• News

  • Ekonomi Makro

FSP BUMN Duga Kemenkominfo dan China Telecom Revisi PP 52/2000

Ilustrasi Menara Pemancara (hallojateng.com)
Ilustrasi Menara Pemancara (hallojateng.com)

Berita Terkait

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP BUMN) Bersatu menilai, selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK ditandai oleh liberalisasi di seluruh sektor. 

Pihaknya mengatakan, liberalisasi terjadi terutama di investasi dan keuangan, melalui puluhan paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Tri Sasono, selaku Sekjen FSP Bumn Bersatu mengatakan Tiongkok sangat diuntungkan oleh kebijakan pemerintahan Jokowi-Kalla. Salah satu sektor strategisnya adalah target untuk menguasai sektor telekomunikasi dan informatika.

"China (Tiongkok) bersekongkol dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk bisa merevisi peraturan, terutama Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 dan Nomor 53 Tahun 2000, terkait dengan interkoneksi dan network sharing, melalui revisi kebijakan biaya interkoneksi," kata Tri, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Untuk diketahui, PP nomor 52 Tahun 2000 mengatur tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan PP nomor 53 tahun 2000 mengatur tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Oleh sebab itu, FSP BUMN menduga ada dan terjadi "persekongkolan" antara perusahaan telekomunikasi Tiongkok, yaitu China Telcom dengan Kemenkominfo untuk merevisi kedua PP tersebut.

Reporter : Vito Adhityahadi
Editor : Firman Qusnulyakin