• News

  • Ekonomi Makro

Pengamat Ekonomi Energi UGM: Kebijakan PLN Beri Kompensasi Blackout Listrik Sudah Tepat

Ilustrasi orang membaca dengan penerangan lilin.
utilityweek.co.uk
Ilustrasi orang membaca dengan penerangan lilin.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - PT PLN (Persero) memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak blackout listrik pada Minggu, pekan lalu kemarin yang berupa pengurangan tagihan listrik periode September 2019. Nilai kompensasinya mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017.

Metode pemberian kompensasi itu sendiri dilakukan dengan skema No Cash-Out. Dengan demikian, PLN tidak memerlukan sumber dana internal maupun eksternal untuk membiayai kompensasi yang diberikan kepada pelanggan.

Menanggapi rencana tersebut, Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gajah Mada Fahmy Radhi menilai langkah yang diambil PLN sudah tepat.

“Dasar hukum kompensasi yang dilakukan PLN sudah tepat menggunakan Permen ESDM No. 27 tahun 2017. Metodenya sendiri dengan tidak mengeluarkan cash. Dipotong dari abonemen atau biaya tagihan jadi mengurangi pendapatan. Itu tepat sekali karena pertama ada dasar hukumnya Permen ESDM itu dan kedua dengan kompensasi itu menunjukkan PLN bertanggung jawab. Artinya langkah yang diambil PLN sudah tepat,” jelasnya.

Pemotongan tarif dalam rangka pemberian kompensasi ditujukan kepada dua golongan pelanggan PLN, yakni golongan adjustment dan non adjustment (subsidi). 

Untuk, golongan adjustment diberikan pengurangan tagihan 35% dari minimum tagihan pada bulan bersangkutan. Sementara, untuk golongan non subdisidi diberikan pengurangan tagihan 20% dari total tagihan minimum bulan bersangkutan.

Selanjutnya, kepada pelanggan yang menggunakan listrik prabayar yang menggunakan token untuk pengisian ulang listriknya, maka kompensasi akan diberikan pada saat mereka membeli token. Pada saat pelanggan membeli token, mereka akan mendapatkan 2 nomor token terpisah.

Nomor token pertama berisi nilai pengisian pulsa listrik sesuai jumlah yang dibeli. Adapun nomor token kedua berisi jumlah kompensasi yang didapat pelanggan bersangkutan. Kedua token ini selanjutnya di-entry terpisah ke dalam alat meteran pelanggan. Metode dual token ini diterapkan dengan tujuan untuk transparansi, sekaligus kejelasan nilai kompensasi yang diterima pelanggan.

Adapun, total nilai kompensasi kepada para pelanggan yang terdampak blackout berdasarkan penghitungan sementara PLN, sebesar Rp865 miliar. Jumlah kompensasi itu diperuntukkan kepada 22 juta pelanggan PLN yang tersebar di Jawa Barat, Jakarta dan Banten yang terdampak. Terkait pemberian kompensasi ini juga, kondisi keuangan PLN pada September 2019 PLN akan mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp865 miliar.

Meski demikian, lanjut Fahmy, PLN tetap perlu melakukan sosialisasi kepada pelanggan cara pemberian kompensasi dan nilainya.

“Karena berdasar perkiraan saya, nilai kompensasi kecil per konsumen itu kecil. Besarannya antara Rp4.000- Rp148.000. Tergantung nilai tagihan bulanan umumnya. Namun karena ditotal untuk 22 juta pelanggan jadinya besar,” tuturnya.

Menurutnya, hal ini perlu disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Agar masyarakat tidak kecewa. Karena pelanggan sudah mengetahui akan ada kompensasi tapi tidak mengetahui nilainya.

“Yang dikhawatirkan jika tidak mendapat informasi yang tepat pelanggan akan menjadi high expectation, terhadap jumlah kompensasinya. Jika itu terjadi khawatirnya pelanggan yang sudah terlanjut berharap tinggi ini akan kembali kecewa saat mengetahui bahwa nilai kompensasinya ternyata tidak sebesar yang diharapkan. Jadi saya harap PLN mensosialisasikan perihal kompensasi ini kepada pelanggan dengan tepat agar tidak kecewa dua kali,” pungkasnya.

Editor : Irawan.H.P