• News

  • Ekonomi Mikro

Kemendes PDTT Gelar Festival Adat Budaya, Ini Harapan Bagi Masyarakat Ende

Festival adat dan budaya di Lapangan Pancasila, Jalan Soekarno Dalam Kota Ende.
Kemndes PDTT
Festival adat dan budaya di Lapangan Pancasila, Jalan Soekarno Dalam Kota Ende.

ENDE, NETRALNEWS.COM - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende sukses menggelar penguatan pranata adat dan budaya melalui festival adat dan budaya di Lapangan Pancasila, Jalan Soekarno Dalam Kota Ende.

Wakil Bupati Ende Djafar H Achmad mengatakan tema festival budaya untuk perdamaian di Kabupaten Ende ini adalah “ende ku satu, ende ku damai, di bumi pancasila ini damaiku untuk nusantara”.

Menurutnya, tema ini mengandung arti dan makna untuk merefleksi, memahami dan menyelami secara mendalam, tentang misteri dan sejarah perjuangan sang proklamator Bung Karno, pada tahun 1934 ketika di asingkan ke Ende yang memperoleh ilham dan menemukan lima butir Mutiara Pancasila di Kota Ende ini, sebagai perekat dan pemersatu bangsa Indonesia.

"Karena itu, saya minta seluruh masyarakat kabupaten Ende untuk pelihara, jaga dan pertahankan kondisi daerah yang aman dan damai ini, agar tidak di donai oleh siapapun, dan lawan jika ada yang mencoba untuk merusak tatanan persaudaraan, toleransi kerukunan umat beragama dan persatuan yang terbina selama ini," kata Djafar, Selasa (6/8/2019).

Untuk diketahui, dalam kegiatan festival pranata adat dan budaya Kabupaten Ende ini menampilkan parade budaya nusantara, tarian kolosal, medley lagu-lagu Ende, pementasan teater Indonesia Tanah Air Beta, deklarasi damai, pementasan tarian pesona Flores, doa bersama lintas agama, orkestra sato, pemukulan gong perdamaian dan tarian tradisional Gawi massal.

Kegiatan festival pranata adat dan budaya juga menghadirkan segenap unsur dan tokoh di daerah seperti dari forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), tokoh agama, tokoh adat dan tokoh perempuan, tokoh organisasi pemuda dan masyarakat.

Acara ini dilakukan karena berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, menegaskan bahwa upaya penanganan konflik sosial di indonesia dilakukan melalui pendekatan pranata adat dan kearifan lokal.

Demikian juga Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menempatkan seluruh elemen masyarakat desa adalah pemegang kedaulatan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan desa melalui musyawarah mufakat.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Irawan.H.P