• News

  • Editor's Note

Kenaikan Iuran BPJS Ditolak di Tengah Dana Trilyunan Terus Mengucur

Aksi penolakan kenaikan iuran BPJS
foto: antara
Aksi penolakan kenaikan iuran BPJS

Berita Terkait

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Hari Kamis, (5/9/2019) terjadi dua peristiwa terkait BPJS di dua wilayah yang berbeda. Pertama, adanya aksi unjuk rasa menolak kenaikan iuran BPJS di Makassar, dan kedua, kucuran dana lebih dari 2 trilyun dari BPJS ke daerah Sumbar, Riau, dan Kepulauan Riau.

Aksi tolak kenaikan iuran BPJS

Organisasi Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) bersama simpul Serikat Rakyat Miskin Kota Makassar dan elemen mahasiswa menggelar aksi menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

"Kenaikan iuran dua kali lipat tersebut akan membebani rakyat dan APBN. Sementara faktanya berbanding terbalik, direksi dan dewan pengawas malah justru menikmati kenaikan gaji dua kali lipat," papar Ketua SRMI Pusat, Wahida Baharuddin Upa, di kantor dewan setempat, Kamis (5/9/2019).

Ia menyebutkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dijalankan BPJS Kesehatan terus mengalami defisit. Tidak tanggung-tanggung defisit hingga akhir Agustus 2019 mencapai Rp14 triliun lebih, bahkan diprediksi akan mencapai Rp32,84 triliun hingga akhir tahun.

Tidak hanya defisit terjadi sekali, ungkap Nurhida, berdasarkan data yang dihimpun pada 2014 mencapai Rp3,3 triliun, disusul 2015, sebesar Rp5,7 triliun, tahun 2016, sebesar Rp9,7 triliun, pada tahun 2017 mencapai 16,5 triliun dan akhir tahun 2019 diprediksi naik menjadi 32,84 triliun.

Alasan defisit inilah menjadi keanehan, karena tidak masuk akal, selain membebani APBN, juga diduga kuat adanya aroma perbuatan korupsi pada program tersebut.

"Kami tidak hanya menolak kenaikan iuran, tapi mendesak Pemerintah Pusat melakukan evaluasi mengapa terus mengalami defisit, selanjutnya mengaudit yang benar dari tingkat Faskes sampai rujukan ke rumah sakit, sebab, ada dugaan perbuatan korupsi di dalamnya," ungkap aktivis perempuan itu.

Wahida mengungkapkan, jaminan sosial di Indonesia bukan hal baru, sebelum JKN, ada program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) diselenggarakan PT ASKES, namun belakangan bermasalah karena terjadi korupsi. Selanjutnya diubah menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Dan tahun 2014 berubah lagi menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dikelola dua asuransi besar yakni ASKES dan Jamsostek. Hingga akhirnya menjadi JKN melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

"Untuk itu kami menyatakan sikap menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Evaluasi sistem BPJS. Audit penyelenggaran JKN.Tolak sistem layanan kesehatan berasuransi dan kembalikan program Jamkesmas yang dikelola langsung negara," tegasnya.

Aksi yang didominasi ibu-ibu tersebut sebelumnya berlangsung di bawah jembatan layang dan dilanjutkan di kantor DPRD Sulsel. Aksi mereka diterima dua legislator yakni M Amran Aminullah dari Fraksi PPP dan Wawan Mattaliu dari Fraksi Hanura.

Arman mengatakan, aspirasi ini akan disampaikan ke pimpinan dan mendukung penolakan kenaikan iuran BPJS, selanjutnya akan bersurat ke DPR terkait dengan sikap DPRD Sulsel menolak kenaikan iuran tersebut.

"Seharusnya yang dinaikkan iurannya khusus bagi masyarakat menengah ke atas, bukan menengah atau ke bawah. Jelas itu akan membebani keuangan negara. Tentu perlu audit untuk mengetahui penggunaan anggaran, jangan sampai ada dugaan korupsi di situ," ungkap dia.

