dengan New York Agreement.

NKRI sudah final. New York Agreement yang dicetuskan di tahun 60-an mengisyaratkan bahwa Irian Barat (waktu itu) sah menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tuntutan referendum hanya berlaku terhadap satu negara terjajah yang diminta pihan merdeka atau ingin bergabung dengan negara penjajah. Sementara hal itu tidak berlaku pada Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth menilai bentrokan dan aksi protes yang dilakukan masyarakat Papua merupakan letupan atas permasalahan yang selama ini dirasakan.

Diskriminasi rasial dan ekonomi hanyalah dua di antarany. Persoalan itu terpendam begitu lama dalam benak. Hingga kemudian, emosi mereka meletup ketika mahasiswa Papua mendapat perlakukan rasialis di Jawa Timur.

Namun, bukan berarti pemerintah Indonesia perlu menggelar referendum dalam waktu dekat. Ia juga menyatakan bahwa referendum bukan solusi tepat. Pemberian kemerdekaan secara langsung dari Indonesia juga bukan jawaban.

Hanya saja, dalam menangani permasalahan pergeseran isu, aparat keamanan Indonesia harus bertindak hati-hati. Jangan sampai, pendekatan di lapangan menggunakan cara-cara kekerasan yang malah akan menimbulkan masalah baru.

Peneliti Amnesty International Indonesia, Papang meminta Presiden Joko Widodo harus menghiraukan aspek HAM dalam mengembalikan situasi keamanan menjadi kondusif kembali. Dia menyebut dugaan pelanggaran HAM sudah sering terjadi di Papua dan tidak boleh muncul lagi.

Pernyataan terakhir terkait isu referendum dinyatakan oleh ahli hukum tata negara dan Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD. Ia menyatakan bahwa referendum di Papua tidak boleh ada jika mengacu pada hukum nasional dan internasional.

"Ada dua alasan hukum, satu hukum nasional dan dua hukum internasional. Ini sudah saya katakan dua hari sesudah peristiwa Papua itu," katanya usai mengisi acara Halaqah Alim Ulama dengan tema "Menguatkan Ukhuwah Melalui Pendekatan Ibroh" di Hotel Novotel Solo, Sabtu (31/8/2019).

Ia mengatakan sesuai dengan konstitusi tidak boleh ada referendum di Papua karena hukum Indonesia tidak mengenal referendum untuk penentuan nasib sendiri dari daerah yang sudah dikuasainya.

Selain itu, dikatakannya, hal itu juga sesuai dengan konvensi internasional yaitu konvensi tentang hak politik, hak sipil, dan hak ekonomi, sosial, budaya.

Ia mengatakan pada konvensi tersebut dikatakan bahwa sebuah negara yang berkuasa secara sah atas wilayahnya boleh melakukan langkah apapun termasuk langkah militer untuk mempertahankan negaranya.

"Itu konvensi yang sudah dideklarasikan pada tahun 2006 dengan UU Nomor 12 dengan ratifikasi yang ditandatangani oleh SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, red)," tegas Mahfud.

Editor : Taat Ujianto