• News

  • Editor's Note

Meski Tabrak HAM, Hukuman Mati bagi Koruptor Sah, Masalahnya?

Ilustrasi seruan hukuman keras bagi koruptor
foto: istimewa
Ilustrasi seruan hukuman keras bagi koruptor

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Wacana hukuman mati bagi para koruptor kembali mencuat. Berbagai pejabat dan pengamat memberikan berbagai pandangannya. Apapun pendapat tersebut, eksekusi tetap dipengaruhi oleh kemauan Pemerintah (political will).

Jaksa Agung Republik Indonesia di tahun 1999-2001, Marzuki Darusman berpendapat mengenai penerapan hukuman mati dan hukuman seumur hidup memerlukan political will pemerintah.

Ia menambahkan jika hukuman ini dapat diterapkan dengan efektif tergantung kepemimpinan nasional, jika pemimpin yang dipilih cukup kuat untuk memimpin.

"Jadi ini tergantung kepemimpinan nasional. Kita ini harus memilih pemimpin yang lebih kuat. Yang jelas memang dia kuat untuk memimpin," ujar Marzuki dalam Seminar Nasional 20 Tahun UU 39/1999 tentang HAM, Refleksi dan Proyeksi di Kompleks Parlemen RI Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Sebelumnya, Marzuki merujuk pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengatakan jika hukuman mati nanti akan disertai dengan aturan masa 10 tahun jeda, sehingga kalau ada kelakuan baik bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup, dan dari hukuman seumur hidup bisa diubah menjadi hukuman 20 tahun.

"Tapi hukuman seumur hidup juga hukuman yang sangat kejam, maka harus dicari jalan," ujar Marzuki.

Memang ia mengakui hukuman mati dimana pun akan menjadi favorit karena menjadi satu ukuran martabat suatu bangsa.

"Hukuman mati dimana-mana kalau kita ambil survei, 70-80 persen setuju hukuman mati diterapkan. Karena hukuman mati itu ukuran martabat suatu bangsa," ujar Marzuki.

Kendati mengakui hukuman mati itu favorit, menurut Marzuki, hukuman mati tidak efektif untuk diterapkan. Karena yang dibutuhkan untuk hukuman mati bukan sekedar argumentasi praktis, tapi juga prinsipil.

"Kalau dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak hidup, bahkan negara pun tidak bisa memperlakukan hukuman mati kepada warga negaranya," ujar dia.

Mahfud MD sebut tergantung hakim

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud Md mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang wacana hukuman mati untuk koruptor sudah tepat. Mahfud menilai bahwa hukuman tersebut sudah ada landasan hukum yang mengatur hukuman mati itu.

"Hukuman mati untuk koruptor kan sudah ada UU-nya. Jadi benar Pak Jokowi itu. Sudah ada UU-nya, tapi belum pernah dilaksanakan," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

Mahfud mengatakan eksekusi hukuman mati merupakan urusan pengadilan. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati, kata Mahfud, bukan dari pemerintah.

"Ya kalau hukuman mati gampang. Jangan tanya eksekusinya, tanya kapan itu dijatuhkan. Itu nanti pengadilan dong. Bukan pemerintah. Nggak boleh Pak Jokowi menjatuhkan hukuman mati. Itu pengadilan. Kalau pengadilannya nggak jatuhkan, nggak bisa," ujar dia.

Mahfud lantas menjelaskan dasar aturan seorang koruptor bisa divonis mati. Menurut dia, hukuman mati bisa dijatuhkan kepada seseorang yang berulang kali korupsi dan korupsi terhadap dana bencana.

"Orang koruptor bisa dijatuhi hukuman mati kalau dua hal. Satu, pengulangan korupsi, dua, dilakukan terhadap dana-dana bencana. Nah, kalau itu bisa dijatuhi hukuman mati. Tinggal hakim mau menjatuhkan nggak," tuturnya.

Komnas HAM tak sepakat

Ketidaksepakatan hukuman mati bagi koruptor datang dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

"Kita tidak akan pernah berubah bahwa kita tidak bersepakat dengan hukuman mati, karena bagi Komnas HAM hak untuk hidup itu adalah hak asasi yang absolut," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Menurut dia, hingga saat ini tidak ada argumentasi praktikal maupun alasan substansial untuk memilih hukuman mati sebagai suatu cara untuk mengatasi satu persoalan.

Penerapan hukuman mati, kata dia, justru hanya akan menjauhkan Indonesia dari peradaban kemanusiaan yang lebih manusiawi.

Kendati demikian, Taufan mengakui adanya kemarahan publik terhadap kejahatan yang bersifat serius, seperti korupsi, dan berharap para pelaku dijatuhi hukuman berat. Namun, dia menilai hukuman mati bukanlah menjadi solusi yang tepat.

"Harus diingat, memberikan hukuman mati pada mereka itu tidak menyelesaikan persoalan. Oleh karena itu kita selalu mengatakan agar sistem hukum kita secara bertahap meninggalkan hukuman mati itu, termasuk pada koruptor," ujar Taufan.

Editor : Taat Ujianto