• News

  • Editor's Note

Silang Sengkarut Revitalisasi Monas, Ada Indikasi Pembohongan Publik

Ilustrasi revitalisasi Monas oleh Pemprov DKI Jakarta
foto: sintesa news
Ilustrasi revitalisasi Monas oleh Pemprov DKI Jakarta

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Konsep desain revitalisasi kawasan Monas yang dieksekusi oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI  ternyata tidak sesuai dengan desain awal.

Padahal desain awal dari revitalisasi itu adalah membuat serapan air di sisi selatan Monas. Namun ternyata dibagian bawah dari revitalisasi itu dicor dan dibagian atas dilapisi dengan batu alam.

Pernyataan ini diungkapkan oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. "Saya melihat [bagian tanah] bawahnya dicor, atasnya dilapisi batu alam. Itu kan kebohongan publik. Itu yang mau saya pertanyakan," katanya di gedung DPRD DKI, Selasa (28/1/2020).

Menurut Prasetio, Pemprov DKI Jakarta seharusnya berkoordinasi dengan pemerintah pusat sebelum memutuskan mengeksekusi kawasan Monas.

Ia mengacu pada mengacu pada Keppres 25/1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta. Aturan tersebut menyebutkan kawasan Monas dikelola oleh Komisi Pengarah dan Badan Pelaksana.

"Monas ini kaitannya dengan pemerintah pusat ya harus izinlah. Mensesneg kan sebagai Ketua Komisi Pengarah, ya harusnya [Anies] buka komunikasi," imbuh Pras.

Lebih jauh Prasetio mengatakan, Monas bukan hanya milik Pemprov DKI Jakarta. Itulah sebabnya kawasan Monas dikelilingi pagar. Dia juga meminta agar proyek revitalisasi Monas dihentikan sampai perizinannya terang-benderang.

Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menagih janji Dinas Citata DKI untuk membangun serapan air dan memastikan penggantian pohon-pohon yang telah ditebang sebelum pembangunan perkerasan dimulai.

Izin ke Mensesneg

Sementara itu, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya hanya mengajukan dua izin penggunaan kawasan Monas yaitu untuk Formula E dan penempatan Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT), tidak ada terkait revitalisasi Monumen Nasional.

"Terus terang memang kaitannya dengan proyek revitalisasi Monas, kami tidak menerima surat," kata Pratikno di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan Komisi Pengarah sudah menerima surat dari Gubernur DKI Jakarta terkait permintaan persetujuan untuk penempatan stasiun MRT di kawasan Monas.

Menurut dia, Komisi Pengarah sudah membahas cukup rinci melibatkan anggota Komisi Pengarah seperti Mensesneg sebagai Ketua, Gubernur DKI Jakarta sebagai Sekretaris, dan Menteri PUPR, Menteri Pariwisata, Menteri Perhubungan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai anggota.

"Kedua ada surat masuk mengenai penggunaan kawasan Monas Formula E, itu sudah kami bahas, namun terus terang memang kaitannya dengan proyek revitalisasi Monas itu, kami tidak menerima surat," ujarnya.

Pratikno mengatakan Kemensesneg sudah menyampaikan surat kepada Gubernur Jakarta bahwa ada proses yang tidak dipenuhi dalam proyek revitalisasi Monas dan akan ada pengajuan surat pada Komisi Pengarah.

Menurut dia, tentu saja kalau sudah ada surat, pihak akan mengundang rapat secepatnya.

Ia mengatakan sambil menunggu surat tersebut, pihaknya sudah mengundang beberapa pihak untuk menelaah seperti ahli bidang urban planning, ahli lingkungan dan menteri terkait.

Menurut dia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah melakukan telaah terkait revitalisasi Monas.

"Jadi nanti ketika surat diterima Komisi Pengarah, tentu saja kami akan segera melakukan rapat," ucapnya.

KLHK akan bertindak

Menanggapi kisuruh revitalisasi Monas, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan pihaknya sedang memeriksa prosedur dan dampak lingkungan dari penebangan 190 pohon di kawasan Monumen Nasional (Monas) sebagai bagian program revitalisasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Siti di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1/2020), mengatakan sedang menyelidiki dugaan pelanggaran prosedur Pemprov DKI sebagai Badan Pelaksana Pembangunan Kawasan Merdeka, belum mendapat persetujuan untuk revitalisasi, dari Kementerian Sekretariat Negara sebagai Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Merdeka.

Hal itu sesuai Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di kawasan DKI Jakarta.

"Nanti di dalam prosedur Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 itu terlihat sekali indikasi bahwa pekerjaan yang secara fisik sudah dilakukan di Monas itu tidak sesuai prosedur," kata dia.

Sejalan dengan itu, kata Siti, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum) juga sedang memeriksa izin dan legalitas lain terkait revitalisasi Monas yang sudah berjalan sejak November 2019.

"Pemeriksaannya sudah mulai dilakukan pengumpulan bahan keterangan sudah dilakukan oleh Dirjen Gakkum, mereka sudah turun ke lapangan. Revitalisasi Monas itu dalam kegiatan apa, ada atau tidak pemberitahuannya, ada atau tidak mekanisme perencanaan lingkungannya. Itu kalau bermasalah semua bisa kena pasal," ujar dia.

Siti belum bisa memastikan berapa lama pemeriksaan terhadap proyek Revitalisasi Monas berjalan.

"Tergantung kompleks atau tidak, kelihatannya," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan sementara proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) hingga proyek pengembangan itu mendapat persetujuan, sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995.

Sesuai Keppres tersebut, Mensesneg adalah Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka dan Gubernur DKI Jakarta adalah Kepala Badan Pelaksana Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

"Karena itu jelas ada prosedur yang belum dilalui, ya kami minta untuk dihentikan dulu," ujar Pratikno di Kementerian Sekretaris Negara di Jakarta.

Editor : Taat Ujianto