• News

  • Editor's Note

Ada yang Pasang Badan Terkait Polemik Audisi Djarum, Masih Mau Diributkan?

Ilustrasi audisi beasiswa bulutangkis PB Djarum
foto: Dok.PB Djarum
Ilustrasi audisi beasiswa bulutangkis PB Djarum

SEMARANG, NETRALNEWS.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pasang badan terkait dengan wacana keberlanjutan audisi umum beasiswa bulu tangkis yang digelar oleh PB Djarum.

"Saya minta PB Djarum silakan lanjutkan audisi. Gubernur Jawa Tengah tanggung jawab penuh jika ada apa-apa," katanya di Semarang, Rabu (11/9/2019).

Ganjar mengaku sudah menghubungi langsung pengurus PB Djarum yang berpusat di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan meminta audisi beasiswa bulu tangkis dilanjutkan.

Berdasarkan informasi yang Ganjar terima, PB Djarum secara manajemen berbeda dengan PT Djarum Kudus yang memproduksi rokok. PB Djarum telah melakukan pembinaan bulutangkis sejak 1969 dan selama ini tidak pernah berbicara tentang rokok.

"Kata pengurus PB Djarum, pak saya ini tidak bisnis rokok, saya ini cuma mengelola ini saja, cuma mengelola badminton. Lha kok saya disalahkan, begitu katanya," ujar Ganjar menirukan percakapannya dengan pengurus PB Djarum.

Menurut Ganjar, menjadi tuduhan yang aneh jika proses pembinaan yang dilakukan selama ini oleh PB Djarum dikatakan sebagai bentuk eksploitasi anak.

"Bayangkan, sejak 1969 lho, usia saya saat itu baru setahun mereka (PB Djarum. red) sudah konsen dalam pembinaan atlet, kok tiba-tiba sekarang disalahkan," katanya seperti dilansir Antara.

Politikus PDI Perjuangan itu menyebutkan, keterlibatan swasta dalam program pembinaan atlet sangat penting karena diakui atau tidak, prestasi olahraga di Indonesia saat ini masih jelek.

Kendati mendukung audisi bulu tangkis PB Djarum terus berlanjut, Ganjar meminta dorongan publik untuk membubarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dihentikan dan meminta tidak ada lagi hastag #BubarkanKPAI di berbagai akun media sosial.

Sementara itu, sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) Wiranto juga memastikan bahwa pembinaan atlet bulu tangkis akan terus berjalan meski terjadi polemik antara PB Djarum dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

"Sampai tahun depan pembinaan ini masih jalan. Tahun depan kita cari pola lain, ya, yang tidak ada tuduhan memanfaatkan, atau apa istilahnya, mengeksploitasi anak-anak," katanya, di Jakarta, Selasa malam.

Wiranto yang juga Menko Polhukam itu mengatakan pembinaan atlet olahraga sebenarnya bisa dilakukan siapa pun. Namun, untuk ke depannya pembinaan atlet bulutangkis akan tetap ditangani oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Swasta nanti partisipasi lewat CSR (corporate social responsibility). Ya, nanti kita aturlah, enggak usah dipermasalahkan," katanya.

Ditanya soal pola lain yang dimaksudkan terkait pembinaan atlet bulutangkis itu, ia enggan menjelaskan secara rinci, tetapi yang jelas akan diatur secara baik.

"Soal Djarum karena rokok, nanti bisa diatur dan sudah selesai kok itu. Kita sudah ada koordinasi," kata Wiranto, Selasa (10/9/2019).

Seperti diwartakan, PB Djarum mengumumkan bahwa pihaknya akan menghentikan audisi umum bulutangkis pada 2020 sehingga penyelenggaraan audisi 2019 akan menjadi tahun terakhir.

Keputusan tersebut diambil menyusul adanya permintaan dari kementerian/lembaga yang dimotori KPAI agar Djarum Foundation menghentikan penggunaan anak sebagai media promosi citra merek dagang rokok Djarum melalui audisi beasiswa bulutangkis

Audisi Beasiswa Bulutangkis Djarum diduga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Menurut Pasal 35 Ayat (1) huruf c Peraturan tersebut, pengendalian promosi produk tembakau dilakukan dengan tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan.

Sedangkan Pasal 37 menyatakan sponsor industri rokok hanya dapat dilakukan dengan tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk brand image produk tembakau.

"Logo dan warna yang digunakan dalam audisi bulutangkis tersebut tidak lepas dari brand image produk rokok," kata Hikmawatty.

Pasal 47 bahkan secara gamblang menyatakan setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori produk tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 tahun.

Dengan seruan kedua tokoh tersebut, semoga fokus pengembangan bibit atlet bulutangkis tidak lagi terkendala. Di sisi lain, isu pencegahan generasi muda mengonsumisi rokok juga sama-sama penting dan tetap harus dilanjutkan.

Editor : Taat Ujianto