• News

  • Editor's Note

Yun Hap Ditembak Saat Makan Roti, Semanggi Berdarah Jangan Terulang

Yun Hap, seorang mahasiswa Universitas Indonesia meninggal dunia saat aksi demonstrasi Semanggi II
foto: monitor.co
Yun Hap, seorang mahasiswa Universitas Indonesia meninggal dunia saat aksi demonstrasi Semanggi II

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Tinggal beberapa pekan Joko Widodo (Jokowi) akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, mendadak mahasiswa di berbagai kota turun ke jalan. Tidak hanya oleh mahasiswa di Papua, mahasiswa di Jawa, Sulawesi, dan Sumatera pun menggelar aksi secara bersamaan.

Mahasiswa merasa terpanggil oleh adanya sejumlah persoalan yang dianggap telah menyimpang dari agenda reformasi. Demo digelar antara lain di Bandung, Yogyakarta, Malang, Riau, Makassar, dan di Ibu Kota Jakarta.

Beberapa isu yang diusung antara lain mendesak RKUHP ditunda, membatalkan revisi UU KPK yang baru disahkan, mengadili elite yang bertanggung jawab atas bencana kabut asap, menolak pasal-pasal bermasalah RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, hingga menolak kenaikan iuran BPJS.

Pemerintah Jokowi dan lembaga perwakilan rakyat (DPR) dianggap sudah melakukan “korupsi” agenda reformasi.

Melihat cukup masifnya gerakan demoostrasi tersebut, tak bisa dipungkiri bahwa saat ini memang tengah terjadi ketidakpuasan di tengah masyarakat. Aspirasi mahasiswa harus segera direspons dan didengarkan pemerintah secara bijaksana.

Menyitir pernyataan Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo, aksi mahasiswa turun ke jalan tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan melihat proses pengesahan sejumlah RUU yang dianggap terburu-buru.

"Ada kecurigaan terhadap Dewan (DPR) yang kemudian diakomodasi Presiden dengan waktu yang begitu cepat sehingga menimbulkan kecurigaan," ucap Imam Prasodjo seperti dilansir Kompas.com, Senin (23/8/2019).

"Tapi begitu tahu informasi yang lebih dalam, banyak pasal yang menimbulkan tanda tanya, bahkan kesimpulan banyak sekali pasal yang seharusnya tidak diundangkan," kata Imam.

Tak ada salahnya mendengarkan suara mahasiswa dan pemerintah wajib instrospeksi. Kecurigaan yang muncul dari mahasiswa merupakan bentuk sistem kontrol bagi jalannya pemerintahan Jokowi. Hanya saja, diharapkan mahasiswa pun tidak bertindak secara anarkis.

Semanggi Berdarah

Belajar dari sejarah, mahasiswa turun ke jalan bukan sekali atau dua kali saja. Hari ini, 24 September 2019 adalah peringatan 20 tahun lalu dari aksi mahasiswa turun ke jalan ketika menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB).

Aksi protes tersebut menelan korban jiwa, salah satunya adalah mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Yun Hap. Yun Hap ditembak aparat keamanan dan hingga kini tak jelas pihak mana yang telah sengaja membunuhnya.

Kampus Universitas Atma Jaya, Jakarta, menjadi saksi betapa garangnya massa demonstran dan aparat keamanan dalam peristiwa tersebut. Bom molotov dilemparkan dari arah mahasiswa dan dibalas dengan peluru karet dan gas air mata.

Mahasiswa ngotot menolak RUU PKB karena di masa itu, dianggap akan mengancam kebebasan sipil. Jika RUU PKB disahkan, aparat militer akan cenderung dibenarkan melakukan operasi militer, masuk kembali ke ranah publik dengan alasan situasi keadaan bahaya.

Malam harinya, Kapuspen Hankam/TNI saat itu, Mayjen TNI Sudrajat mengumumkan penundaan pengesahan RUU PKB. Situasi sempat mereda. Namun, tiba-tiba muncul rentetan tembakan aparat, diduga dari atas truk yang sedang melaju melewati mahasiswa yang berada di sekitar RS Jakarta.

Akibat tembakan brutal ini dua orang tewas di tempat dan belasan lainnya mengalami luka-luka. Salah satu yang tewas itu adalah Yun Hap, mahasiswa semester 7 Jurusan Elektro, Fakultas Teknik UI.

Menurut kesaksian rekannya, sesama mahasiswa Fakultas Teknik Industri UI angkatan 1996, saat penembakan terjadi, Yun Hap tengah duduk dan makan roti, usai demonstrasi, dan hendak kembali ke kampus UI Depok.

Di kemudian hari, Tim Pencari Fakta Independen (TPFI) "Tragedi Semanggi II" menyimpulkan bahwa kala itu ada dua kelompok prajurit yang melakukan penembakan membabi buta terhadap massa yang berada di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (24/9/1999) malam.

Alasan pihak keamanan bahwa ada penembak dari kendaraan lain selain konvoi truk prajurit dianggap tidak masuk akal. Selain itu, tidak ada keterangan yang mendukung pernyataan itu dari saksi-saksi langsung di lapangan.

"Dari dua saksi utama yang kami cek silang secara mendalam, Yun Hap jatuh tersungkur oleh kelompok tembak pertama. Sesudah kelompok tembak pertama, ada kelompok tembak kedua. Jadi, tidak mungkin ada satu kendaraan apa pun yang masuk di tengah kedua kelompok tembak tersebut. Karena itu penjelasan Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Mayjen (Pol) Noegroho Djajoesman-Red) itu sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata anggota TPFI, Tamrin Amal Tomagola, dikutip dari Harian Kompas, 28 September 1999.

Hingga kini, siapa yang mesti bertanggung jawab terhadap Tragedi Semanggi II belum terungkap.

Jangan sampai terulang

Tragedi berdarah 24 September 1999 jangan sampai terulang kembali. Hari ini, peringatan 20 tahun atas tragedi berdarah tersebut menjadi momen penting bagi segenap aparatur dan pemimpin bangsa ini untuk duduk dan mau mendengar aspirasi mahasiswa.

Jika aspirasi mereka tidak segera diredam dan didengarkan, dikhawatirkan semangat juang mereka akan berubah menjadi semakin mengeras. Di lapangan, arti dari keras akan selalu identik dengan caci, maki, hingga anarkis.

Di sisi lain, pihak aparat keamanan juga memiliki SOP kapan harus menindak dengan tegas terhadap aksi demonstrasi. Walaupun tidak dilengkapi dengan peluru tajam, tetap saja benturan tak diharapkan rentan menimbulkan buntut persoalan yang tidak mudah dilerai.

Dalam hal ini, peranan Presiden Jokowi menjadi sangat penting dan menentukan. Bukan berarti  “apa-apa salah Jokowi” tetapi pernyataan dan sikapnya dalam persoalan ini, mau mendengar aspirasi atau tidak, hal itu sangat ditunggu sehingga aksi turun ke jalan bisa diredam.

Sekali lagi, jangan sampai tragedi Semanggi berdarah 20 tahun silam terulang kembali. 

Editor : Taat Ujianto