• News

  • Editor's Note

Misteri Kayu Korban Revitalisasi Monas, Status Belum Jelas dan Teronggok di Sini

gelondongan kayu korban revitalisasi Monas
foto: youtube
gelondongan kayu korban revitalisasi Monas

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Publik menanti informasi detail tentang keberadaan pohon-pohon korban revitalisasi Monas beberapa waktu silam. Misteri keberadaanya seolah menjadi pelengkap kekusutan proyek tersebut.

Berdasar investigasi yang dilakukan Detik.com, ternyata sisa tebangan tersebut berada di satu lokasi yang mungkin tak diduga oleh banyak pihak.

Tumpukan gelondongan pohon itu berada di sebelah kanan pintu masuk Monas dari arah sisi yang lebih dekat ke Istana Merdeka. Tepatnya di seberang kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kasi Pelayanan UPK Monas Irfal Guci mengatakan tumpukan pohon itu berjumlah lebih dari 40 potongan. Dia juga tidak mengetahui apa saja jenis gelondongan pohon tersebut.

"Sekitar 40-an, 42, 46 ya sekitar itulah. Itu belum dikasih surat terima ke kami jadi kami nggak tahu jenis (pohon)-nya apa. Pokoknya numpuk aja di situ," kata Irfal saat dihubungi, Minggu (1/3/2020).

Irfal mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima surat terima berita acara mengenai hasil dari pemotongan pohon-pohon tersebut. Nantinya jika surat sudah diterima, akan dilaporkan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (PPAD) untuk kemudian ditentukan nasib dari gelondongan pohon tersebut.

"Belum ada (rencana angkut) kita kan belum bisa ngapa-ngapain itu kayu karena belum serah terima. Harusnya kan ada berita acara hasil pemotongan ini karena aset ya. Nanti kalau sudah jelas pohonnya ukurannya kubikasinya nanti kita akan lapor ke PPAD, aset kita mau apa nih, mau lelang, mau bikin furnitur, atau mungkin apa?" ujarnya.

"Sejauh ini kan belom ada surat terima ya, taruh aja di situ dari yang nebang," sambungnya.

Sebelumnya, batang-batang pohon itu ditemukan oleh Tim Asistensi Komisi Pengarah (Komrah) dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) pada Rabu (26/2). Tim Komrah saat itu tengah mengambil sampel tanah dan pohon hasil revitalisasi.

"Iya (batang pohon yang ditemukan hasil revitalisasi). Kebetulan selaku tim asistensi Komrah saya memang baru ke sana hari itu, dalam rangka untuk memastikan seperti apa status pohon bekas ditebang dalam rangka revitalisasi," ujar Tim Asistensi Komrah KLHK Bambang Hero saat dihubungi, Sabtu (29/2).

Dia menyebut ada 46 batang pohon sisa tebangan. Selain 46 batang pohon, tim menemukan 6 batang pohon dengan akarnya. Semua itu ditemukan di dekat tenda para pekerja revitalisasi Monas.

"Kalau yang tumpukan bekas tebangan itu ada 46 batang, sementara yang masih dengan akarnya ada sekitar 6 pohon yang ditemukan dekat tenda para pekerja, di bekas kandang rusa," tuturnya.

"(Sebanyak) 46 batang itu dari sekian pohon, datanya ada di KLHK," sambungnya.

Maladministrasi

Dua hari sebelumnya, Ombudsman DKI Jakarta akan melakukan pemeriksaan terkait dugaan maladministrasi dalam perizinan revitalisasi Kawasan Monas dan pemanfaatan kawasan tersebut sebagai lokasi ajang balapan Formula E.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh P Nugroho, Jumat, mengatakan, Pemprov DKI Jakarta ditengarai melakukan proses revitalisasi Kawasan Monas dengan mengabaikan ketentuan Pasal 80 ayat 1 pada Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cagar budaya.

Pasal itu menyatakan "revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian".

Upaya Ombudsman untuk memastikan bahwa persetujuan atas revitalisasi tersebut berdasarkan kajian yang memperhatikan tata ruang.

"Tata letak, fungsi sosial dan/atau lanskap budaya asli, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya akan meminta keterangan dari Pemprov DKI Jakarta terkait kajian yang telah mereka lakukan," kata Teguh.

Menurut Ombudsman, tindakan Pemprov DKI Jakarta yang melakukan revitalisasi tanpa persetujuan dari Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka merupakan dugaan maladministrasi dari aspek formal. Sementara secara substantif, keluarnya persetujuan dari Komisi Pengarah harus sesuai dengan kewajiban sebagaimana tercantum dalam pasal 80 ayat 1 tersebut.

Teguh menjelaskan, Kawasan Cagar Budaya Monas merupakan aset Pemprov DKI Jakarta sebagaimana tercatat dalam Registrasi Nasional Cagar Budaya.

Ada dua cagar budaya di satu wilayah yang sama. Yaitu Monumen Nasional (Monas) dengan No Regnas: RNCB.19930329.05.000755 berdasarkan SKS Penetapan: SK Gubernur No 4-75 Tahun 1993 pada Nomor 17 dan Lapangan Merdeka/Monas dengan No Regnas: RNCB.20050425.04‘000496 dengan SKS Penetapan SK Menteri No PM.13/PW.007/MKP/05 dan SK Gubernur Nomor 47S tahun 1993 pada Nomor 19.

Monas masuk ke dalam kategori kawasan cagar budaya sesuai dengan Pasal 1 ayat 6 UU 11/2020 tentang Cagar Budaya yang menyatakan kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang Ietaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Sebagai kawasan, maka keseluruhan wilayahnya merupakan cagar budaya yang harus dilindungi.

Walaupun merupakan aset Pemprov DKI Jakarta, namun dengan adanya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Penataan Kawasan Medan Merdeka maka persetujuan terkait penataan kawasan cagar budaya Monas berada di Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka tidak di tangan gubernur sebagaimana cagar budaya dan kawasan cagar budaya lain yang tercatat sebagai aset daerah.

Sebagai kawasan cagar budaya, kata Ombudsman, maka seluruh perizinan penataan di kawasan tersebut tunduk pada regulasi.

"Komisi Pengarah seharusnya tidak mensyaratkan itu di dalam persetujuan, tapi seharusnya mereka melakukan pengujian terhadap usulan dari Pemprov DKI Jakarta apakah sudah sesuai atau tidak dengan undang-undang tersebut minimal ada bukti bahwa mereka memiliki kajian terhadap lingkungan dari pemanfaatan cagar budaya tersebut," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan proyek revitalisasi kawasan Monas tetap berjalan. Rancangan konsep revitalisasi sudah sesuai Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

Keputusan ini dia sampaikan setelah melakukan pembahasan bersama jajaran Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka yang terdiri atas Menteri Sekretariat Negara selaku Ketua serta Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku anggota setelah sebelumnya distop sementara pada Rabu (28/1) karena belum mendapat izin atau rekomendasi dari Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka.

Mengacu pada Keppres Nomor 25 Tahun 1995 pembangunan Kawasan Medan Merdeka termasuk Monas harus mengantongi izin Menteri Sekretariat Negara selaku Ketua Komisi Pengarah.

Sementara itu, Formula E direncanakan di helat untuk kali pertama pada 6 Juni 2020 dengan lintasan yang melewati kawasan Monas. Kegiatan itu akan digelar lima tahun berturut-turut hingga 2024.

Editor : Taat Ujianto