• News

  • Editor's Note

Padamkan Api yang Telanjur Menyala-nyala

Ilustrasi kebakaran lahan gambut yang melanda Sumatera dan Kalimantan
foto: akurat.com
Ilustrasi kebakaran lahan gambut yang melanda Sumatera dan Kalimantan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Gerak gesit Presidon Joko Widodo (Jokowi) di tahun lalu saat menangani bencana kabut asap, tampaknya tak segesit tahun ini. Ada dua kemungkinan.

Pertama, perhatian Jokowi  yang masih tersita oleh permasalahan darurat lainnya, salah satunya soal Papua, KPK, dan lain-lain. Kemungkinan kedua adalah, lambanya para aparatur/pemimpin daerah untuk melakukan penanganan serius terkait karhutla.

Apakah masalah tersebut harus terus mengandalkan pemerintah pusat? Bila masih dalam taraf mencegah, sebenarnya masih bisa ditangani oleh pemimpin daerah. Tapi bila titik api terlanjur sudah ada di mana-mana, tampaknya Pusat harus turun tangan.

Desakan agar Jokowi bertindak tegas misalnya muncul dari anggota Komis IV DPR Andi Akmal Pasluddin. Ia mendesak Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas perusahaan dan aktor yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan dan Sumatera.

"Kebakaran hutan dan lahan sebelum menjadi bencana nasional, maka Pemerintah Daerah wajib menangani, tapi ketika terbukti ada perusahaan besar berikut aktor yang terlibat, harus segera ditindak tegas," kata Andi Akmal pada diskusi "Karhutla Kian Luas, Apa Kabar Revisi UU PPLH" di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Akmal juga mengingatkan agar pemerintah daerah setempat dapat memaksimalkan pesawat pengebom air ke titik-titik api agar tidak meluas. "Kalau tidak, akan membahayakan jutaan rakyat di daerah tersebut karena buruknya udara akibat kabut asap,” ujarnya.

Politisi PKS itu berharap, revisi UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini lebih mengutamakan upaya pencegahan kebakaran dari pada menindak pembakarnya.

Andi Akmal juga menyoroti, soal izin pembukaan lahan yang dinilai banyak yang menyalahi izin, misalnya izinnya mengelola 5.000 hektar, tapi praktiknya yang digarap 50.000 hektar.

"Rakyat kecil yang menjadi tersangka, sering jadi korban. Mereka disuruh oleh pengusaha untuk membuka lahan tambang dan lainnya karena dinilai lebih murah dan mudah,” katanya.

Apalagi faktor kebakaran selama ini, menurut dia, 91 persen karena pembukaan lahan, deforestasi, perusakan, dan selebihnya faktor alam, misalnya badai El Nino yang panjang, orang membuang puntung rokok sembarangan dan sebagainya.

Pencegahan lebih murah

Mengenai konsep pencegahan, Presiden Jokowi sebenarnya sudah mengajak semua pihak menjaga komitmen untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Pencegahan itu lebih efektif. Pencegahan itu tidak membutuhkan biaya banyak. Lebih efektif. Tapi kalau sudah kejadian seperti yang kita lihat sekarang ini, sudah kerja yang luar biasa (sulitnya)," ujarnya.

Api yang telah membesar membuat penanganan membutuhkan waktu yang cukup lama. TNI dan Polri yang turun tangan sudah lebih dari satu bulan bekerja keras namun belum berhasil memadamkan titik-titik api tersebut.

Presiden paham dan mengingatkan bahwa lahan yang terbakar adalah lahan gambut yang memang relatif lebih sulit untuk ditangani.

"Apalagi di daerah gambut seperti sekarang ini. Lebih sulit lagi. Kelihatan sudah padam, (tapi) api di bawahnya masih menganga," ucapnya.

Pemerintah sendiri, melalui Polri, akan melakukan upaya penindakan hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan.

"Kalau kita lihat luasannya (lahan) besar sekali. Ini terorganisasi. Nanti coba ditanyakan Pak Kapolri penanganannya secara detail," tutur

Ke depannya, Kepala Negara berharap agar masing-masing pihak menjalankan komitmen pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar peristiwa yang terjadi saat ini tak terulang kembali.

"Perlu kita ingatkan agar pencegahan oleh desa, camat, bupati, bhabinsa, bhabinkamtibmas, polsek, koramil adalah yang pertama harus dikerjakan. Kalau sudah kejadian akan sulit," tandasnya.

Turut menyertai Presiden dalam peninjauan ini di antaranya ialah Menkopolhukam Wiranto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menpupera Basuki Hadimuljono, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, Gubernur Riau Syamsuar, dan Kepala BNPB Doni Monardo.

Segala upaya dilakukan

Upaya pemadaman titik api yang dilakukan pemerintah tercermin dari umlah pasukan TNI-Polri yang dikirim yakni sebanyak 5.600 (pasukan).

Selain itu, pihaknya juga terus melakukan water bombing di lokasi karhutla. Setidaknya, sebanyak 52 pesawat dikerahkan untuk melakukan pemadaman tersebut.

"Ini mau berangkat (pesawat penyemai) hujan buatan. Hari Jumat lalu juga sudah kita perintahkan, sudah diterbangkan dan alhamdulillah saat itu di Indragiri Hilir juga hujan turun. Ini sekarang kita lakukan lagi menabur garam," kata Presiden.

"Karena awannya ada kita berdoa semoga nanti juga jadi hujan, insyaallah di hari ini," imbuhnya.

Meski upaya maksimal telah dilakukan untuk memadamkan api yang terlanjur membesar dan meluas, Kepala Negara kembali menegaskan bahwa langkah terbaik ialah dengan melakukan pencegahan agar titik api tidak semakin membesar.

"Segala upaya kita lakukan. Tetapi memang yang paling benar itu adalah pencegahan sebelum kejadian. Ini api satu (terdeteksi) langsung padamkan, satu padam. Itu yang benar," tegasnya.

Editor : Taat Ujianto