• News

  • Hukum

Tim Hukum Prabowo-Sandi Persoalkan Rangkap Jabatan Ma‘ruf, Ini Kata Pengamat

Bambang Widjojanto (BW) pengacara paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Bambang Widjojanto (BW) pengacara paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi mempersoalkan jabatan calon wakil presiden (Capres) Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

Terkait hal itu Pengamat Politik yang juga pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti mempertanyakan sikap tim hukum capres dan cawapres nomor urut 02 tersebut.

"Sah-sah saja sebenarnya Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi mempermasalahkan jabatan Ma'ruf-Amin, tetapi mereka juga harus sadar akan posisi jabatan Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW)," kata Ray  dalam diskusi bertajuk "Bedah Sidang Perdana MK: Menakar Peluang Prabowo" di Kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta, Minggu (16/6/2019)

Lebih lanjut, Ray menyebutkan Bambang Widjojanto pun juga masih menjabat sebagai anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI.

"Secara moral mereka juga perlu diselidiki. Kenapa BW tidak dengan tegas memisahkan posisi lawyer dengan TGUPP di DKI," ujar Ray.

Di lain sisi, Ray mengapresiasi patokan moral yang diklaim menjadi salah satu dasar Prabowo-Sandi dalam membuat permohonan sengketa pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, pihak Prabowo-Sandi mempermasalahkan rangkap jabatan yang diperankan Maruf Amin, namun sebelum menuntut pihak lain menggunakan patokan moral, patokan tersebut harus sudah diterapkan oleh Prabowo-Sandi dan timnya, khususnya BW.

"Seperti yang kita ketahui BW juga mempunyai jabatan rangkap, mengapa BW tidak berhenti saja jadi TGUPP di DKI, dan jadi lawyer Prabowo-Sandi? Itu baru fair, apalagi ketika mereka persoalkan status Cawapres Ma'ruf Amin di permohonannya," .

Selain itu Ray, menyebutkan hal yang sama ketika Prabowo-Sandi menuduh paslon 01 Jokowi-Ma'ruf melakukan kecurangan dan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Menurut Ray, kecurangan TSM juga terbuka kemungkinan dilakukan oleh Prabowo-Sandi.

"Makanya perlu diperiksa juga Prabowo-Sandi, apakah mereka jujur dan adil selama proses pemilu sehingga meraih suara dengan jumlah seperti itu," ungkap dia.

Bahkan, Ray menduga perolehan Prabowo-Sandi hingga 68 juta suara bukan karena program dan visi-misi mereka selama kampanye, tetapi karena menguatnya politisasi isu SARA dan politik identitas.

"Jangan-jangan pemohon juga menggunakan cara yang sama untuk meraih suaranya. Kalau tidak pakai isu itu, jangan-jangan hasil suaranya di bawah itu sebetulnya," pungkas Ray.

Reporter : Sesmawati
Editor : Irawan.H.P

Apa Reaksi Anda?