• News

  • Editor's Note

Aneh Bila Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR Lebih Tinggi

Pelantikan anggota DPR periode 2019-2024
foto: liputan6.com
Pelantikan anggota DPR periode 2019-2024

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Hasul survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja presiden, KPK, dan DPR dirilis, Minggu (6/10/2019).

Hasilnya, publik mayoritas lebih percaya terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan KPK daripada DPR. Tingkat kepercayaan pada KPK sebesar 72 persen, pada Presiden Jokowi 71 persen, sedangkan pada DPR hanya 40 persen.

Survei LSI ini dilakukan dengan metode wawancara menggunakan telepon pada 4-5 Oktober 2019. Responden dalam survei ini dipilih secara acak dari responden survei nasional LSI sebelumnya, yakni survei pada Desember 2018-September 2019, yang jumlahnya 23.760 orang.

Dalam survei tersebut responden dipilih melalui stratified cluster random sampling dan terpilih 1.010 orang. Margin of error survei diperkirakan 3,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Secara detail, hasil survei LSI tersebut adalah sebagai berikut:

Presiden
Sangat percaya: 9%
Percaya: 62%
Tidak percaya: 19%
Sama sekali tidak percaya: 2%
Tidak tahu/tidak jawab: 8%

KPK
Sangat percaya: 9%
Percaya: 63%
Tidak percaya: 13%
Sama sekali tidak percaya: 1%
Tidak tahu tidak jawab: 15%

DPR
Sangat percaya: 1%
Percaya: 39%
Tidak percaya: 13%
Sama sekali tidak percaya: 5%
Tidak tahu tidak jawab: -

Menanggapi hasil survei tersebut, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa hasil survei LSI menjadi tantangan bagi DPR periode 2019-2024 untuk menjadi lebih baik dari DPR periode sebelumnya.

"Itu tantangan bagi kita semua, bukan hanya pimpinan, tapi semuanya. Fraksi-fraksi, anggota, bahwa kemudian ke depan itu kita harus mempunyai komitmen yang lebih baik daripada sebelumnya," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu menyebut, DPR ke depannya harus mempunyai mekanisme dan sistem agar kinerja seluruh anggota lebih baik.

"Ke depan ini ya kita harus mempunyai mekanisme dan sistem yang lebih baik untuk bisa membuat seluruh anggota DPR kemudian proses legislasi dan anggaran yang terjadi di DPR ini bisa lebih baik daripada sebelumnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Puan menilai bahwa meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga yang dipimpinnya saat ini bukanlah hal yang mudah, apalagi DPR periode 2019-2024 baru dilantik pada (1/10/2019).

"Ya memang ini suatu hal yang tidak mudah untuk kita lakukan, apalagi DPR ini kan baru dilantik, belum satu minggu," jelas putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.

"Jadi nggak bisa juga serta merta karena baru dilantik, periode baru, semua itu akan berubah. Semua hal itu tentu saja membutuhkan proses dan waktu," pungkasnya.

Publik sepertinya sependapat dengan hasil survei LSI. Justru akan aneh bila hasil survei itu mengatakan tingkat kepercayaan terhadap DPR lebih tinggi dibanding KPK dan Presiden.

Tanpa mengabaikan pihak tertentu yang lebih menaruh simpati kepada DPR ketimbang Presiden, namun rupanya, di mayoritas masyarakat Indonesia masih memandang buruk citra lembaga DPR.

Padahal, orang-orang yang ada dalam lembaga ini adalah mereka yang dipilih oleh rakyat. Ironis bukan? Rakyat tak percaya tetapi orang-orangnya adalah hasil pilihan rakyat Pemilu).

Ada apa sebenarnya dengan mekanisme pemilu dalam menjaring wakil rakyat? Apakah akan sama hasilnya dalam lima tahun mendatang, DPR masih tidak akan dipercaya publik? Padahal baru saja pemilu berakhir dan anggota DPR hasil pemilu juga baru dilantik.

Ketidakpercayaan publik sagat erat dengan tingginya kasus korupsi yang dilakukan anggota DPR yang sebelumnya marak terjadi. Citra buruk akibatnya masih melekat. Penyebab kedua adalah karena anggota DPR periode sebelumnya (2014-2019) gagal menyelesaikan sejumlah produk UU.

Di masa akhir tugasnya, justru harus menghadapi gelombang demosntrasi mahasiswa di sejumlah daerah yang menolak produk RUU yang sempat akan disahkan. Dua di antaranya adalah RUU KUHP dan revisi UU KPK yang sudah terlanjur disahkan.

Dalam hal ini, Puan Maharani memiliki tugas mengembalikan citra buruk tersebut. Apakah ia mampu mengubah arah dan citra buruk itu?

Akan kita nantikan gebrakannya. Bila berhasil, selain sebagai sosok perempuan pertama yang jabat ketua DPR, ia bisa saja jadi perempuan pertama bangun citra DPR berwajah baru.

Editor : Taat Ujianto