• News

  • Editor's Note

Dulu Sebut Ahok Hina Alquran, Kini Apa Kata Wapres Ma’ruf Amin?

Ma'ruf Amin dan Basuki  Tjahaja Purnama (Ahok)
foto: merdeka.com
Ma'ruf Amin dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Berita Terkait

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Dalam catatan Netralnews, pada Selasa, 31 Januari 2017, kala itu Ma’ruf Amin masih menjabat sebagai Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan menyampaikan pendapatnya di hadapan para hakim dalam pengadilan.

Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa ucapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal Surat Al-Maidah ayat 51 sebagai penghinaan Alquran. Pendapat MUI ini diambil berdasarkan hasil kajian yang dilakukan.

"Kita melakukan penelitian, investigasi di lapangan, dan menyimpulkan bahwa ucapannya itu mengandung penghinaan terhadap Alquran dan ulama," ujar Ma'ruf dalam sidang lanjutan Ahok di auditorium Kementan, Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan.

Ma'ruf menyebut penelitian terhadap ucapan Ahok saat bertemu dengan warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016 itu dilatarbelakangi adanya keresahan dari masyarakat.

Ahok pun dinyatakan bersalah dan kini telah bebas setelah menyelesaikan hukumannya di penjara.

Baru-baru ini, nama Ahok kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut namanya sedang dalam proses seleksi untuk menduduki posisi strategis di BUMN.

Lalu apa kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin?

"Belum dibahas di TPA (Tim Penilai Akhir), belum. Saya dengar, informasi yang saya terima, masih diproses," kata Ma'ruf Amin di Istana Wapres, seperti dilansir Antara, Jumat (15/11/2019).

"Yang difokuskan di TPA itu tentang pemberhentian tujuh pejabat di lingkungan BUMN," sambungnya.

Terkait rencana Ahok mengisi posisi direksi atau komisaris di salah satu BUMN, Wapres mengatakan itu menjadi wewenang Presiden Joko Widodo. "Itu nanti kewenangan Presiden yang akan menentukan," tambahnya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pengisian jabatan Ahok akan ditentukan paling lambat awal Desember 2019. Erick menambahkan sosok kepemimpinan Ahok diperlukan untuk memberikan penyegaran bagi BUMN.

"Tidak mungkin 142 perusahaan dipegang satu orang. Kita harapkan ada perwakilan yang memang punya track record pendobrak, untuk mempercepat hal-hal yang sesuai arahan," kata Erick.

Ahok pun sebelumnya sempat menemui Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (13/11/2019).

Dalam pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut, Ahok mengaku banyak berbicara dengan Erick soal perusahaan BUMN.

"Saya cuma diajak untuk masuk di salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," kata Ahok kepada wartawan usai pertemuan dengan Erick.

Editor : Taat Ujianto