• News

  • Ekonomi Makro

Pemblokiran Medsos oleh Pemerintah Rugikan Perekonomian Masyarakat

Ilustrasi media sosial (medsos)
Americanlivewire
Ilustrasi media sosial (medsos)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, mengumumkan bahwa pemerintah memblokade sementara akses media sosial (medsos) agar masyarakat tidak menyebarkan konten-konten yang provokatif terkait kerusuhan di Tanah Abang dan Petamburan, pada Rabu (22/5/2019) dini hari.

Sebelumnya masyarakat resah dan bertanya-tanya apa penyebabnya. Sebab kesulitan dalam mengakses medsos sudah terjadi sejak Rabu (22/5/2019) siang.

Menurut Pengamat Ekonomi, Haryadin Mahardika, blokade medsos itu yang baru pertama kali dilakukan dalam sejarah Indonesia modern oleh pemerintah sebaiknya dipertimbangkan kembali.

Pemerintah jelasnya, harus peka bahwa bisnis perekonomian yang menggunakan medsos saat ini sedang giat-giatnya dijalankan masyarakat.

"Sebaiknya pemerintah harus mempertimbangkan kembali kebijakan itu. Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek lain yang juga penting, yaitu fakta bahwa medsos saat ini juga merupakan alat bantu bisnis dan perekonomian masyarakat yang sangat penting," kata Haryadin, di Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Untuk diketahui, pada umumnya suatu pemerintahan yang melakukan blokade medsos seperti ini oleh negara yang memiliki reputasi kurang baik di bidang HAM dan demokrasi.

Laporan dari We Are Social menjelaskan bahwa transaksi ekonomi (termasuk penjualan online) yang difasilitasi oleh medsos di Indonesia mencapai lebih dari 25 persen dari total penjualan E-commerce di Indonesia sebesar USD 5,6 Miliar pada tahun 2016.

Penggunaannya juga meningkat di bulan Ramadhan seperti sekarang ini. Artinya potensi ekonomi rakyat yang hilang akibat blokade medsos ini cukup besar.

Jika dihitung secara kasar, maka hilangnya potensi ekonomi dari blokade medsos ini bisa mencapai USD 30 juta per-hari di seluruh Indonesia.

"Pemerintah Jokowi sebenarnya perlu mempertimbangkan kembali langkah blokade medsos seperti ini. Jangan sampai langkah ini justru merugikan kepentingan masyarakat yang lebih besar," jelas Haryadin.

"Banyak sekali order makanan, baju, dan sebagainya yang dilakukan via medsos, terutama di kalangan UMKM. Ini harus menjadi pertimbangan yang penting bagi pemerintah," sambungnya.

Selain itu, medsos juga menjadi satu-satunya saluran informasi yang masih independen. Masyarakat berhak untuk memiliki saluran informasi dimana mereka memiliki kendali atas konten dari informasi tersebut. Akan lebih baik jika pemerintah segera membuka blokade medsos ini untuk mengurangi keresahan masyarakat.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Nazaruli