• News

  • Editor's Note

Habib Rizieq Begitu ‘Sakti‘, Pemerintah pun Takut?

Habib Rizieq Shihab
foto: riau1.com
Habib Rizieq Shihab

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyebut dicekal oleh pemerintah Arab Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia dengan alasan keamanan dan bukan karena adanya pelanggaran hukum.

Pernyataan Habib Rizieq menunjukkan bahwa dirinya merasa begitu penting (baca: "sakti") karena menentukan arah dan hasil Pemilu 2019. Saking saktinya, pemerintah disebut-sebut takut dan harus melakukan skenario pencekalan melalui pemerintah Arab Saudi.

Bila tudingan itu benar, sudah semestinya pihak pemerintah bertanggung jawab. Untuk sementara, tundingannya baru mendapat tanggapan dari Menkopolhukam Mahfud MD

Pernyataan Habib Rizieq

Pernyataan Habib Rizieq disampaikan melalui video sambutannya pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW di DPP FPI. Video tersebut diunggah di Channel YouTube Front TV, Jumat (8/11/2019).

"Saya dicekal disini bukan karena saya melakukan pelanggaran keimigrasian, bukan saya melakukan pelanggaran pidana atau perdata, bukan karena saya melakukan suatu kejahatan di Saudi ini atau kesalahan, tidak, hanya karena alasan keamanan," kata Habib Rizieq.

Dalam video berdurasi 38 menit 27 detik itu, Habib Rizieq menunjukkan dua lembar kertas yang disebutnya sebagai surat pelarangan ia keluar dari Arab Saudi. Menurutnya, pencekalan dilakukan sejak 1 Syawal 1439 H, Juni 2018 lalu.

"Saya tunjukkan pertama, ini adalah surat yang berisi tentang visa saya. Visa saya berlaku tanggal berapa, berakhir tanggal berapa, ini lembaran yang menerangkan tentang persoalan masa berlakunya saya punya visa," ujar Habib Rizieq.

"Nah kemudian lembaran yang satu lagi ini adalah lembaran yang menerangkan bahwa saya dicekal, sekali lagi ini lembaran yang menunjukkan bahwa saya dicekal sejak tanggal 1 Syahwal 1439 sampai hari ini. Disini ditulis bahwa saya dilarang keluar, saya dilarang bepergian dari Saudi, bahkan disini dituliskan sebabnya adalah karena alasan keamanan," sambungnya.

Habib Rizieq berharap, dengan bukti surat yang ia tunjukkan, maka tidak ada lagi perdebatan soal mengapa dirinya belum juga kembali ke Tanah Air. Ia juga mengingatkan oknum pejabat pemerintah untuk stop membuat pernyataan bahwa dirinya tidak dicekal atau takut pulang.

"Adapun saudara-saudara kita yang ada di Indonesia dengan saya tunjukkan dua surat ini stop perdebatan, jangan lagi ada pihak-pihak yang mengaku sebagai juru bicara pemerintah mengatakan saya tidak dicekal, mengatakan saya takut untuk pulang, tidak, bukan saya yang takut untuk pulang tapi ada pihak yang takut saya pulang," tegasnya.

Habib Rizieq menuding ada pihak yang tidak menginginkan dirinya kembali ke Indonesia karena takut kehadirannya bakal menggagalkan rencana pihak tersebut untuk berbuat curang di Pilpres 2019.

"Mereka menginginkan saat pilpres digelar saya tidak ada di Indonesia, saya ada di luar karena bagi mereka saya merupakan ancaman, itu menurut penilaian mereka, sehingga mereka mengganggu dan mengusik hak asasi saya sehingga sampai saat ini saya masih dicekal," ungkap Habib Rizieq.

"Mereka takut kalau saya pulang mereka tidak bisa curang dalam pemilu, mereka tidak bisa melakukan aneka ragam rekayasa dalam pemilu, mereka takut saya ini menjadi ancaman untuk kemenangan mereka. Jadi kita bicara fair saja, jangan kemudian diputar balik, diputar balik, dianggap saya yang takut pulang," tegasnya.

Habib Rizieq mengaku siap pulang kapanpun, jika pencekalan terhadap dirinya dicabut.

"Saya siap pulang kapanpun saja, tapi tunggulah sampai cekal ini dicabut. Insya Allah, Allah akan memberikan pertolongan, cekal itu dicabut di waktu yang tepat, saya bisa pulang di waktu yang tepat, dan bersama umat Islam Insya Allah kita akan memetik kemenangan," pungkasnya.

Ditanggapi Menkopolhukam

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta agar surat pencekalan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dikirim ke kantornya.

"Saya tidak tahu itu suratnya, suruh kirim kepada sayalah. Kok, hanya di TV gitu," ujar Mahfud kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Mahfud pun tidak mengetahui surat pencekalan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi yang diklaim atas rekomendasi pemerintah Indonesia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini pun mempertanyakan kebenaran surat tersebut.

"Saya ingin tahu itu surat benar apa, apa surat resmi atau berita koran atau apa 'kan gitu cuma diginikan (diperlihatkan) di medsos. Coba suruh kirim copy-nya kepada saya, saya ingin tahu," kata Mahfud.

Ia mengaku selama menjabat sebagai Menko Polhukam tidak pernah melihat surat pencekalan terhadap Habib Rizieq.

"Jadi, sampai saat ini tidak ada.Saya sudah berkantor di sini 3 minggu," tuturnya.

Editor : Taat Ujianto