• News

  • Ekonomi Makro

KPK Bakal Panggil Idrus Marham dan Sofyan Basir

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah
NNC/Sesmawati
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

JAKARTA, NNC - Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, akan mengagendakan pemeriksaan terhadap Menteri Sosial, Idrus Marham dan Direktur Utama PLN, Sofyan Basir terkait dugaan kasus suap pengadaan PLTU Riau-1. 

Hal itu menyusul terjaringya Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari partai Golkar, Eni Maulani Saragih di rumah dinas Mensos Idrus, Jumat minggu lalu oleh sat gas KPK. Febri Diansyah mengatakan pihaknya akan memeriksa keduanya di hari yang berbeda.

"Besok Kamis (19/7/2018) direncanakan pemeriksaan saksi Idrus Marham dan Jumat (20/7/2018) pemeriksaan saksi untuk  Sofyan Basir ," kata Febri melalui pesan elektronik, Rabu (18/7/2018). 

Dijelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk memeriksa keduanya setelah melakukan rangkaian penggeledahan di delapan lokasi berbeda pada Minggu (15/7/2018) dan Senin (16/7/2018) yang lalu. 

Lanjut mantan aktivis anti Korupsi dari ICW itu, bahwa lembaga yang dipimpin oleh Agus Rahardjo itu telah melayangkan panggilan secara patut, sehingga diharapkan keduanya dapat memenuhi panggilan yang dimaksud. 

"Kami percaya para saksi akan memenuhi panggilan KPK. Para saksi ini dibutuhkan keterangannya tentang apa yang ia ketahui terkait perkara yang sedang kami proses ini," kata dia. 

Untuk diketahui sebelumnya,  kasus yang menjerat anggota DPR RI dari partai Golkar, Eni Maulani Saragih ini berawal saat KPK mengadakan operasi tangkap tangan di lapangan.

Anggota legislatif asal Jatim X itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka pertama kali dijemput di rumah dinas Idrus Marham, yang berada di Widya Chandra saat mengadiri acara ulang tahun anak Idrus.

Setelah Eni resmi ditahan, penyidik KPK menggelar  penggeledahan di sejumlah tempat termasuk kantor dan kediaman Dirut PLN, Sofyan Basir.

Diketahui, dari  kantor dan kediaman Dirut PLN serta enam tempat lainnya itu penyidik menyita sejumlah  barang bukti diantaranya CCTV, dokumen yang berkaitan dengan kasus ini, alat komunikasi, dan barang bukti elektronik.

Diberitakan, kasus tersebut bermula saat KPK menduga Eni dan kawan-kawan menerima uang sebesar Rp 500 juta bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1.

Penerimaan kali ini diduga merupakan penerimaan keempat dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni dengan nilai total setidak-tidaknya Rp 4,8 miliar.

Sebelumnya, Pemberian pertama pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, menyusul Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar dan ketiga 8 Juni Rp 300 juta. Uang tersebut diduga diberikan melalui staf dan keluarga. Uang tersebut diduga untuk memuluskan proses penandatanganan kerjasama terkait PLTU Riau-1. Saat di ott itulah KPK mengamankan barang bukti yakni uang sebesar Rp 500 juta dan dokumen tanda terima.

Atas dugaan itu, Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, sebagai pihak pemberi, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Firman Qusnulyakin