• News

  • Editor's Note

Mulanya Senyap, Kini Riuh Tolak Pengesahan RKUHP Karya Anak Bangsa

Aksi damai menolak pengesahan RKUHP
foto: wowkeren.com
Aksi damai menolak pengesahan RKUHP

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Revisi Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan dibahas dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah mendapat sorotan dan banjir respons. Tak sedikit yang menyatakan penolakan terhadap rencana pengesahannya.

Bila sebelumnya gerak pembahasan RKUHP yang disebut-sebut Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas sebagai karya anak bangsa itu seolah senyap, mendadak banjir tanggapan.

Komisi Nasional HAM mendesak pemerintah dan DPR RI untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai masih berisi banyak pasal bermasalah dan tidak memberi kepastian hukum.

"Surat pasti mau kirim kepada Presiden dan DPR. Kami mendukung apabila ada pihak mengajukan uji materi ke MK untuk aspek konstitusionalitasnya kami dukung. Ditunda dulu itu lebih bijak," ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Penerapannya belum tepat

Draf RKUHP 15 September 2019 yang dipandang Komnas HAM meninggalkan persoalan antara lain RKUHP memandang prinsip HAM berbeda dengan hukum internasional.

Pemidanaan pelanggaran HAM berat dikatakannya tidak dapat disamakan dengan pemidanaan tindak pidana biasa karena pembuat kebijakan merupakan pihak yang bertanggung jawab.

Penerapan hukum pidana dalam RKUHP pun masih belum tepat dalam beberapa pasal, misalnya persoalan sosial seperti gelandangan yang dikenakan sanksi pidana.

Sementara jenis tindak pidana pelanggaran HAM berat, korupsi, narkotika, terorisme dan pencucian uang justru mengalami pengurangan pemidanaan.

"Kepada orang yang lemah eksistensi RKUHP sangat tegak, ketika kekuasaan kuat, eksistensi penghukuman langsung lemah," ujar Choirul Anam, dilansir Antara.

Ada pun Komisi III DPR RI dan Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM, menyepakati RKUHP dibawa dalam pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU.

Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, penyusunan RKUHP merupakan upaya bangsa Indonesia untuk melakukan dekolonialisasi, kodifikasi, konsolidasi dan demokratisasi hukum pidana nasional yang didasarkan pada pemikiran aliran neoklasik.

Muncul petisi

Selain Komnas HAM, respon negatif juga datang dari masyarakat umum. Melalui laman Change.org, muncul petisi berjudul "Presiden Jokowi, Jangan Setujui RKUHP di Sidang Paripurna DPR". Petisi itu konon digagasa oleh seorang aktivis gender dan hak asasi manusia, Tunggal Pawestri.

Dilihat netralnews.com di laman Change.org pada Kamis (19/9/2019) sekitar pukul 20.15 WIB, petisi ini sudah diteken oleh lebih dari 345 ribu orang, dengan target dukungan 500 ribu orang.

Pada petisi tersebut, Tunggal Pawestri menuliskan 11 poin di RKUHP yang tidak pasti dan berpotensi memunculkan kriminalisasi terhadap masyarakat dengan ancaman hukuman denda dan penjara.

Karena itu, ia mengajak semua masyarakat untuk menandatangani petisi yang dibuat untuk meminta Jokowi tidak menyetujui pengesahan RKUHP menjadi UU.

"Masih ada 1 langkah lagi untuk mencegah pengesahan RKUHP ini, di Rapat Paripurna DPR RI. Presiden bisa menolak memberikan persetujuan untuk RKUHP yang absurd ini. Yuk kita minta Presiden untuk tidak menyetujui RKUHP dalam sidang paripurna pengesahannya!" kata Tunggal dalam petisinya.

"Sekarang nih kita nggak bisa cuek-cuek lagi. Karena siapa aja bisa dipenjara. Saya, kamu, keluarga kita, temen-temen kita, gebetan kita. #SEMUABISAKENA," tegasnya.

Jokowi serukan tunda pengesahan

Dengan munculnya respon tidak setuju dari banyak kalangan, Presiden Joko Widodo pun turun tangan. Ia mengaku selalu mengikuti perkembangan terkini soal pembahasan RUU KUHP di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Setelah mencermati sejumlah substansi yang diajukan sekaligus menimbang berbagai masukan dari kalangan yang berkeberatan dengan substansi pada RUU tersebut, Kepala Negara memandang perlu adanya pembahasan lebih lanjut.

"Saya terus mengikuti perkembangan pembahasan RUU KUHP secara seksama. Setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi-substansi RUU KUHP, saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut," ujarnya dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, (20/9/2019).

Terkait hal tersebut, Kepala Negara telah meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyampaikan sikap pemerintah, yakni menunda pengesahan RUU KUHP, kepada DPR. Presiden juga mengharapkan agar pengesahan RUU tersebut tidak dilakukan oleh DPR periode saat ini.

"Saya berharap DPR juga mempunyai sikap yang sama sehingga pembahasan RUU KUHP bisa dilakukan oleh DPR periode berikutnya," ucapnya.

Sebagai bahan pertimbangan untuk pembahasan selanjutnya, Presiden Joko Widodo juga akan menjaring masukan sejumlah kalangan dalam rangka penyempurnaan RUU tersebut agar dapat diterima seluruh pihak.

"Saya juga memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk kembali menjaring masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada," kata Presiden.

Kepala Negara menjelaskan bahwa saat mencermati setiap pasal yang ada, Presiden setidaknya menemukan kurang lebih 14 pasal yang masih harus ditinjau kembali. Untuk itu, pemerintah akan mengomunikasikan hal tersebut baik kepada DPR maupun masyarakat.

"Tadi saya melihat materi-materi yang ada, substansi-substansi yang ada, ada kurang lebih 14 pasal. Nanti ini yang akan kami komunikasikan baik dengan DPR maupun dengan kalangan masyarakat yang tidak setuju dengan materi-materi yang ada," tandasnya.

Editor : Taat Ujianto