• News

  • Editor's Note

Larang Rayakan Natal, Bukti Belum Lulus Praktik Toleransi

Ilustrasi perayaan Natal
foto: istimewa
Ilustrasi perayaan Natal

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Beberapa hari terakhir riuh pemberitahan bahwa umat Nasrani di Jorong Kampung Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat tidak dapat merayakan natal dan tahun baru 2020 karena adanya larangan pihak rertentu.

Hal yang sama juga dirasakan oleh umat nasrani di Nagari Sungai Tambang, Kabupaten Sijunjung. Mereka dilarang merayakan hari raya. Selain tak bisa merayakan natal, mereka juga tak bisa melakukan ibadah seperti umat beragama lainnya.

Situasi tetap kondusif

Namun demikian, menurut Dandim 0310/Sawahlunto Letkol Inf Dwi Putranto memastikan situasi di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung kondusif menjelang perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

"Berkat sinergi semua pihak untuk Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung aman dan kondusif," katanya dalam keterangan resmi Komandan Distrik Militer 0310/Sawahlunto, Sijunjung, Dharmasraya (Dandim 0310/SSD) Dwi Putranto yang diterima di Pulau Punjung, Senin (23/12/2019).
Ia mengatakan TNI bersama pemerintah terkait telah mengambil langkah cepat dalam menyikapi polemik tersebut.

Menurut dia hal itu sudah diantisipasi jauh hari saat TNI AD dalam hal ini Kodim 0310/SSD dan pemerintah Kabupaten Sijunjung berkunjung ke Talabang Sakti Kecamatan Kamang Baru, pada (12/12/2012) untuk memantau situasi dan kondisi menjelang Natal 2019.

"Jauh sebelum informasi ini menyebar melalui media sosial dan pemberitaan di media, kita sudah antisipasi. Termasuk mengenai kasus di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau. Kita langsung berkoordinasi dengan pemerintah setempat," katanya.

Berdasarkan hasil pertemuan antara Bupati Dharmasraya Sutan Riska, TNI, Polisi, dan pemangku kepentingan pada (19/12/2012) dalam menyikapi adanya tudingan pelarangan di Jorong Kampung Baru Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung juga dinyatakan situasi kondusif dan aman.

"Pada hari yang sama FKUB juga menggelar pertemuan yang dihadiri pihak terkait termasuk pemuka Protestan saudara Suharno menyimpulkan situasi kondusif dan aman untuk Jorong Kampung Baru," katanya.

Selain itu, lanjut dia, fakta lainya dilihat dari situasi Ibadah Natal 2019 di kedua wilayah tersebut juga berjalan aman. Pada (21/12) berlangsung Ibadah Natal di Gedung Serba Guna Parlape Lapean (HKBP) Jorong Ranah Baru, Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya yang dihadiri sekitar 200 Jemaat.

Sementara untuk Kabupaten Sijunjung juga telah berlangsung ibadah Natal 2019 di Gedung Serba Guna milik Rumah Bapaknya yang Anggiat Siaahan (HKBP) Nagari (Desa Adat) Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru dibawakan yang dihadiri 300 orang.

"Kedua titik lokasi ini terlaksana dengan aman dan khidmat berkat pengamanan dari Kodim 0310/SSD maupun kepolisian, dan pihak terkait lainnya," katanya.

Ia mengatakan lebih lanjut pemuka protestan Suwarno yang juga bergerak dalam pendidikan dan peribadatan menyampaikan sekitar 200 Jemaat Protestan akan menggelar perayaan Natal 2019 di Blok C Nagari Batu Rijal, Kecamatan Padang Laweh.

"Selama 42 tahun umat Protestan melaksanakan ini ibadah dengan aman dan tidak pernah diganggu," katanya dinukil Antara.

Ia menambahkan berdasarkan data dan fakta serta sinergi yang baik antara insan teritorial Pemkab Dharmasraya dan Pemkab Sijunjung beserta pemangku kepentingan sehingga menjamin rasa aman dan nyaman dalam koridor perayaan Natal 2019 dan tahun baru di kedua wilayah tersebut.

Respons Gereja

Terhadap polemik larangan rayakan Natal, Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang, Monsignor Robertus Rubiyatmoko, menyayangkan munculnya kabar pelarangan perayaan Natal secara bersama-sama dan terbuka di Dharmasraya, Sumatera Barat.

"Menurut hemat saya larangan-larangan seperti itu tidak pada tempatnya," kata Rubiyatmoko seusai menemui Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Kepatihan, Yogyakarta, Senin (23/12/2019).

Menurut Rubiyatmoko, kabar mengenai pelarangan perayaan Natal secara bersama-sama tidak sepatutnya muncul di Indonesia sebagai negara yang menghayati dan menghargai nilai Bhineka Tunggal Ika.

"Sebenarnya semua orang bisa merayakan sesuai dengan agama dan imannya. Kemarin, Menteri Agama juga menyerukan soal ini," kata dia.

Mengenai alasan tidak adanya rumah ibadah umat Kristiani yang memicu munculnya dugaan pelarangan perayaan Natal itu, Rubiyatmoko berharap agar alasan itu dicermati dan dikaji kembali secara lebih teliti.

"Ini yang perlu kita lihat lebih teliti. Kita tidak bisa memberikan penilaian langsung tanpa melihat data-data yang konkret," kata dia.

Sikap PBNU

Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa pelarangan pelaksanaan peribadatan dengan dalih apa pun tak bisa dibenarkan.

"Kebebasan beragama merupakan hak dasar yang tak boleh dikurangi," kata Ketua PBNU Robikin Emhas di Jakarta, Selasa (23/12/2019).

Untuk itu, Nahdlatul Ulama meminta agar pemerintah memastikan seluruh pemeluk agama dapat menjalankan peribadatannya sesuai ajaran agama masing-masing.

Robikin melanjutkan, konstitusi RI menjamin kebebasan beragama. Oleh karena itu, tindakan yang mengganggu kebebasan beragama berarti melawan konstitusi.

"Mari kita junjung konstitusi kita. Jangan ada yang melangkahi," ujar ketua bidang hukum dan perundang-undangan PBNU itu.

Dengan mematuhi konstitusi, lanjut Robikin, jaminan kehidupan sosial yang harmoni akan lebih bisa digapai di negara yang majemuk ini.

Editor : Taat Ujianto