• News

  • Ekonomi Makro

BKPM Sebut Perizinan Online Terkendala Kurangnya Anggaran

Kepala BKPM Thomas Lembong
Strait Times
Kepala BKPM Thomas Lembong

JAKAR, NETRALNEWS.COM -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ) Thomas Trikasih Lembong mengakui belum optimalnya implementasi Online Single Submission (OSS).

Menurut dia, meski sistem pengajuan perizinan telah berevolusi menjadi online, namun dalam pelaksanaannya masih tetap "njlimet". Padahal calon investor menginginkan perizinan berusaha dan investasi lebih baik, lebih mudah dan cepat.

Thomas mengatakan di antara sekian masalah pada OSS, salah satu yang menjadi faktor pemicunya adalah alokasi anggaran yang dinilai kurang. Padahal untuk mengintegrasikan sistem perizinan, baik di pusat maupun di daerah dan antar kementerian/lembaga membutuhkan infrastruktur pendukung yang optimal. Dan kebutuhan infratruktur tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit.

Dia mengatakan anggaran OSS yang digelontorkan dari APBN berada pada kisaran Rp100 miliar. Padahal untuk menunjang kebutuhan belanja dalam pengembangan OSS secara maksimal jumlah kebutuhannya mencapai Rp200 miliar.

"Untuk bangun sebuah sistem online guna menyatukan perizinan surat menyurat antar kementerian/lembaga. Anggaran OSS tak optimal," ujar Thomas dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

OSS merupakan salah satu tindak lanjut dari penerbitan Peraturan Pemerintah No 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Peluncuran operasional OSS dilakukan di Kemenko Perekonomian pada 9 Juli 2018. Namun per Januari 2019, layanan OSS dilakukan di BKPM .

"Ini semua harus di-online-kan, setuju, tetapi sepenuhnya untuk memangkas peraturan dan kewajiban yang ada. Kalau tidak, ya sama saja, online tetap  njelimet," kata dia. 

Reporter : PD Djuarno
Editor : Tommy Satria Ismaya Cahya