• News

  • Editor's Note

Menakar Tantangan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf

Joko Widodo-Ma'ruf Amin
foto: istimewa
Joko Widodo-Ma'ruf Amin

Berita Terkait

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan dilantik pada 20 Oktober 2019. Artinya, tidak kurang dari sepekan, Jokowi akan menjalankan pemerintahan periode kedua.

Bila sekadar menengok hasil perolehan suara dalam pemilu lalu, bisa dikatakan, Jokowi-Ma’ruf memiliki banyak pendukung. Namun bukan berarti secara otomatis, Jokowi-Ma’ruf akan tetap mendapat dukungan yang kuat.

Pemerintahannya akan dinilai dan diuji dari hasil yang akan dirasakan masyarakat. Bila mengecewakan, tentu dukungan tersebut akan tergerus. Untuk itu, diperlukan kecermatan dalam menghadapi semua tantangan yang berpotensi menjadi masalah ke depan.

Pertama adalah soal kebijakan periode lalu yang dianggap sebagian kelompok sebagai kebijakan tidak populer dan justru menimbulkan keluhan di akar rumput.

Salah satu contohnya adalah mengenai kenaikan harga barang kebutuhan pokok, harga BBM yang berfluktuasi dan tidak tersosialisasi dengan luas. Bila hal ini dipandang bukan sebagai masalah, maka tingkat kepercayaan dipastikan akan semakin menurun.

Kedua adalah kelanjutan dari pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, strategi untuk meminimalkan dampak negatif yang harus ditanggung masyarakat, mutlak dilakukan. Problem penggusuran jangan sampai menimbulkan “api dalam sekam”.

Ketiga, mengenai persoalan bonus demografi. Untuk menjadi lebih aman, laju pertumbuhan ekonominya semestinya berada di rentang 7 persen, bahkan sebisa mungkin mencapai 10 persen. Sementara selama periode lalu, laju pertumbuhan ekonomi tak pernah menembus 5,5 persen.

Dengan PDB per kapita yang belum mampu mencapai USD 4.000, Indonesia akan terancam momok middle income trap, yakni terperangkap pada pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan untuk menjadi negara maju.  

Dalam hal ini, pemerintah perlu memacu pembangunan industri manufaktur. Industri manufaktur terhadap PDB diharapkan bisa kembali ditingkatkan. Maka, kebijakan pemerintah yang pro-industri harus konsisten dijalankan.

Mengutip pernyataan Lembaga independen Sinergi Nawacita Indonesia (SNCI) Suryo Atmanto, Selasa (15/10/2019), disebutkan bahwa lima tahun terakhir mengalami defisit ganda, yakni defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan disertai rendahnya pertumbuhan ekonomi yang secara kumulatif akan membentuk krisis ekonomi merayap.

Menurutnya, 16 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pada periode 2014-2019 tidak mampu menahan terjadinya double deficit dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Menurut laporan World Economic Forum (WEF) 2019, daya saing global Indonesia di antara 141 negara, berada diposisi 50, atau turun lima peringkat dibandingkan posisi 2018.

Jika dibandingkan dengan Negara ASEAN. Daya Saing Global Indonesia berada di peringkat keempat, kalah dari Singapura, Malaysia dan Thailand.

Empat parameter yang mendasari penilaian WEF yakni, iklim perekonomian, kondisi pasar, kualitas SDM, dan ekosistem inovasi yang dilengkapi 12 indikator dan 112 sub indikator.

Dalam hal ini SNCI berpendapat bahwa empat parameter, 12 indikator dan 112 sub indikator dari WEF perlu terintegrasi dalam design Kabinet 2019-2024.

Keempat, di bidang pariwisata, perlu didongkrak sehingga mampu memperkuat perekonomian Indonesia. Di masa mendatang, kuantitas kunjungan wisatawan harus ditingkatkan. Dalam hal ini dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang progresif yang bisa dirasakan langsung masyarakat.

Kebijakan menciptakan destinasi pariwisata prioritas yang sebelumnya sudah dipacu, patut diapresiasi dan harus dikembangkan lagi. Kementerian Pariwisata di tingkat pusat hingga daerah harus bekerja secara sinergis.

Kelima, adalah persoalan radikalisme yang semakin menguat.  Mengutip pernyataan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj, Selasa (15/10/2019), bahaya paham dan gerakan radikalisme di Indonesia sudah memasuki fase darurat.

Pemerintah harus segera menyusun payung hukum untuk bisa menindak dengan fakta-fakta tertentu yang sudah dicurigai harus bisa ditangkap sebelum melakukan aksi kekerasan.

Menurut dia, penegakan hukum dengan pola lama ibarat maling ayam yang baru ditangkap kalau sudah mencuri tidak cocok lagi diterapkan.

Ia mengingatkan tugas menghadapi radikalisme atau terorisme, termasuk Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) maupun Jamaah Anshar Daulah (JAD) merupakan tugas seluruh masyarakat. Bukan hanya Nahdlatul Ulama (NU), bukan hanya polisi, tetapi semuanya.

Sebagai ormas Islam, NU telah melakukan kontraradikalisme melalui ajaran-ajaran yang disampaikan pada beberapa majelis taklim untuk penyadaran.

Ceramah semestinya bisa mendorong dan meningkatkan iman, takwa, berbudaya, dan berkemanusiaan, bukan mencaci atau menjerumuskan. Hal-hal seperti ini tidak bisa dibiarkan.

Selama ini NU terus menyosialisasikan bagaimana konsep beragama Islam secara baik dan benar, seiring dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya seperti ini, mutlak harus didukung sepenuhnya oleh negara.

Editor : Taat Ujianto