• News

  • Hukum

Dakwaan KPK ke Idrus Marham Dinilai Tidak Relevan

Syamsuddin Radjab
Istimewa
Syamsuddin Radjab

JAKARTA, NNC - Dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golongan Karya Idrus Marham (IM) soal Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) dinilai tidak relevan

Pengamat Hukum UIN Alauddin Makassar Syamsuddin Radjab mengatakan dakwaan KPK ke terdakwa IM dengan sangkaan Pasal 11 dan 12 UU Tipikor tidak relevan karena saat peristiwa berlangsung, IM bukanlah pejabat negara.

"Mungkin lebih ke pasall 55 ayat 1 (1) soal penyertaan. Pertanyaannya apakah relevan dengan peristiwa tipikor atau tidak berhubungan dengan peristiwa tersebut," kata Ollenk, sapaan akrabnya, Rabu (16/1/2019).

Ollenk mengatakan, jika dibutuhkan kehati-hatian dan kecermatan jaksa penuntut untuk membuktikan dakwaannya. Dalam amatannya, kasus IM dalam kapasitasnya sebagai Sekjen Golkar dan Menteri Sosial (Mensos) saat itu sangat sarat dengan nuansa politik. 

"Baik pertarungan dalam internal Golkar maupun kepentingan eksternal terhadap hiruk-pikuk Golkar khususnya dalam perebutan Ketum. Sebagai politisi dengan jabatan sekjen, wajar saja IM berminat jadi Ketum, tidak ada yang salah dengan reputasi dan karier politiknya selama ini," kata Direktur Eksekutif Jenggala Centre ini.

Olehnya, sambung Ollenk, yang harus diuji adalah hubungan langsung dakwaan dengan kegaduhan internal Golkar, dimana saat itu sebagai Sekjen dan Airlangga Hartarto sebagai pejabat Ketum yang ditetapkan dalam pleno DPP sebelum Munaslub dilaksanakan.

Selama ini korupsi politik selalu berhubungan dengan struktural partai (Ketum, Sekjen dan Bendum), operator internal parpol sesuai komisi, pengusaha dan proyek yang menjadi bancakan. 

"Jika hanya Sekjen saja, korupsi politik tidak mungkin terjadi. Dalam hal itu hubungan-hubungan struktural KPK harus berani membongkarnya, jika tidak maka lebih terkesan dalam kasus ini, IM jadi target tunggal selain Eni Saragih yang memang pejabat negara dan berhubungan dengan mitra kerjanya di bidang energi," kata Alumni Program Doktor Unpad ini.

Lebih jauh, jika dilihat kronologi yang dibangun KPK, kenapa Eni baru ditangkap saat di rumah dinas Mensos IM padahal KPK telah mengetahuinya dan menangkap pelaku lain ditempat berbeda?. 

"Ini anomali dan publik tidak dapat disalahkan jika menilai sebagai "kerja politik dengan instrumen hukum"," tandas mantan Ketua Umum PBHI ini.

Editor : Firman Qusnulyakin