• News

  • Editor's Note

Jokowi pun ‘Menampar‘ Pejabat yang Main Selundup

Presiden Jokowi
foto: halloindo
Presiden Jokowi

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Presiden RI Joko Widodo menegaskan untuk tidak menggulangi kasus penyeludupan seperti yang terjadi di PT Garuda Indonesia sehingga mengakibatkan pemecatan Dirut Ari Akshara

"Sudah diputuskan oleh Menteri BUMN (Erick Thohir). Udah itu tegas sekali. Saya kira pesannya tegas sekali. Jangan ada yang mengulang-ulang seperti itu lagi," kata Jokowi usai peresmian Tol JORR 2 Kunciran-Serpong di Gerbang Tol Parigi, Tangerang Selatan, Jumat (6/12/2019).

Kepala Negara juga mengapresiasi sikap tegas Menteri BUMN dan tidak ada lagi yang main-main untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum.

"Pesan untuk semuanya, jangan main main," kata Presiden menegaskan.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan memberhentikan Direktur Utama Garuda Ari Askhara terkait dengan kasus motor Harley dan sepeda Brompton yang diduga diselundupkan melalui pesawat baru jenis Airbus A330-900 seri Neo.

Berdasarkan hasil penelusuran di pasaran perkiraan nilai motor Harley Davidson tersebut berkisar antara Rp200 juta dan Rp800 juta per unit.

Ia menyebutkan nilai dari sepeda Brompton berkisar antara Rp50juta dan Rp60juta/unit. Perkiraan total kerugian negara berkisar antara Rp532 juta dan Rp1,5 miliar.

Bahasa yang digunakan Presiden Jokowi untuk mengingatkan pejabat publik agar tidak menyalahgunakan wewenang, tidak main-main, dan jangan ada yang mengulang, sesungguhnya merupakan tamparan keras sebagai pengingat.

Perilaku korup tersebut sudah jelas harus dikutuk dan ditindak dengan tegas.

Menunggu tindak lanjut

Menyoal kasus penyelundupan barang mewah yang dilakukan Dirut Garuda, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menyatakan masih menunggu keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam menentukan tindak lanjut terhadap sepeda motor Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton seharga Rp52 juta per unit yang diselundupkan melalui pesawat baru Garuda Indonesia Airbus A330-900 Neo.

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata di Jakarta, Jumat, menjelaskan pihaknya bisa melelang barang sitaan tersebut jika sudah ada keputusan dari DJBC.

Lelang juga bisa dilakukan jika onderdil motor seharga ratusan juta rupiah tersebut dan sepeda Brompton dinyatakan sah secara hukum bisa diperjualbelikan di Indonesia.

"Itu sitaan Bea Cukai. Akan ada ketetapan dari Bea Cukai ini seperti apa. (Kalau) disita, dirampas, berarti ditetapkan menjadi milik negara," kata Isa.

Menurut Isa, Ditjen Bea Cukai sedang memproses secara formal barang selundupan tersebut.

"Saya rasa sedang menunggu proses. Saya rasa ada proses kan pasti, bukan sekedar ada berita acara. Saya nggak tahu proses kepabeanan. Tapi yakin saya itu ada proses formal sampai disita, dirampas dan sebagainya," ujar Isa.

Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Tri Wahyuningsih Retno Mulyani menjelaskan pemrosesan barang sitaan dari skandal penyelundupan yang melibatkan maskapai Garuda Indonesia itu kini seluruhnya masih berada di DJBC.

DJKN siap mengeksekusi lelang kendaraan selundupan tersebut jika status sudah ditetapkan DJBC.

"Ini benar-benar baru kan kasusnya. Nanti jika DJBC putuskan sesuai dengan ketentuan nya. Kalau mau dilelang ke kami lelangnya. Eksekusi di kami tapi keputusannya ada di DJBC," ujar Tri Wahyuningsih.

Editor : Taat Ujianto