• News

  • Editor's Note

Tenaga Nuklir untuk Tekan Pemanasan Global, Sekadar Retorika?

Ilustrasi pemanasan global
foto: liputan6.com
Ilustrasi pemanasan global

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Presiden Joko Widodo menekankan beberapa langkah untuk mencapai target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26 persen pada 2020 dan meningkat menjadi sebesar 29 persen pada 2030.

Selain target menurunkan emisi GRK tersebut, Indonesia juga berkewajiban untuk menurunkan emisi karbon di sektor kehutanan sebesar 17,2 persen, sektor energi sebesar 11 persen, sektor limbah sebesar 0,32 persen, sektor pertanian sebesar 0,13 persen, dan industri transportasi sebesar 0,11 persen.

Presiden Jokowi dalam rapat terbatas secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7/2020), menjelaskan upaya penurunan emisi GRK juga merupakan agenda strategis pemerintah, di samping memutus rantai penularan COVID-19.

Untuk mencapai target penurunan emisi GRK, Presiden meminta jajarannya menerapkan dua langkah utama, yakni pertama untuk konsisten memulihkan lingkungan, memproteksi gambut, serta merehabilitasi hutan dan lahan.

Presiden juga mengingatkan agar tetap waspada dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) karena beberapa wilayah di Indonesia sudah memasuki puncak musim kemarau.

“Kemudian berbagai upaya lain seperti perlindungan ‘biodiversity’ (keanekaragaman hayati) yang sudah melekat sebagai upaya pemulihan hutan, dan pemulihan habitat juga harus dipastikan betul-betul berjalan di lapangan,” ujarnya.

Di samping itu, Presiden juga meminta keberlanjutan program pengembangan Bahan Bakar Minyak campuran 30 persen Biodiesel dengan 70 persen bahan bakar minyak jenis Solar (B30), yang selanjutnya akan menjadi B50, dan B100. Begitu juga dengan pengembangan energi surya dan eneri angin.

Upaya kedua, Kepala Negara meminta seluruh tahapan penurunan emisi GRK seperti masalah regulasi, pendanaan, dan insentif harus segera diselesaikan.

“Kita harus memastikan pengaturan karbon ini betul-betul punya dampak signifikan bagi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada 2020 dan 29 persen pada 2030,” ujarnya.

Mengaku sudah kerja keras

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan pihaknya telah bekerja keras, dan meyakini Indonesia akan mampu mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26 persen pada tahun 2020.

Siti di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, mengatakan pada 2017 Indonesia sudah berhasil menurunkan emisi GRK hingga 24,7 persen. Pada 2018, penurunan emisi GRK terus belanjut, namun di 2019 memang terdapat kendala karena banyaknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Tapi di 2020 ini kita kerja keras. Jadi saya di 2020, untuk 26 persen cukup optimistis,” ujarnya.

Adapun sejak 10 tahun lalu, tepatnya Mei 2010, Indonesia menyepakati nota kesepahaman (letter of intent/LoI) dengan Norwegia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+).

Dalam kesepakatan itu, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK hingga 26 persen pada 2020, kemudian meningkat menjadi 29 persen (dengan usaha sendiri), dan sebesar 41persen (dengan kerja sama teknik luar negeri) pada 2030.

Siti mengatakan kerja sama Indonesia dan Norwedia ini telah menjadi contoh bagi negara lain dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan.

Indonesia, ujar Siti, dalam REDD+, sudah mengupayakan penanganan lahan gambut. Misalnya dengan penerbitan Instruksi Presiden Nomor 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang selalu diperpanjang setiap dua tahun dan akhirnya dipermanenkan pada 2019.

Kemudian, Indonesia juga menangani dengan serius kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta mencegah deforesasi. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan penegakan hukum yang tegas bagi pelaku karhutla.

“Ada juga pengembangan energi angin di Sulawesi, ‘electromobility’ kita sudah mulai,” ujar dia.

