• News

  • Ekonomi Makro

Kebijakan Bea Masuk Bahan Baku Impor Perlu Ditinjau Ulang

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri ( BPPI ) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara,
Pos Kota
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri ( BPPI ) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara,

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kebijakan pengenaan tarif bea masuk atas bahan baku impor perlu dikaji ulang. Sebab kebijakan ini dinilai membingungkan lantaran di saat yang sama pemerintah malah membebaskan bea masuk produk jadi atas produk impor. Seharusnya ada konsistensi dalam penerapan kebijakan bea masuk baik itu untuk bahan baku ataupun produk jadinya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri ( BPPI ) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara, mengatakan seharusnya ada keringanan bagi pelaku industri untuk memproduksi produk-produknya seperti insentif fiskal dan lainnya. Pengenaan bea masuk nol persen untuk bahan baku menjadi salah satu bentuk insentif dari pemerintah yang seharusnya diterapkan untuk semua jenis bahan baku.

"Benar-benar kebijakan yang membingungkan sehingga dirasa perlu pendalaman yang sebenarnya, kenapa bahan baku dikenakan tarif bea masuk tapi barang jadi dinolkan," kata Ngakan Timur Antara dalam keterangannya, Rabu (9/10/2019).

Sebelumnya, Asosiasi Industri Kakao Indonesia ( AIKI ) meminta pemerintah untuk menghapus bea masuk bahan baku impor biji kakao. Saat ini industri pengolahan kakao masih kekurangan bahan baku sehingga harus impor. Pada 2018, Indonesia mengimpor 239.377 ton biji kakao. Saat melakukan impor tersebut pelaku usaha dibebani bea masuk hingga 5 persen. Oleh sebab itu kebijakan tersebut sangat memberatkan.

Pieter Jasman selaku Ketua Umum AIKI berharap pemerintah segera melakukan langkah-langkah konkret untuk membantu dunia industri. Penghapusan bea masuk bahan baku impor menjadi insentif yang bakal berdampak signifikan bagi pertumbuhan sektor tersebut.

"Rata-rata di banyak negara yang ada industri pengolahan kakao, maka impor biji kakao (dikenakan bea masuk) 0 persen, seperti Eropa, Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura," ujarnya.

 

Reporter : PD Djuarno
Editor : Sesmawati