• News

  • Ekonomi Makro

FSP BUMN Duga China Telecom Mau Ambil Frekuensi Tanpa Biaya

Ilustrasi Menara Pemancar (hallojateng.com)
Ilustrasi Menara Pemancar (hallojateng.com)

Berita Terkait

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP BUMN) Bersatu menuding Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) telah melakukan perjanjian dengan China Telecom Cooporation Limited untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 52 dan 53 Tahun 2000.

Hal ini dilakukan agar bisa melakukan pembelian saham operator Jasa Telekomunikasi seluler ke-2 dan ke-3 terbesar di Indonesia.

Tertera dalam "Conditional Sale and Purchase Agreement" yang di tandatangani pihak China Telcom bersama kedua perusahaan operator seluler tersebut sewaktu Juni 2016.

Di dalam klausul Pasal 3 dinyatakan, pihak penjual memberikan jaminan dan pernyataan untuk 'membantu' pihak China Telcom, yang mana kedua operator dapat menjamin pemerintah merevisi PP 52 dan PP 53 terkait spectrum sharing antara Telkom Group dan operator lainnya.

Sekjen FSP Bumn Bersatu, Tri Sasono menjelaskan, maksud tujuan Pasal 3 adalah agar pihak China Telcom ketika berhasil mengambil alih dua perusahaan telekomunikasi itu, selanjutnya dapat melakukan penambahan alokasi spectrum frekwensi tanpa mengeluarkan biaya Investasi besar yaitu dengan cara merevisi PP 52 dan 53.

"Membangun infrastruktur alokasi spectrum tidak diperbolehkan mengunakan frekwensi milik operator telekomunukasi lain, seperti dikeluarkan oleh Menkominfo dalam PP 53 tahun 2000. Revisi PP tersebut menguntungkan China Telcom," kata Tri, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Dalam keterangannya, Tri menambahkan, Kemenkominfo merevisi PP 52 Tahun 2000 yaitu tarif interkoneksi antar operator (off net) yang dapat menjamin penurunan tarif interkoneksi sehingga China Telcom dapat menguasai pasar industri telekomunikasi tanpa membangun infrastruktur jaringan dan bahkan sangat memudahkannya untuk menambah pelanggan.

"Kita pastikan untuk menyurati KPK agar menyelidiki dugaan pungli dan suap terkait kertas putih berupa revisi PP 52 dan 53 yang diduga dilakukan oleh para pihak-pihak yang berkumpul di Kemenkominfo," kata Tri.

 

Reporter : Vito Adhityahadi
Editor : Firman Qusnulyakin