• News

  • Hukum

Usut Dugaan TPPU Pejabat BPN, Kejagung Terbitkan Sprindik Baru

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus, Warih Sadono.
Antaraphoto
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus, Warih Sadono.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus ( Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan pejabat eselon III Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat, P, jadi tersangka dugaan gratifikasi sejumlah Rp6 miliar yang dikumpulkan selama 8 tahun.

Kini penyidik mengusut adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan P. Hal tersebut ditegaskan Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus, Warih Sadono.

"Kita terbitkan sprindik TPPU untuk kasus BPN, atas nama tersangka P," kata Warih di Kejagung Jumat (3/10/2017).

Dia menuturkan, duit yang diterima P, diketahui telah berubah menjadi aset berupa kendaraan dan rumah. Menurut Warih, pihaknya telah menemukan cukup bukti untuk menyeret P dalam dugaan pencucian uang.

"Oknum pegawai BPN menerima uang terkait kegiatan pekerjaan dalam pengurusan sertifikat dan surat-surat tanah," ujar Warih.

Warih menuturkan, P, diduga menerima gratifikasi sejak 2006 sampai 2014. Dalam kurun waktu delapan tahun, P bisa mengumpulkan uang dari gratifikasi pengurusan sertifikat dan surat tanah.

"Dalam periode 2006-2009 saat menjabat di BPN Semarang dan 2009-2011 saat menjabat di BPN Sukoharjo. Ini berlanjut terus, lalu selaku Kepala Kantor di Pekalongan 2011-2012 dan selaku Kepala Kantor BPN Semarang 2012-2014 sudah menerima sejumlah uang yang totalnya Rp6 miliar, itu periode 2006-2014, 8 tahun," terangnya.

Saat ini P sudah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, sejak Rabu 1 November 2017. Atas perbuatannya, P disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf 12 B atau 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Nazaruli