• News

  • Editor's Note

Ketika Menteri dan Politikus Bermain Petak Umpet Terkait Harun Masiku

Wahyu Setiawan saat ditangkap KPK
foto: merdeka.com
Wahyu Setiawan saat ditangkap KPK

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Usai diperiksa selama lima jam sebagai saksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat 24 Januari 2020, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyampaikan keterangan soal kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan seputar buronan KPK Harun Masiku.

Kepada penyidik KPK, Hasto menyatakan siap memberikan penjelasan yang diperlukan.

"Hari ini saya memenuhi tanggung jawab warga negara dalam menjaga marwah KPK memenuhi undangan untuk hadir sebagai saksi. Terhadap dugaan apa yang terjadi kepada mantan komisioner KPU saudara Wahyu (Setiawan)," tutur Hasto.

Pengakuan Hasto

Hasto mengaku telah menjawab sekitar 24 pertanyaan dari penyidik. Hasto mengaku menjelaskan soal proses pergantian antar-waktu (PAW) yang menjadi pokok perkara serta alasan PDIP mengajukan Harun sebagai PAW dari Nazarudin Kiemas, yang meninggal dunia.

Sementara KPK mengaku meminta konfirmasi Hasto perihal sumber dana yang didapat Wahyu Setiawan. "Ya tentunya seluruh fakta yang ada dari hasil penyelidikan dikonfirmasi kepada para saksi karena bersumber dari BAPK, berita acara permintaan keterangan, yang itu kemudian bagian dari fakta sementara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir Detik.com.

Dalam pernyataannya, Hasto mengaku tidak tahu menahu perihal suap dalam PAW anggota DPR dari PDIP yang dibongkar KPK. Suap itu terjadi antara mantan caleg PDIP Harun Masiku pada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Sama sekali tidak tahu karena partai tegaskan berulang kali melalui surat edaran tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan, apalagi tindakan melanggar hukum," ujar Hasto usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Hasto juga mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan caleg PDIP itu.

"Saya tidak tahu," ujar Hasto.

Harun saat ini berstatus buron KPK berkaitan dengan kasus suap dalam pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR dari PDIP. Harun disangkakan memberikan suap kepada Wahyu Setiawan saat aktif sebagai Komisioner KPU.

Di sisi lain, Hasto meminta agar tersangka kasus suap PAW Harun bersikap kooperatif. Hasto menyebut Harun sebagai korban kasus tersebut.

"Iya tim hukum kami imbau untuk bersikap kooperatif tidak perlu takut karena dari seluruh konstruksi hukum yang dilakukan tim hukum kami beliau (Harun Masiku) menjadi korban," kata Hasto.

Hasto, lebih jauh menjelaskan Harun adalah korban penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya Harun berdasarkan keputusan dan fatwa MA memiliki hak untuk menjadi calon legislatif.

"Karena ini pada dasarnya persoalan sederhana, partai melakukan itu terkait dengan proses penetapan calon tepilih di mana melalui keputusan MA dan fatwa MA saudara Harun memiliki hak untuk dijadikan calon anggota legislatif, setelah pelaksanaan keputusan MA dan MK. Hanya ada pihak yang menghalang halangi," ucapnya.

Namun, KPK membantah keterangan Hasto. KPK menilai bukti permulaan cukup untuk menetapkan Harun sebagai tersangka.

"Jadi ini perlu kami klarifikasi terkait tersangka HAR (Harun Masiku), ketika kami tetapkan tersangka dengan bukti permulaan yang cukup ada dugaan tipikor terkait pemberian penerimaan suap. Jadi kami meyakini berdasarkan alat bukti yang ada dan kami terus periksa saksi yang ada adalah terkait tipikor, jadi bukan sebagai korban," kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri.

Pengakuan Menkum HAM

Menkum HAM Yasonna Laoly awalnya sempat mengatakan Harun Masiku masih di luar negeri ketika tersangka KPK itu sudah di Indonesia. Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM menjelaskan tentang kesalahan informasi tersebut.

"Pada tanggal 16 Januari 2020 tersebut, Menkumham menyampaikan keberadaan Harun Masiku masih di luar negeri, berdasarkan informasi Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi pada 13 Januari 2020," kata Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie di Kemenkum HAM, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020).

Pada 16 Januari 2020 Ditjen Imigrasi juga menerima pemberitaan yang menyebutkan Harun Masiku telah kembali ke Indonesia.

Berdasarkan pemberitaan itu, Ditjen Imigrasi memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas l Khusus Soekarno Hatta untuk menelusuri kebenaran informasi kedatangan pesawat yang membawa Harun Masiku melalui CCTV berkoordinasi dengan PT Angkasa Pura II.

Tim dari pihak imigrasi juga melakukan pendalaman informasi di terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Mereka baru bisa memastikan Harun Masiku sudah di Indonesia setelah pendalaman yang dilakukan pada 19 Januari.

"Dari hasil pendalaman, tim berhasil menemukan data perlintasan Harun Masiku telah tercatat pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) melintas pada 7 Januari 2020. Pukul 17.34 WIB melalui terminal kedatangan 2F dengan pesawat Batik Air ID 7156," ungkapnya.

"Tim juga menemukan fakta bahwa selain Harun Masiku terdapat sejumlah data orang yang datang di tanggal tersebut belum teraplikasi terkirim ke server Pusat Data Keimigrasian," imbuh Ronny.

Seperti diketahui Menkum HAM Yasonna Laoly jadi sorotan terkait simpang siur keberadaan tersangka KPK Harun Masiku yang masih jadi buron. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan secara tak langsung menyentil Yasonna agar lebih berhati-hati.

"Saya hanya ingin, saya hanya pesan, titip kepada semua menteri, semua pejabat, kalau membuat statement itu hati-hati," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Editor : Taat Ujianto