• News

  • Hukum

Tuntut Tuntaskan Kasus Dirut Pertamina, Forsak Datangi Barsekrim Polri

Forsak mendatangi Barseskrim Polri untuk meminta polisi mengusut tuntas kasus korupsi yang diduga dilakukan Dirut Pertamina.
Netralnews/Wahyu Praditya Purnomo
Forsak mendatangi Barseskrim Polri untuk meminta polisi mengusut tuntas kasus korupsi yang diduga dilakukan Dirut Pertamina.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Puluhan pemuda yang tergabung dalam Forsak (Forum Studi Anti Korupsi) mendatangi Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis siang (4/4/2019).

Di depan gedung, pengunjukrasa melakukan orasi agar Bareskrim Mabes Polri mendengarkan sejumlah tuntutan mereka. Diantaranya mengusut tuntas kasus PLTU Riau 1 yang diduga melibatkan Dirut Pertamina Nicke Widyawati. 

"Bareskrim harus mengusut pejabat lain yang terlibat kasus PLTU Riau 1. Kalau sudah terbukti, Bareskrim harus segera menetapkan pejabat tinggi Pertamina tersebut sebagai tersangka," kata Kordinator Lapangan Ardi Syahputra dalam orasinya.

Ardi melanjutkan tuntutan terserbut agar Pertamina menjadi perseroan yang maju dan bersih. "Maka Pertamina harus dipimpin oleh orang yang bersih dari setiap dugaan korupsi maupun hal yang sifatnya melawan hukum," tegasnya.

Selain itu Ardi menuturkan Forsak juga mendesak Bareskrim membongkar kasus pengurusan tender-tender di SKK Migas yang diduga melibatkan pejabat-pejabat SKK Migas diantaranya Sudirman Said mantan mentrri ESDM, Mantan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi serta Direktur Jendral Migas Kementrian ESDM Djoko Siswanto.

Kasus dugaan korupsi tersebut berawal Ardi mengungkapkan saat SKK Migas memiliki proyek Shorebasw Supply Service di Lamongan dan Gresik, Jawa Timur dengan nilai proyek sebesar Rp 541 milar yang dikerjakan PT Petrosea Tbk. Namun dibatalkan sepihak oleh SKK Migas dengan alasan telah menerbitkan persetujuan tender di Sorong, Papua pada Juni 2017. 

"Pada tender tersebut, diduga kuat mengarahkan PT Petrosea untuk jadi pemenang tender. Indikasinya ada dugaan pihak Petrosea melaksanakan konstruksi fasilitas Shorebase kurang lebih setahun lebih awal," imbuhnya.

Ardi menerangkan, nilai proyek yang diajukan Petrosea lebih mahal yaitu Rp734 milyar dibandingkan dengan Shorebase Supply Service yang berlokasi di Jawa Timur yang tengah digarap senilai Rp 541 milyar. 

"Diduga dalam proyek Shorebase Supply Service di Sorong Papua berpotensi menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit yaitu senilai Rp193 milyar," ucap Ardi. 

Ardi menambahkan Forsak akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di gedung KPK, besok, Jumat (5/4/2019). "Setelah mendatangi Bareskrim, besok kami akan menggelar aksi serupa di gedung KPK," tandasnya.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Widita Fembrian

Apa Reaksi Anda?