• News

  • Editor's Note

Pondasi Pendidikan Karakter

Siswa SD . (majalahkartini.co.id)
Siswa SD . (majalahkartini.co.id)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pendidikan tingkat sekolah dasar (SD) di Tanah Air lebih ditekankan pada pembangunan karakter peserta didik. Presiden pun meminta agar pendidikan SD digeser menjadi 60 % -70% pada pembangunan karakter, etika dan lainnya.

“Ini perlu persiapan matang," kata Jokowi dalam pertemuan dengan masyarakat Indonesia dalam kunjungannya di Den Haag, Belanda, Kamis (21/4/2016) malam waktu setempat atau Jumat dini hari WIB.

Apa yang disampaikan Presiden Jokowi ini bukan sekedar imbauan belaka yang berlalu begitu saja. Hal tersebut merupakan sebuah instruksi yang perlu diwujudkan di Republik ini, apalagi ketika kita memperingati Hari Pendidikan Nasional ( Hardiknas) 2 Mei 2016.

Pendidikan telah disadari para pendiri bangsa sebagai pintu menuju perubahan dan kemajuan yang berarti. Sebab itu, adalah tepat kalau kita merancang dan mempersiapkan perubahan jauh ke depan dengan membangun pondasi pendidikan yang tepat mulai dari sekarang.

Mahatma Gandhi memperingatkan tentang salah satu tujuh dosa fatal, yaitu “education without character”(pendidikan tanpa karakter).
Dr. Martin Luther King juga pernah berkata: “Intelligence plus character….that is the goal of true education” (Kecerdasan plus karakter….itu adalah tujuan akhir dari pendidikan sebenarnya).

Juga Theodore Roosevelt yang mengatakan, “To educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society” (Mendidik seseorang dalam aspek kecerdasan otak dan bukan aspek moral adalah ancaman mara-bahaya kepada masyarakat).

Adalah sangat tepat kalau pembangunan pendidikan kita mulai dari dasar. Sebab, dengan pondasi yang kuat, jenjang pendidikan berikutnya tinggal pengembangan, sehingga akan lebih mudah tertanam menjadi karakter dan kultur keseharian pribadi anak selanjutnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk itu, hal perlu dilakukan adalah. Pertama, segala bentuk aturan yang mempengaruhi dan memberi celah tumbuhnya eklusifisme dalam diri siswa di sekolah dasar dan menengah di daerah-daerah agar dicabut.

Kedua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama bekerja sama dan bersinergi membuat kurikulum pendidikan dengan menambah porsi pendidikan karakter dan budi pekerti  sampai 60 persen. Muatan pendidikan karakter dan budi pekerti itu dapat disisipkan dalam setiap mata pelajaran.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama juga sekaligus mengevaluasi kurikulum muatan lokal maupun agama yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah daerah karena alasan otonomi daerah.  Hal ini penting untuk mencegah munculnya hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam muatan kurikulum di daerah.

Ketiga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama dengan koordinasi pemerintah daerah memperketat rekrutmen guru-guru sekolah dasar dan madrasah agar guru-guru yang mengajar benar-benar memiliki kapabilitas ilmu mengajar atau pedagogik.

Keempat, para guru hendaknya diberi penataran intensif untuk membekali atau pun menyegarkan mereka kembali tentang wawasan kebangsaan dan karakter nasionalisme. Hal ini penting agar para guru dapat menanamkan dan menumbuhkan semangat patriotisme, dan karakter bangsa pada anak didik mereka, sehingga tidak muncul paham radikalisme dan terorisme di kemudian hari.

Editor : Marcel Rombe Baan