• News

  • Editor's Note

Bangkitnya Wakil Panglima TNI, Meniupkan ‘Roh‘ Dualisme Pemecah Ombak?

Presiden Jokowi saat mengenakan seragam TNI
foto: liputan6.com
Presiden Jokowi saat mengenakan seragam TNI

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Satu lagi gebrakan baru dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Biladi era  Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur era tahun 2000, jabatan Wakil Panglima TNI ditiadakan, kini justru dibangkitkan lagi.

Hal ini diperkuat dengan langkah Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) 66/2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia yang ditandatangani pada 18 Oktober 2019 lalu.

Dalam salinan Perpres tersebut, posisi wakil panglima berada langsung di bawah panglima TNI selaku unsur pimpinan, sesuai dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa jabatan wakil panglima TNI merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas atau Tri Matra Terpadu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada panglima TNI.

Ketentuan berikutnya termaktub dalam pasal 15 ayat (2) di mana terdapat empat tugas penting, yakni:

Pertama, membantu pelaksanaan tugas harian Panglima TNI.

Kedua, memberikan saran kepada panglima TNI terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pengembangan postur, doktrin, strategi militer, serta pembinaan TNI.

Ketiga, melaksanakan tugas panglima TNI apabila berhalangan sementara atau tetap.

Keempat, wakil panglima TNI akan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh panglima TNI.

Pro dan kontra

Terobosan Jokowi sontak mendapat sorotan berbagai pihak.

Anggota Komisi I DPR RI, Willy Aditya menyebutkan, dihidupkannya kembali jabatan Wakil Panglima TNI melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak akan memunculkan dualisme kepemimpinan di tubuh TNI.

"Saya kira tidak. Kan presiden tetap panglima tertinggi TNI. Peran wakil pun bisa diatur dalam Perpres yang dikeluarkan agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan. Saya kira bisa bagi tugas nanti," kata Willy, di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Menurut dia, adanya jabatan Wakil Panglima TNI merupakan jalan keluar dari permasalahan banyak para perwira nonjob di tubuh TNI saat ini.

"Sepanjang tidak bertentangan dengan UU, saya kira tidak masalah. Saya kira Presiden sebagai panglima tertinggi punya pertimbangan dan kearifan yang sudah dipertimbangkan masak-masak dalam menyikapi situasi ini," kata anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem ini.

Willy mengatakan, keberadaan Wakil Panglima TNI tidak bisa dilihat dari seberapa besar urgensinya.

"Ini kan seperti diskresi dari seorang pejabat politik. Ketika menghadapi situasi atau kondisi yang tidak biasa, dia mengambil keputusan yang dipandang perlu sebagai jalan keluar dari sebuah permasalahan," tutur Willy.

Permasalahan dalam kasus ini, tambah dia, adalah banyaknya perwira yang nonjob.

"Banyaknya perwira nonjob ini kan sayang. Potensi sumber daya menjadi sia-sia. Saya kira di sinilah poin dari kebijakan yang diambil oleh Presiden. Toh ini payung hukumnya perpres. Artinya jika kondisinya sudah berubah, kebijakannya bisa diperbaiki oleh presiden kembali," katanya Dilansir Antara.

Lain lagi dengan pendapat anggota Komisi I DPR Sukamta. Ia justru mengkritik langkah Presiden Joko Widodo. Menurutnya, keputusan Jokowi itu malah membuat jabatan di TNI menjadi gemuk.

"Pertanyaan publik kemudian adalah kenapa justru Presiden membuat jabatan politik menjadi gemuk," kata Sukamta kepada awak media merdeka.com, Kamis (7/11/2019).

Sukamta menyebut keputusan itu bertolakbelakang dengan keinginan Jokowi merampingkan birokrasi, salah satunya penghapusan jabatan eselon III dan IV.

Politisi PKS itu juga membandingkan jabatan baru di TNI itu dengan posisi wakil menteri di kabinet Indonesia Maju yang makin banyak dimunculkan Jokowi.

"Kesannya beliau akan merampingkan birokrasi. Tidak sesuai dengan semangat debirokratisasi," kata Sukamta.

Selain itu, Sukamta juga menyoroti Perpres yang dikeluarkan Jokowi yang disebut bertentangan dengan Undang-undang (UU) TNI. Menurutnya, pada UU TNI tidak ada jabatan Wakil Panglima.

"Saya tidak tahu apakah Presiden menggunakan rujukan lain atau apa, karena dalam tata aturan perundangan, Perpres tidak boleh bertentangan dengan UU," pungkasnya.

Terlepas dari polemik keputusan Presiden Jokowi tersebut, semua pihak patut mencermati, "roh" baru seperti apa yang sebenarnya akan dihembuskan Presiden Jokowi?

Apakah ini merupakan bagian kesengajaan untuk ciptakan politik dualisme "pemecah ombak" (pemecah  kekuatan yang merongrong NKRI) sehingga sulit ditebak musuh?

Editor : Taat Ujianto