• News

  • Ekonomi Makro

Menteri Rini Minta Maskapai Menghitung Struktur Biaya Penerbangan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno
Istimewa
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta maskapai penerbangan agar menghitung struktur biaya penerbangan secara jelas terkait rencana penurunan tarif tiket pesawat.

"Saya belum dapat laporan dan baru hari ini akan kami bicarakan. Saya selalu tekankan agar dihitung biayanya," kata Rini di Jakarta, Jumat (21/6/2019), menanggapi pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan pemangku kepentingan lainnya beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, ia menegaskan penghitungan biaya tersebut perlu dilakukan agar transparan kepada semua pihak.

Menurut dia, sebagai maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia harus mengutamakan keamanan dan keselamatan pesawat.

"Termasuk memberikan jaminan dan terus menjaga kenyamanan serta pelayanan kepada pelanggan," katanya seperti dikutip dari Antara.

Oleh sebab itu, menurut Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004 tersebut, harus ada hitungan jelas struktur biaya terkait besaran biaya 30 persen, 40 persen atau 50 persen.

Ia menekankan hal tersebut kepada Garuda Indonesia sebagai maskapai plat merah di Tanah Air. Selain itu, pemeliharaan pesawat juga harus tepat waktu dan maskapai harus memberikan yang terbaik untuk semuanya.

"Saya cuma berharap tolong dihitung semuanya," kata Rini.

Sebelumnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Perhubungan serta pemangku kepentingan menetapkan tiga kebijakan terkait penetapan tarif tiket pesawat berbiaya murah.

"Tiga kebijakan tersebut pertama penurunan harga tiket penerbangan low cost carrier domestik untuk jadwal penerbangan tertentu," kata Darmin Nasution.

Kedua, untuk tetap menjaga keberlangsungan industri angkutan udara semua pihak berkomitmen bersama-sama menurunkan biaya. Pihak terkait yang dimaksud yaitu maskapai, pengelola bandara, Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2 dan Pertamina.

Poin ketiga yang telah ditetapkan yaitu pemerintah sedang memfinalisasi kebijakan untuk memberikan insentif fiskal seperti jasa persewaan, perawatan, dan perbaikan pesawat udara.

Editor : Nazaruli