• News

  • Hukum

Kasus e-KTP, KOMPAK Desak KPK Usut Politisi PDIP dan Jangan Tebang Pilih

Unjuk rasa KOMPAK depan gedung KPK
Unjuk rasa KOMPAK depan gedung KPK

JAKARTA, NNC - Komando Aksi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi ( KOMPAK), menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menindaklanjuti fakta persidangan dengan tersangka Setya Novanto soal gelontoran ratusan miliar kepada anggota DPR, dalam kasus proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Hal itu disampaikan KOMPAK saat  menggelar unjuk rasa depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2018).

Koordinator Aksi KOMPAK, Tubagus Fahmi, dalam orasinya mengatakan, dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPR periode 2009-2014 pada kasus megaproyek yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu sudah semakin jelas.
Hal itu diperkuat saat sidang kasus korupsi e- KTP memasuki pemeriksaan saksi-saksi untuk terdakwa Setya Novanto.

"Pada Senin lalu (22/1) terdakwa kasus e- KTP yang lebih dulu di vonis Andi Narogong bersaksi ada fee 10 % dari total project e- KTP senilai 5 triliun rupiah untuk diberikan ke  Eksekutif dan Legislatif," ujar Tubagus.

"Artinya ada total nilainya 500 Milyar rupiah yang masing - masing pihak dapat 250 Milyar rupiah kepada para Anggota DPR ini secara implist sudah di akui Setya Novanto," sambungnya.

Dengan kondisi demikian, KOMPAK berharap, agar KPK serius menindak lanjuti fakta persidangan Setya Novanto. KPK  juga harus segera mengusut nama-nama  para Anggota DPR yang disebut terima uang e- KTP tanpa pandang bulu.

"Nama-nama seperti Yasona Laoly, Ade Komarudin Ganjar Pranowo, Teguh Juwarno, Tamsil Linrung, Melchias Mekeng, Oly Dondokambey dan lain - lain harus segera di usut. KPK Jangan tebang pilih," ungkapnya.

Lebih jauh Tubagus menyebut, jika nama-nama tersebut tidak diusut, maka akan memperkuat dugaan jika komisi antirasuah itu tebang pilih dalam dalam menangani kasus e-KTP.

"Jika KPK tidak berani mengusut keterlibatan para nama nama anggota DPR tersebut maka terbukti KPK telah tebang pilih dan hanya berani kepada Setya Novanto dan takut pada sejumlah nama politisi PDIP yang disebut dalam kasus korupsi e-KTP," tegas Tubagus.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wulandari Saptono