• News

  • Ekonomi Makro

Bank Sentral Gandeng KPPU Susun National Payment Gateway

ilustrasi (netralnews/Martina)
ilustrasi (netralnews/Martina)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM- Bank Indonesia ( BI) menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penyusunan Peraturan BI (P BI) mengenai Gerbang Sistem Pembayaran atau National Payment Gateway (NPG), untuk mencegah praktik monopoli.

"Target kami P BI tersebut bisa terbit Februari 2017," kata Deputi Direktur Program Sistem Pembayaran-Pusat Program Transformasi BI, Donanto Wibowo, Jumat (27/1/2017).

Donanto mengatakan secara konsep P BI National Payment Gateway, telah selesai. Namun BI perlu merampungkan dan mempertimbangkan potensi dan dampak hukum dari P BI yang akan mengatur integrasi seluruh kerangka (arrengement) sistem pembayaran.

"Kami masih ingin liat sisi legalnya. Kami saat ini intensif dengan 'lawyer-lawyer'. Apakah satu ketentuan ini langsung keluar semua atau dipecah," kata dia.

Salah satu yang diatur dalam P BI tersebut, kata dia, adalah prinsip-prinsip kompetisi antara bank dan lembaga penyelenggara sistem pembayaran lainnya setelah integrasi sistem dan jaringan tersebut.

"Saat ini sedang kita susun, kita sudah diskusikan peraturannya dengan KPPU. Kita tidak akan melarang, tapi prinsipnya kita buat. Persaingan usaha, kompetisi adalah ketentuan yang kita susun," kata Donanto.

P BI soal NPG, kata dia, juga akan memuat koridor jika platform atau setelmen pembayaran yang sudah dimiliki beberapa bank ingin dimasuki oleh bank atau lembaga penyelenggara lainnya. Namun, Donanto masih enggan merinci prinsip dari aturan kompetisi tersebut. 

Dia mengatakan BI akan menjelaskan rinci seluruh prinsip dalam P BI tersebut saat P BI tersebut sudah siap diluncurkan. "Peraturannya seperti apa saya belum bisa menjawab karena dari sisi legal belum selesai," ujar dia.

Donanto menjelaskan persaingan usaha dalam sistem pembayaran juga harus dilihat secara menyeluruh. Bukan hanya bicara soal platform pembayaran, tapi juga bicara soal platform masuk ke bisnis tertentu. 

"Jadi kalau mau masuk misalnya suatu bank mau akses ke transportasi. Itu bukan hanya pembayaran, tapi sisi lain dari industri itu. Kan bukan masalah pembayarannya, tapi tidak diberikan akses ke industri atau area itu. Kalau pembayarannya pasti bisa," ujar dia.

Disebutkan Gubernur BI, Agus Martowardojo sebelumnya mengatakan penerapan NPG akan didahulukan untuk jaringan transaksi di ATM, kemudian kartu debit dan mesin electronic data capture (EDC) dan uang elektronik.

 

Reporter : Irawan Hadi Prayitno
Editor : Martina Prianti