Sementara Wawan menambahkan bahwa seharusnya kenaikan itu dibicarakan dulu, atau mengevaluasi DNA mengaudit program JKN sebab bila diteruskan akan membebani keuangan negara baik itu APBN maupun APBD melalui sharing anggaran 40-60 di provinsi dan kabupaten kota.

Dana 2 Trilyun mengucur

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Barat dan Riau membayarkan klaim sebanyak Rp2.196.636.496.700 untuk 4 macam jaminan pesertanya di Sumbar, Riau, dan Kepulauan Riau.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau, Budiono, Kamis (5/9/2019), mengatakan, nilai sebanyak itu untuk membayar klaim jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pensiun sepanjang triwulan I-2019.

"Total kasusnya mencapai 253.290," katanya seperti dilansir Antara.

Berdasarkan datanya, dari Rp2,196 triliun itu, sebanyak Rp1,9 triliun dibayarkan untuk jaminan hari tua sebanyak 183.864 kasus, kemudian Rp204 miliar untuk 44.444 kasus kecelakaan kerja, Rp51,9 miliar untuk 2.142 kasus jaminan kematian dan Rp20,4 miliar untuk 22.840 kasus jaminan pensiun.

Ia mengatakan pihaknya akan membayar klaim, sebagai bentuk tanggung jawab kepada peserta yang menjalankan kewajibannya dengan baik.

Dalam kesempatan itu, ia mengimbau seluruh pelaku usaha menyertakan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan, untuk meringankan beban pekerja, keluarganya, termasuk perusahaan bila terjadi kecelakaan kerja.

"Tenaga kerja jangan dijadikan beban. Tapi aset, sehingga kalau pekerja terlindungi, mereka nyaman bekerja, produktifitas meningkat," kata dia.

Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya membayarkan santunan kematian dan biaya pengobatan sebesar Rp4,067 miliar kepada 7 orang korban kasus terbakarnya KM Sembilang di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya Surya Rizal menjelaskan total pembayaran manfaat dan santunan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada para korban kebakaran kapal tersebut sebesar Rp4.067.386.459.

Dana itu dengan rincian Rp1.708.809.850 adalah total santunan yang diberikan kepada 5 orang ahli waris dan Rp2.320.477.204 merupakan biaya pengobatan yang sudah dibayarkan pihak BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini.

"Jumlah tersebut akan bertambah mengingat dua orang peserta masih menjalani pengobatan dan belum termasuk santunan manfaat Jaminan Pensiun Berkala yang akan dibayarkan kepada masing-masing ahli waris setiap bulannya," kata dia.

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Untuk menjaga keseimbangan keuangan BPJS, pemerintah selama ini tidak segan-segan langsung menyuntikkan modal, khususnya kepada BPJS Kesehatan. Artinya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, selalu melakukan penyesuaian sekalipun untuk sektor pekerja penerima upah (PPU) pemerintah.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu meminta pihak internal BPJS Kesehatan untuk giat menagih iuran kepada peserta, khususnya yang tercatat menunggak.

"Kalau kita spiritnya keadilan sosial maka (peserta) yang tidak mampu ditanggung oleh pemerintah. Yang mampu, ya dia harus rutin bayar iuran, kalau nggak bayar ditagih dan itulah tugasnya BPJS," tegas Sri Mulyani. "Jadi sekarang bukan langsung minta ke Kementerian Keuangan," tambahnya.

Ia juga menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan berpotensi defisit hingga Rp32,8 triliun pada tahun ini. Namun, angka defisit itu dapat ditekan hingga menjadi Rp14 triliun jika iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) naik mulai Agustus 2019.

"Apabila jumlah iuran tetap sama, peserta sama, proyeksi rawat inap sama, maka defisit BPJS Kesehatan akan meningkat, yakni dari Rp28,35 triliun menjadi Rp32,84 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ia menyebut angka prediksi itu sudah ditambah dengan sisa defisit dari tahun lalu yang sebesar Rp9,1 triliun. Menurut dia, kenaikan iuran di seluruh kelas menjadi obat mujarab memperbaiki keuangan BPJS Kesehatan.

Editor : Taat Ujianto