Kemudian, Indonesia juga telah mengembangkan penggunaan Bahan Bakar Minyak campuran 30 persen Biodiesel dengan 70 persen bahan bakar minyak jenis Solar (B30), yang selanjutnya akan menjadi B50, dan B100.

“Atas prestasi itu, pada 2 juli 2020 sudah ada pertemuan grup konsultasi gabungan (joint consultation group) dari RI dan Norwegia, itu disepakati 11 juta ton atau senilai dana 56 juta dolar AS atau Rp800 miliar itu yang terkait pembayaran prestasi komitmen Indonesia terhadap penurunan GRK,” ujar dia.

Pembayaran dana kepada Indonesia itu karena penurunan emisi 11,2 juta ton ekuivalen karbon dioksida (CO2eq) selama 2016-2017.

“Indonesia terus konsisten terhadap komitmetnya. Kenapa konsisten? selain untuk kontribusi penurunan GRK dunia, tapi kita punya pasal 28H UUD 1945 yakni WNI punya hak untuk mendapat lingkungan yang baik,” ujar dia.

PLTN sebagai solusi?

Lain lagi dengan pernyataan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Anhar Riza Antariksawan. Ia mengatakan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sebagai solusi ketahanan energi yang handal, terjangkau dan ramah lingkungan di masa depan.

"Untuk menjaga lingkungan hidup, kemudian menjaga ketahanan energi, pasokan energi dalam jumlah besar, PLTN bisa digunakan meskipun tetap harus mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan. Bagaimanapun Indonesia tetap mempertimbangkan PLTN menjadi salah satu alternatif," kata Anhar seperti dilansir Antara, di Jakarta.

Anhar menuturkan PLTN menjadi salah satu pembangkit energi bersih yang tidak mengemisi karbon (CO2), dan itu diakui dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN).

"Di dalam KEN pun menyebutkan bahwa kalau kita memperhitungkan kelestarian lingkungan hidup, nuklir dipertimbangkan. Kita sekarang membutuhkan energi yang bersih sehingga harusnya PLTN itu dipertimbangkan dengan baik," tutur Anhar.

Anhar mengatakan PLTN merupakan salah satu pembangkit listrik yang saat ini di dunia berkontribusi sekitar 15 persen dari listrik dunia. Ada sekitar 440 PLTN yang beroperasi di seluruh dunia.

"Itu bisa diartikan juga bahwa PLTN sudah memberikan kontribusi pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai belahan dunia," ujar Anhar.

Dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) Indonesia, didorong pemakaian energi baru dan terbarukan agar meningkat terus.

Memang di dalam KEN, energi nuklir merupakan opsi yang terakhir dalam upaya menghasilkan energi listrik untuk kebutuhan dalam negeri.

Saat ini, energi listrik di Indonesia masih didominasi pembangkit listrik berbahan bakar fosil seperti batu bara.

Namun, dampak negatif dari penggunaan bahan bakar fosil adalah emisi karbon yang akan berkontribusi pada perubahan iklim dan pemanasan global.

Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia menargetkan agar pada 2025, energi baru dan terbarukan menempati porsi 23 persen dari bauran energi dalam negeri.

Peningkatan energi baru dan terbarukan terus diupayakan untuk mengurangi ketergantungan pada energi berbahan bakar fosil yang melepaskan emisi karbon yang berbahaya bagi lingkungan.

Untuk itu, nuklir merupakan energi baru yang bisa dieksplorasi untuk memenuhi target di bauran energi itu.

Dalam laman resmi, Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) menyatakan bahwa tenaga nuklir adalah kunci untuk masa depan rendah emisi karbon.

IAEA tetap berkomitmen untuk membantu negara menggunakan tenaga nuklir untuk menghasilkan listrik rendah karbon dan melawan dampak perubahan iklim.

Tenaga nuklir menyediakan listrik yang stabil dengan tingkat keamanan energi yang tinggi dan emisi karbon yang dapat diabaikan.

Editor : Taat Ujianto