• News

  • Editor's Note

Penunggang Rusuh di Papua, Sudah Terendus Aparat

Kapolri Jenderal Tito Karnavian
foto: fajar.co
Kapolri Jenderal Tito Karnavian

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Dugaan adanya pihak-pihak tertentu dari mancanegara yang ikut menunggangi isu rasial bergeser menjadi tuntutan referendum, mulai terkuak. Kepolisian Republik Indonesia (RI) telah mencium adanya kelompok yang memiliki hubungan jaringan internasional.

Berdasarkan laporan intelejen, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada keterlibatan pihak asing dalam serangkaian peristiwa kerusuhan di Papua. Polri berkoordinasi dengan para stakeholder, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu), untuk menyikapi keterlibatan pihak asing tersebut.

"Ada, ada (keterlibatan pihak asing). Kita tahulah kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional. Jadi kita harus menanganinya memang di dalam negeri maupun di luar negeri. Kerja sama kita dengan Ibu Menlu dan jaringan intelijen," kata Tito di Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (1/9/2019).

TNI-Polri beserta stakeholder terkait tengah memetakan sejauh mana keterlibatan asing. Penanganan secara komprehensif diperlukan dalam masalah ini.

"Ini kan penanganannya harus komprehensif. Ini sedang kami petakan. Pihak kami, jaringan intelijen dengan beberapa lembaga terkait, sudah bekerja. Intinya, kami tidak bisa juga menyampaikan seluruhnya di sini. Ini diplomasi antarnegara," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto. Ia mengatakan bahwa ada pihak tertentu yang diuntungkan dari kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Pihak tersebut diduga LSM di luar negeri.

"Pihak luar itu rata-rata justru dari LSM nya," kata Wiranto di Kantor Presiden, Jakarta Pusat.

Wiranto mengatakan akan secara berkala memberi informasi soal perkembangan terkini di Papua. Namun ia belum menjelaskan soal pemberitaan media asing terkait warga sipil yang menjadi korban.

"Ya terserah kita lah mau umumkan atau tidak. Kalau diumumkan perlu diumumkan, kalau tidak, tidak," ujar Wiranto.

Yang pasti, pemerintah mengetahui ada yang menunggangi demo di Papua hingga berujung kerusuhan. Wiranto menyebut pihak-pihak tersebut mencoba mencari keuntungan.

"Pada saat kita menerima laporan dari Kapolri dan Panglima, kerusuhan ini ada yang nunggangi, ngompori, provokasi. Ada yang sengaja kekacauan," kata Wiranto.

Sementara itu, dalam mengatasi gejolak  politik dan kerusuhan yang merebak di sejumlah kota di Papua, Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe mengeluarkan enam poin imbauan terkait situasi terkini di wilayahnya. Imbauan ini menyikapi aksi penyampaian pendapat massa di Papua.

Lukas sudah menyampaikan aspirasi masyarakat Papua kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lukas memastikan pihaknya menyelesaikan proses hukum terkait pernyataan bernada rasis kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Jatim.

Berikut enam poin imbauan yang disampaikan Lukas:

Imbauan terkait Situasi Saat Ini di Wilayah Provinsi Papua

Syalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua.

Saudara-saudaraku rakyat Papua yang saya kasihi dan cintai, serta seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia.

Mencermati perkembangan di Tanah Papua dalam beberapa hari terakhir ini, khususnya berkaitan dengan penyampaian pendapat oleh masyarakat Papua sebagai reaksi terhadap kejadian di Asrama Mahasiswa Papua di Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Semarang dan berbagai kota studi lainnya. Saya sebagai Kepala Daerah dan Kepada Pemerintahan di Provinsi Papua, saya telah menyampaikan aspirasi masyarakat Papua yang disampaikan kepada saya pada saat penyampaian pendapat tanggal 19 Agustus 2019 kepada Bapak Presiden RI pada tanggal 26 Agustus 2019 saat Rapat Kabinet Terbatas.

Untuk itu saya sebagai Gubernur Papua mengimbau:

1. Pemerintah segera menyelesaikan kasus hukum berkaitan dengan pernyataan berbau rasis yang diucapkan oleh oknum-oknum masyarakat atau oknum aparat saat berada di dalam asrama mahasiswa Papua di Kota Surabaya, Jawa Timur.

2. Pihak Keamanan, dalam hal ini TNl/Polri dalam menangani penyampaian pendapat oleh masyarakat Papua, baik di Papua maupun di wilayah lain di Indonesia agar mengedepankan penanganan yang persuasif, sebisa mungkin menghindari penanganan secara kekerasan serta tidak melakukan
penangkapan terhadap masyarakat Papua yang melakukan aksi penyampaian pendapat.

3. Mengimbau kepada seluruh masyarakat papua untuk menjaga ketertiban selama menyampaikan pendapat, tidak melakukan perusakan fasilitas umum, kantor-kantor pemerintah dan bangunan-bangunan milik masyarakat.

4. Segala bentuk tindakan di luar kewajaran dan membahayakan bagi masyarakat umum yang dilakukan oleh masyarakat yang menyampaikan pendapat agar ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dalam menyampaikan pendapat, saya imbau kepada seluruh masyarakat Papua di mana saja berada untuk melakukan koordinasi dengan pihak keamanan guna menghindari adanya pihak-pihak lain yang akan memanfaatkan atau menunggangi dengan kepentingan mereka dengan cara-cara yang anarkis untuk merusak kedamaian di Provinsi Papua.

6. Provinsi Papua dikenal sebagai miniatur Indonesia sesungguhnya yang ber-Bhinneka Tunggal lka. Penduduk provinsi Papua multietnis, multi-agama, multi-budaya yang hidup berdampingan secara damai. Masyarakat Asli Papua menyambut baik dan memperlakukan masyarakat non-Papua secara terhormat dan sejajar. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kami berharap kehadiran masyarakat Papua di berbagai wilayah provinsi di Indonesia harus juga diperlakukan sama . Hat ini merupakan komitmen kita bersama sebagai anak-anak bangsa untuk mewujudkan Papua damai, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan beretika secara budaya.

Mari kita bersama-sama dengan prinsip kasih menembus perbedaan untuk melakukan perubahan Papua demi kemuliaan rakyat Papua dalam bingkai NKRI.

Demikian imbauan ini saya sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Mari kita ciptakan tanah Papua yang damai dan penuh kasih. Tuhan memberkati kita semua.

Jakarta, 1 September 2019

Gubernur Papua
Lukas Enembe

Editor : Taat Ujianto