• News

  • Ekonomi Makro

Hingga 2025, Jokowi Bakal Bagikan 80 Juta Sertifikat

Presiden Joko Widodo di acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan
Dok: OJK
Presiden Joko Widodo di acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan

JAKARTA, NNC - Hingga tahun 2025, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal terbitkan 80 juta sertifikat. Hal karena tahun itu, tugas besar pemerintah terkait penerbitan sertifikat hak atas tanah masyarakat akan rampung.

“Artinya, ada 80 juta sertifikat yang menjadi pekerjaan besar pemerintah untuk segera memberikan kepada masyarakat,” kata Presiden Jokowi pada penyerahan 5.534 sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat di Palembang Sport Convention Centre, Sumatera Selatan, Senin (22/1/2018).

Masyarakat yang hadir berasal dari Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Prabumulih, dan lainnya.

Jokowi juga menyerahkan sertifikat untuk tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, wihara, dan kelenteng yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Jokowi juga berkomitmen untuk menyerahkan sertifikat bagi tempat-tempat ibadah di semua provinsi, sebab masih banyak lahan tempat ibadah yang belum bersertifikat.

“Saya sangat berbahagia sekali karena juga diserahkan sertifikat untuk masjid dan musala sebanyak 490 sertifikat serta gereja ada 10 sertifikat, juga wihara, dan kelenteng,” katanya.

Ia mengatakan, berdasarkan data, di Indonesia seharusnya sudah diterbitkan 126 juta sertifikat. Namun, hingga tahun 2015, baru 46 juta sertifikat yang diperoleh masyarakat.

Setiap tahun, kata Presiden Jokowi, hanya sekitar 500.000 sertifikat yang diterbitkan, sehingga untuk menerbitkan 80 juta sertifikat diperlukan waktu selama 160 tahun.

“Saya tidak mau selama itu. Tahun 2017, saya sudah perintahkan kepada Menteri ATR/Kepala BPN bahwa saya beri target 5 juta setiap tahun. Saya tidak mau tahu yang penting 5 juta sertifikat harus selesai. Alhamdulillah selesai,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Jokowi, penerbitan sertifikat akan ditingkatkan setiap tahunnya hingga mencapai 7 juta sertifikat.

"Target yang saya berikan kepada menteri nanti 2025 ini harus rampung semua. Ini urusannya menteri dan kantor BPN. Saya katakan kepada Pak Menteri, kalau targetnya tidak tercapai, hati-hati, bisa tidak jadi menteri lagi," ujarnya.

Jokowi menyatakan bahwa kerja yang dilakukan jajaran menteri Kabinet Kerja harus disertai target yang jelas dan terukur. Sebab, bila menterinya diberikan target, maka jajaran yang ada di bawahnya pun akan bekerja berdasarkan target.

“Kalau Kantor BPN tidak memenuhi target, Kepala Kanwil juga ganti. Begitu saja. Setuju tidak? Rakyat pasti setuju kalau pakai cara-cara itu. Jadi PR kita ini masih besar sekali," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Reporter : Irawan Hadi Prayitno
Editor : Firman Qusnulyakin