• News

  • Hukum

Wa Ode Nurhayati Gugat PKPU, Ini Penjelasannya

Mantan anggota DPR Wa Ode Nurhayati
Publica
Mantan anggota DPR Wa Ode Nurhayati

JAKARTA, NNC - Mantan anggota DPR Wa Ode Nurhayati memberikan penjelasan soal dirinya yang mengajukan permohonan pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Kalau soal PKPU begini, saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman KPU bahwa mantan napi korupsi itu ketika dihukum, sepanjang proses hukuman dia juga dihukum dengan PP 99 lalu setelah dia bebas dihukum (PKPU)," kata Wa Ode di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Hal tersebut dikatakannya usai diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e).

Menurut dia, PKPU sendiri telah menabrak tiga Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu, Undang-Undang Hak Asasi Manusi (HAM), dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

"Makanya saya kearifan publik lah bahwa sepanjang itu sesuai dengan Undang-Undang tidak apa-apa tetapi ini kan yang ditabrak ada tiga Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang HAM, dan Undang-Undang Tipikor itu sendiri," tuturnya, seperti yang dikutip dari Antara.

Ia pun menyatakan tetap akan maju menjadi calon anggota legislatif dengan daerah pemilihan Sulawesi Tenggara. "Insya Allah saya Dapil Sulawesi Tenggara," kata Wa Ode.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Abdullah, mengungkapkan pihak Kepaniteraan MA sudah menerima tiga berkas permohonan pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Ketiga perkara uji materi PKPU tersebut masuk ke Kepaniteraan MA pada Selasa (10/7/2018).

Adapun para pemohon untuk tiga perkara uji materi PKPU adalah Wa Ode Nurhayati, Muhammad Taufik, dan Djekmon Amisi.

KPU telah menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam aturan tersebut, pada pasal 4 ayat 3 disampaikan Partai Politik yang melaksanakan seleksi calon legislatif tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.

Selain itu, dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (e) partai politik juga harus menandatangani dan melaksanakan pakta integritas terkait ketentuan pasal 4 ayat 3 tersebut.

Sementara syarat bakal calon anggota legislatif, sesuai dengan pasal 7, huruf g, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Editor : Nazaruli